Search engine for discovering works of Art, research articles, and books related to Art and Culture
Javascript must be enabled to continue!
PERAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DAIRI DALAM PENANGANAN KONFLIK ANTARA MASYARAKAT DENGAN PT. DAIRI PRIMA MINERAL
View through CrossRef
Tujuan penulisan artikel untuk memahami dan menggali peran Pemerintah Daerah Kabupaten Dairidalam penanganan konflik antara PT. Dairi Prima Mineral dengan masyarakat. Dengan subjek penelitianpemerintah daerah kabupaten Dairi, PT. Dairi Prima Mineral dan masyarakat terdampak. Penelitian inimenggunakan kajian pustaka atau studi pustaka dan berfokus kepada peran pemerintah daerah Kabupaten Dairi terhadap aksi penolakan masyarakat atas kehadiran PT Dairi Prima Mineral. Peran pemerintah daerah Kabupaten Dairi berdasarkan indikator menurut Biddle dan Thomas, belum sesuai dengan expectation (harapan) atau tuntutan masyarakat yaitu penolakan atas tambang PT Dairi Prima Mineral. Dikarenakan Norm (norma) yang mengatur pencabutan izin lingkungan dapat dilakukan apabila mengandung cacat hukum. Dan wujud tindakan pemerintah daerah dalam menanggapi tuntutan tersebut agar tidak melanggar norma, dengan menyurati Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Terlihat dari Evaluation (penilaian) dan sanction (sanksi), bahwa rangkaian aksi kelompok masyarakat yang menolak pertambangan PT Dairi Prima Mineral merupakan bentuk ketidakpuasan terhadap pemerintah daerah. Untuk menjalankan peran pemerintah daerah dalam penanganan konflik, sebaiknya hadir sebagai penengah dengan fasilitasi pertemuan antara masyarakat dengan pihak PT Dairi Prima Mineral.Kata kunci; Pemerintah Daerah; Kabupaten Dairi; Dairi Prima Mineral.
Institut Pemerintahan Dalam Negeri
Title: PERAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DAIRI DALAM PENANGANAN KONFLIK ANTARA MASYARAKAT DENGAN PT. DAIRI PRIMA MINERAL
Description:
Tujuan penulisan artikel untuk memahami dan menggali peran Pemerintah Daerah Kabupaten Dairidalam penanganan konflik antara PT.
Dairi Prima Mineral dengan masyarakat.
Dengan subjek penelitianpemerintah daerah kabupaten Dairi, PT.
Dairi Prima Mineral dan masyarakat terdampak.
Penelitian inimenggunakan kajian pustaka atau studi pustaka dan berfokus kepada peran pemerintah daerah Kabupaten Dairi terhadap aksi penolakan masyarakat atas kehadiran PT Dairi Prima Mineral.
Peran pemerintah daerah Kabupaten Dairi berdasarkan indikator menurut Biddle dan Thomas, belum sesuai dengan expectation (harapan) atau tuntutan masyarakat yaitu penolakan atas tambang PT Dairi Prima Mineral.
Dikarenakan Norm (norma) yang mengatur pencabutan izin lingkungan dapat dilakukan apabila mengandung cacat hukum.
Dan wujud tindakan pemerintah daerah dalam menanggapi tuntutan tersebut agar tidak melanggar norma, dengan menyurati Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
Terlihat dari Evaluation (penilaian) dan sanction (sanksi), bahwa rangkaian aksi kelompok masyarakat yang menolak pertambangan PT Dairi Prima Mineral merupakan bentuk ketidakpuasan terhadap pemerintah daerah.
Untuk menjalankan peran pemerintah daerah dalam penanganan konflik, sebaiknya hadir sebagai penengah dengan fasilitasi pertemuan antara masyarakat dengan pihak PT Dairi Prima Mineral.
Kata kunci; Pemerintah Daerah; Kabupaten Dairi; Dairi Prima Mineral.
Related Results
DAMPAK TEKNOLOGI TERHADAP PROSES BELAJAR MENGAJAR
DAMPAK TEKNOLOGI TERHADAP PROSES BELAJAR MENGAJAR
DAFTAR PUSTAKAAditama, M. H. R., & Selfiardy, S. (2022). Kehidupan Mahasiswa Kuliah Sambil Bekerja di Masa Pandemi Covid-19. Kidspedia: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini, 3(...
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MORTALITAS PADA PASIEN DENGAN FRAKTUR COSTA: Literature Review
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MORTALITAS PADA PASIEN DENGAN FRAKTUR COSTA: Literature Review
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MORTALITAS PADA PASIEN DENGAN FRAKTUR COSTA: Literature Review Anna Tri Wahyuni1), Masfuri2), Liya Arista3)1,2,3 Fakultas Ilmu Keperawatan Univers...
TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DALAM MELAKSANAKAN PENANGANAN FAKIR MISKIN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG PENANGANAN FAKIR MISKIN
TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DALAM MELAKSANAKAN PENANGANAN FAKIR MISKIN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG PENANGANAN FAKIR MISKIN
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana tugas pemerintah dalam melaksanakan penanganan fakir miskin dan bagaimana wewenang pemerintah dalam melaksanakan p...
Irlan Fery Jenis-Jenis Pajak Daerah, Retribusi Daerah Berpengaruh Terhadap Potensi Pendapatan Asli Daerah Era Covid-19
Irlan Fery Jenis-Jenis Pajak Daerah, Retribusi Daerah Berpengaruh Terhadap Potensi Pendapatan Asli Daerah Era Covid-19
Jenis-Jenis Pajak Daerah, Retribusi Daerah Berpengaruh Terhadap Potensi Pendapatan Asli Daerah Era Covid-19
Irlan Fery
Fakultas Ekonomi Akuntansi Seko...
LEMBAGA ADAT DAN FUNGSIONALISASI "LOCAL WISDOM" SEBAGAI STRATEGI RESOLUSI KONFLIK KOMUNAL DI KABUPATEN DOMPU
LEMBAGA ADAT DAN FUNGSIONALISASI "LOCAL WISDOM" SEBAGAI STRATEGI RESOLUSI KONFLIK KOMUNAL DI KABUPATEN DOMPU
Penelitian ini berjudul Peran Lembaga Adat Masyarakat Donggo (LAMDO) dalam
Menyelesaikan Konflik Antar masyarakat di Kabupaten Dompu. Tujuan dari penelitian ...
Konflik para Rasul: konflik Paulus dan Barnabas (Kisah Para Rasul 15:35-41) serta implementasinya dengan Perpecahan Gereja
Konflik para Rasul: konflik Paulus dan Barnabas (Kisah Para Rasul 15:35-41) serta implementasinya dengan Perpecahan Gereja
Abstrak: konflik adalah suatu hal yang kerap kali terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Konflik tidak hanya terjadi dalam kemasyarakatan tetapi juga terjadi dalam kehidupan berjem...
BASIS TANAMAN PERKEBUNAN PADA MASING-MASING KECAMATAN DI KABUPATEN DAIRI
BASIS TANAMAN PERKEBUNAN PADA MASING-MASING KECAMATAN DI KABUPATEN DAIRI
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanaman perkebunan yang menjadi basis pada masing-masing kecamatan di Kabupaten Dairi, untuk menganalisis tanaman perkebunan basis yang ...