Javascript must be enabled to continue!
PENGAWASAN HUKUM PIDANA TERHADAP KREDIT PEMILIKAN RUMAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN
View through CrossRef
<p><strong>Abstrak</strong><br />Pengaduan konsumen properti tercatat masih menjadi jenis pengaduan yang paling<br />banyak diadukan kepada YLKI. Bahkan, pengaduan terkait perlindungan konsumen<br />properti menempati urutan kedua setelah pengaduan konsumen perbankan. Tujuan<br />penelitian ini untuk menjelaskan hak kewajiban dan Wewenang konsumen dan<br />produsen perumahan sebagai para pihak yang melakukan perjanjian dalam kredit<br />pemilikan rumah dan menjelaskan peraturan perundang-undangan yang ada dalam<br />melindungi konsumen perumahan melalui transaksi kredit pemilikan rumah. Adapun<br />teori yang digunakan dalam menganalisa permasalahan tersebut penulis menggunakan<br />Teori negara kesejahteraan / teori welfare state, Teori keadilan, Perlindungan konsumen<br />dan Hak-Hak Konsumen Properti di Indonesia. Dari hasil penelitian tersebut dapat<br />disimpulkan bahwa kepuasan konsumen menjadi hal penting dalam memenuhi<br />permintaan atas kebutuhan konsumen sebagai pengguna jasa pengembang<br />perumahan. Konsumen perumahan berhak mendapatkan produk konstruksi yang<br />sesuai dengan keinginan sebagaimana tertuang dalam brosur yang<br />ditawarkan/dijanjikan oleh pihak pengembang.<br /><strong>Kata Kunci:</strong> Kasus, Tujuan, Teori, Keadilan</p><p><strong>Abstract</strong><br />Property consumer complaints are still the type of complaint that has received the most<br />complaints from YLKI. In fact, complaints related to property consumer protection rank<br />second after banking consumer complaints. The purpose of this study is to explain the<br />rights, obligations and authorities of consumers and housing producers as parties to<br />agreements on mortgages and explain the existing laws and regulations in protecting<br />housing consumers through mortgage transactions. As for the theory used in analyzing<br />these problems, the authors use the welfare state theory, the theory of justice, consumer<br />protection and property consumer rights in Indonesia. From the results of this study it<br />can be concluded that consumer satisfaction is important in meeting the demand for<br />consumer needs as users of housing developer services. Housing consumers have the<br />right to obtain construction products according to their wishes as stated in the brochure<br />offered/promised by the developer.<br /><strong>Keywords:</strong> Case, Objectives, Theory, Justice.</p>
Title: PENGAWASAN HUKUM PIDANA TERHADAP KREDIT PEMILIKAN RUMAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN
Description:
<p><strong>Abstrak</strong><br />Pengaduan konsumen properti tercatat masih menjadi jenis pengaduan yang paling<br />banyak diadukan kepada YLKI.
Bahkan, pengaduan terkait perlindungan konsumen<br />properti menempati urutan kedua setelah pengaduan konsumen perbankan.
Tujuan<br />penelitian ini untuk menjelaskan hak kewajiban dan Wewenang konsumen dan<br />produsen perumahan sebagai para pihak yang melakukan perjanjian dalam kredit<br />pemilikan rumah dan menjelaskan peraturan perundang-undangan yang ada dalam<br />melindungi konsumen perumahan melalui transaksi kredit pemilikan rumah.
Adapun<br />teori yang digunakan dalam menganalisa permasalahan tersebut penulis menggunakan<br />Teori negara kesejahteraan / teori welfare state, Teori keadilan, Perlindungan konsumen<br />dan Hak-Hak Konsumen Properti di Indonesia.
Dari hasil penelitian tersebut dapat<br />disimpulkan bahwa kepuasan konsumen menjadi hal penting dalam memenuhi<br />permintaan atas kebutuhan konsumen sebagai pengguna jasa pengembang<br />perumahan.
Konsumen perumahan berhak mendapatkan produk konstruksi yang<br />sesuai dengan keinginan sebagaimana tertuang dalam brosur yang<br />ditawarkan/dijanjikan oleh pihak pengembang.
<br /><strong>Kata Kunci:</strong> Kasus, Tujuan, Teori, Keadilan</p><p><strong>Abstract</strong><br />Property consumer complaints are still the type of complaint that has received the most<br />complaints from YLKI.
In fact, complaints related to property consumer protection rank<br />second after banking consumer complaints.
The purpose of this study is to explain the<br />rights, obligations and authorities of consumers and housing producers as parties to<br />agreements on mortgages and explain the existing laws and regulations in protecting<br />housing consumers through mortgage transactions.
As for the theory used in analyzing<br />these problems, the authors use the welfare state theory, the theory of justice, consumer<br />protection and property consumer rights in Indonesia.
From the results of this study it<br />can be concluded that consumer satisfaction is important in meeting the demand for<br />consumer needs as users of housing developer services.
Housing consumers have the<br />right to obtain construction products according to their wishes as stated in the brochure<br />offered/promised by the developer.
<br /><strong>Keywords:</strong> Case, Objectives, Theory, Justice.
</p>.
Related Results
ANALISIS SUBSTANSI PIDANA UANG PENGGANTI DALAM KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI
ANALISIS SUBSTANSI PIDANA UANG PENGGANTI DALAM KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI
Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 menyebut...
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN OBAT
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN OBAT
<p>Abstrak-Tindakan pidana pemalsuan obat semakin merajalela, disebabkan karena penanggulangan tindakan pemalsuan obat belum dikoordinasikan secara sistematis, sehingga penin...
Pengaruh Kebijakan Pemberian Kredit Tabur Puja Dan Pelaksanaan Kredit Tabur Puja Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Pada 27 Posdaya Di Jabodetabek
Pengaruh Kebijakan Pemberian Kredit Tabur Puja Dan Pelaksanaan Kredit Tabur Puja Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Pada 27 Posdaya Di Jabodetabek
Pengaruh Kebijakan Pemberian Kredit Tabur Puja Dan Pelaksanaan Kredit Tabur Puja Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Pada 27 Posdaya Di Jabodetabek Abstrak Secara garis besar tujuan ...
PROSEDUR PEMBERIAN KREDIT PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH (BPD) SUMATERA BARAT
PROSEDUR PEMBERIAN KREDIT PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH (BPD) SUMATERA BARAT
Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui dan memahami bagaimana prosedur pemberian kredit pada PT. BPD Sumatera Barat. Metode Analisa Data yang digunakan metode analisa kualitatif se...
ANALISIS RISIKO KREDIT USAHA PADA NASABAH PT. BANK BRI (STUDI KASUS BRI UNIT T. NYAK ARIEF)
ANALISIS RISIKO KREDIT USAHA PADA NASABAH PT. BANK BRI (STUDI KASUS BRI UNIT T. NYAK ARIEF)
Persoalan kredit macet selalu saja menjadi berita dalam berbagai harian lokalmaupun nasional yang terbit di Indonesia. Keberadaan kredit macet dalam duniaperbankan merupakan suatu ...
Urgensi Pengaturan Artificial Intelligence (AI) Dalam Bidang Hukum Hak Cipta Di Indonesia
Urgensi Pengaturan Artificial Intelligence (AI) Dalam Bidang Hukum Hak Cipta Di Indonesia
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta memahami urgensi pengaturan AI dalam UU Hak Cipta di Indonesia serta potensi AI sebagai subjek hukum dalam sistem hukum di Indonesia...
Pengaturan Perlindungan Konsumen Berbasis Hak Asasi Manusia (HAM) Terhadap Praktik Greenwashing Dalam Kerangka Agenda Pembangunan Rendah Karbon Di Indonesia
Pengaturan Perlindungan Konsumen Berbasis Hak Asasi Manusia (HAM) Terhadap Praktik Greenwashing Dalam Kerangka Agenda Pembangunan Rendah Karbon Di Indonesia
Greenwashing adalah praktek pengungkapan informasi ramah lingkungan yang tidak berdasar oleh pelaku usaha, sehingga merugikan konsumen. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis ...
Perlindungan konsumen terhadap informasi yang jelas tentang produk yang dikonsumsi
Perlindungan konsumen terhadap informasi yang jelas tentang produk yang dikonsumsi
Berdasarkan Ketentuan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin ada...

