Search engine for discovering works of Art, research articles, and books related to Art and Culture
ShareThis
Javascript must be enabled to continue!

Hukum Syuro’ dalam Sistem Pemerintahan Islam

View through CrossRef
Abstrak Islam agama yang sangat banyak dianut umat manusia didunia, Pew Research Center (PRC) menurut hasil risetnya, diperkirakan tahun 2070 Islam akan dianut oleh kebanyakan penduduk dunia dan penentu masa depan peradaban dunia. yang mengakibatkan akan terjadi  transformasi sistem pemerintahan dunia melaksanakan roda pemerintahan menggunakan sistem pemerintahan islam dengan ketetapan Hukum Syuro’.Penelitian ini bertujuan mengetahui bagaimanakah Hukum Syuro’ dalam Sistem Pemerintahan Islam. Metode yang digunakan tercakup dalam penelitian hukum normatif. Hasil Penelitian menemukan bahwa dalam Sistem Pemerintahan Islam hukum Syuro’ tidak bisa lepas dari ajaran islam, sehingga Al-Qur’an dan hadis menjadi dasar hukum pemerintahan dan pemerintah. syuro’ memiliki karakter hukum bersifat wajib, bersifat pilihan, bersifat mengikat atau keterkaitan.Penulis menyarankan dalam konteks mengimplementasikan Hukum Syuro’ terhadap sistem pemerintahan Islam, diperlukan suatu ketaatan dan kesadaran dari umat Islam terhadap keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui hasil Syuro’, sehingga Hukum yang ditetapkan menjadi bersifat wajib dan mengikat tanpa ada bersifat pilihan. Abstract Islam is very much embraced the human race in the world, one of the institutes in the United States were named Pew Research Center (PRC) argues through his research, Islam was about to become the religion professed by the majority of the world's population, which is estimated established in 2070. interpret Islam determining the future of world civilization which resulted in the magnitude of the change in the world government system carrying out the wheels of government through an Islamic government system with the provisions of theLaw Syuro’. This study focuses on discussing how theLaw is Syuro’ in the Islamic Government System, which aims to find out how theLaw is Syuro' in the Islamic Government System. The method used in this research is covered in normative legal research. With special specifications on the study of documentation, collecting data and documents needed, namely citing, reviewing, and adapting material from books (literature) or literature searches that have to do with the problems discussed, both in the form of books, papers and articles. articles and other scientific writings that are considered representative. The type of research used is descriptive using a Conceptual Approach and a Historical Approach. The results of the study found that in the Islamic Government System, thelaw Syuro' cannot be separated from Islamic teachings, so that the Qur'an and hadith become the legal basis for Islamic government, for a government to exercise its authority. according to experts and scholars, '' law Syuro’ has a legal character based on its nature, some are mandatory, optional, binding or related.
Yayasan Pendidikan Islam Almatani
Title: Hukum Syuro’ dalam Sistem Pemerintahan Islam
Description:
Abstrak Islam agama yang sangat banyak dianut umat manusia didunia, Pew Research Center (PRC) menurut hasil risetnya, diperkirakan tahun 2070 Islam akan dianut oleh kebanyakan penduduk dunia dan penentu masa depan peradaban dunia.
yang mengakibatkan akan terjadi  transformasi sistem pemerintahan dunia melaksanakan roda pemerintahan menggunakan sistem pemerintahan islam dengan ketetapan Hukum Syuro’.
Penelitian ini bertujuan mengetahui bagaimanakah Hukum Syuro’ dalam Sistem Pemerintahan Islam.
Metode yang digunakan tercakup dalam penelitian hukum normatif.
Hasil Penelitian menemukan bahwa dalam Sistem Pemerintahan Islam hukum Syuro’ tidak bisa lepas dari ajaran islam, sehingga Al-Qur’an dan hadis menjadi dasar hukum pemerintahan dan pemerintah.
syuro’ memiliki karakter hukum bersifat wajib, bersifat pilihan, bersifat mengikat atau keterkaitan.
Penulis menyarankan dalam konteks mengimplementasikan Hukum Syuro’ terhadap sistem pemerintahan Islam, diperlukan suatu ketaatan dan kesadaran dari umat Islam terhadap keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui hasil Syuro’, sehingga Hukum yang ditetapkan menjadi bersifat wajib dan mengikat tanpa ada bersifat pilihan.
Abstract Islam is very much embraced the human race in the world, one of the institutes in the United States were named Pew Research Center (PRC) argues through his research, Islam was about to become the religion professed by the majority of the world's population, which is estimated established in 2070.
interpret Islam determining the future of world civilization which resulted in the magnitude of the change in the world government system carrying out the wheels of government through an Islamic government system with the provisions of theLaw Syuro’.
This study focuses on discussing how theLaw is Syuro’ in the Islamic Government System, which aims to find out how theLaw is Syuro' in the Islamic Government System.
The method used in this research is covered in normative legal research.
With special specifications on the study of documentation, collecting data and documents needed, namely citing, reviewing, and adapting material from books (literature) or literature searches that have to do with the problems discussed, both in the form of books, papers and articles.
articles and other scientific writings that are considered representative.
The type of research used is descriptive using a Conceptual Approach and a Historical Approach.
The results of the study found that in the Islamic Government System, thelaw Syuro' cannot be separated from Islamic teachings, so that the Qur'an and hadith become the legal basis for Islamic government, for a government to exercise its authority.
according to experts and scholars, '' law Syuro’ has a legal character based on its nature, some are mandatory, optional, binding or related.

Related Results

INTELIJEN PEMERINTAHAN SEBAGAI CABANG BARU DARI ILMU PEMERINTAHAN
INTELIJEN PEMERINTAHAN SEBAGAI CABANG BARU DARI ILMU PEMERINTAHAN
Pembahasan tentang pemerintahan tentunya tidaklah boleh lepas dari disiplin ilmu dan teori-teori tentang Ilmu Pemerintahan itu sendiri. Sejatinya, sejarah ilmu pemerintahan sudah d...
Urgensi Pengaturan Artificial Intelligence (AI) Dalam Bidang Hukum Hak Cipta Di Indonesia
Urgensi Pengaturan Artificial Intelligence (AI) Dalam Bidang Hukum Hak Cipta Di Indonesia
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta memahami urgensi pengaturan AI dalam UU Hak Cipta di Indonesia serta potensi AI sebagai subjek hukum dalam sistem hukum di Indonesia...
Studi Perbandingan Hukum Perkawinan Islam di Indonesia dan Thailand
Studi Perbandingan Hukum Perkawinan Islam di Indonesia dan Thailand
Penelitian ini bertujuan untuk (1) Memahami bagaimana sistem perkawinan nasional di Indonesia dan Thailand, (2) Latar belakang pemberlakuan hukum perkawinan Islam di Indonesia dan ...
PLURALISME HUKUM DI INDONESIA DARI SUDUT PANDANG ANTROPOLOGI
PLURALISME HUKUM DI INDONESIA DARI SUDUT PANDANG ANTROPOLOGI
Berdasarkan urian tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa hukum pada dasarnyaberbasis pada masyarakat. Maka salah satu metode khas dalam antropologi hukum adalah kerjalapangan (fi...
Grand Design Reformasi Penelitian Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Negara Republik Indonesia
Grand Design Reformasi Penelitian Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Negara Republik Indonesia
Dillihat dari sisi penelitian hukum, pembangunan hukum nasional merupakan wujud sistem hukum nasional, harus didukung oleh perencanaan pembentukan materi hukum, penelitian hukum, p...
tugas resume hukum tata negara
tugas resume hukum tata negara
Hukum tata Negara dapar diartikan dalam arti sempit maupun dalam arti luas. Secara arti sempit hukum tata negara dapat diartikan hukum yang mengatur organisasi negra sedangkan dala...
LAPANGAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA SEKTORAL TANTANGAN NEGARA HUKUM PANCASILA
LAPANGAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA SEKTORAL TANTANGAN NEGARA HUKUM PANCASILA
Pergerakan Hukum Administrasi Negara Sektoral yang demikian pesat dalam perkembangan Hukum Administrasi di Indonesia menjadi tantangan bagi Negara Hukum Pancasila di Indonesia. Era...

Back to Top