Javascript must be enabled to continue!
ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN KOMPENSASI TERHADAP KORBAN TERORISME DITINJAU DALAM PERSPEKTIF KEADILAN DISTRIBUTIF
View through CrossRef
Bom Bali I is one of the terrorist incidents that occurred in Indonesia. Government Regulation in Lieu of Law (Perppu) Number 1 of 2002 and Perppu Number 2 of 2002, which relate to the enactment of Perppu Number 1 of 2002, were subsequently issued as a result of the terrorist incident known as the Bali Bombing. The Minister in Charge of Political, Legal, and Security Matters asked the House of Representatives to amend Government Regulation in Lieu of Law (Perppu) Number 1 of 2002 into Law Number 15 of 2003, but terrorist attacks persisted until President Joko Widodo changed it into Law Number 5 of 2018 concerning the Amendment of the Previous Law. Terrorism causes significant losses, so the government is responsible for protecting victims and fulfilling their rights among which is by offering compensation. Chapter VI of Law Number 5 of 2018 on Law Number 15 of 2003 Amendments regulates the protection of terrorism victims, including information on the payment of compensation of damages to terrorist victims, ranging from economic losses, disabilities, to death. This research uses the Normative Juridical method by analyzing laws, legal documents, and other materials related to the implementation of compensation. Regulations governing the rights of victims have begun to take into consideration the protection of terrorist victims' rights. The government established the National Counter-Terrorism Agency and the Witness and Victim Protection Agency to protect and defend the rights of terrorist victims as intermediaries. The amount of terrorist compensation is also decided by the extent of the victim's loss; in this instance victims' rights terrorism crimes are fulfilled through the interdependence of justice, legal protection, and legal certainty.
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awang Long
Title: ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN KOMPENSASI TERHADAP KORBAN TERORISME DITINJAU DALAM PERSPEKTIF KEADILAN DISTRIBUTIF
Description:
Bom Bali I is one of the terrorist incidents that occurred in Indonesia.
Government Regulation in Lieu of Law (Perppu) Number 1 of 2002 and Perppu Number 2 of 2002, which relate to the enactment of Perppu Number 1 of 2002, were subsequently issued as a result of the terrorist incident known as the Bali Bombing.
The Minister in Charge of Political, Legal, and Security Matters asked the House of Representatives to amend Government Regulation in Lieu of Law (Perppu) Number 1 of 2002 into Law Number 15 of 2003, but terrorist attacks persisted until President Joko Widodo changed it into Law Number 5 of 2018 concerning the Amendment of the Previous Law.
Terrorism causes significant losses, so the government is responsible for protecting victims and fulfilling their rights among which is by offering compensation.
Chapter VI of Law Number 5 of 2018 on Law Number 15 of 2003 Amendments regulates the protection of terrorism victims, including information on the payment of compensation of damages to terrorist victims, ranging from economic losses, disabilities, to death.
This research uses the Normative Juridical method by analyzing laws, legal documents, and other materials related to the implementation of compensation.
Regulations governing the rights of victims have begun to take into consideration the protection of terrorist victims' rights.
The government established the National Counter-Terrorism Agency and the Witness and Victim Protection Agency to protect and defend the rights of terrorist victims as intermediaries.
The amount of terrorist compensation is also decided by the extent of the victim's loss; in this instance victims' rights terrorism crimes are fulfilled through the interdependence of justice, legal protection, and legal certainty.
Related Results
Kewenangan Satgas Yuridis Dalam Memproses Data Yuridis Pada Program Ptsl Di Bpn Kabupaten Pandeglang
Kewenangan Satgas Yuridis Dalam Memproses Data Yuridis Pada Program Ptsl Di Bpn Kabupaten Pandeglang
Pelaksanaan dalam memproses data yuridis pada program PTSL dilakukan oleh Satgas Yuridis PTSL namun dalam kewenangannya, Satgas Yuridis memiliki hambatan sehingga dapat mengakibatk...
PENGARUH KOMPENSASI FINANSIAL DAN KOMPENSASI NON FINANSIAL TERHADAP PRESTASI KERJA KARYAWAN BAGIAN LABORATORIUM DIVISI ADIDAS DI PT. NIKOMAS GEMILANG KECAMATAN KIBIN KABUPATEN SERANG
PENGARUH KOMPENSASI FINANSIAL DAN KOMPENSASI NON FINANSIAL TERHADAP PRESTASI KERJA KARYAWAN BAGIAN LABORATORIUM DIVISI ADIDAS DI PT. NIKOMAS GEMILANG KECAMATAN KIBIN KABUPATEN SERANG
Sejalan dengan pencapaian tujuan perusahaan maka perlu diberikan motivasi agar karyawan mampu bekerja dengan baik. Melihat kenyataan tersebut, salah satu upaya departemen sumber da...
Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Terorisme
Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Terorisme
Pemberian Pembebasan Bersyarat Terhadap Narapidana Pelaku Tindak Pidana Terorisme Dalam Perspektif Hak-hak Narapidana serta ratio legis Terhadap Pembatasan Pemberian Pembebasan Ber...
PERLINDUNGAN KORBAN MELALUI KOMPENSASI DALAM PERADILAN PIDANA ANAK
PERLINDUNGAN KORBAN MELALUI KOMPENSASI DALAM PERADILAN PIDANA ANAK
ABSTRAKArtikel ini bertujuan untuk menganalisis konsep perlindungan korban melalui kompensasi dalam peradilan pidana anak sebagai wujud tanggungjawab negara. Peradilan Pidana Anak ...
Dakwah Dan Terorisme
Dakwah Dan Terorisme
Terorisme merupakan sebuah konsep yang memiliki konotasi yang sangat sensitif karena terorisme menyebabkan terjadinya pembunuhan dan penyengsaraan terhadap orang-orang yang tidak b...
Apakah Praktik Keadilan Organisasional dalam Usaha Mikro, Kecil dan Menengah berpengaruh terhadap Loyalitas Kerja dan Komitmen Organisasi Karyawan Mereka?
Apakah Praktik Keadilan Organisasional dalam Usaha Mikro, Kecil dan Menengah berpengaruh terhadap Loyalitas Kerja dan Komitmen Organisasi Karyawan Mereka?
Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana keadilan organisasi mempengaruhi loyalitas kerja dan komitmen organisasi pada UMKM. Karyawan yang loyal dan berkomitmen dengan org...
Restitusi sebagai Mekansime Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan Seksual dalam Perpsektif Tujuan Hukum Gustav Radbruch
Restitusi sebagai Mekansime Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan Seksual dalam Perpsektif Tujuan Hukum Gustav Radbruch
Restitusi sebagai mekanisme perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual menjadi instrumen penting dalam pemenuhan keadilan substantif, pemulihan hak korban, dan tanggung jawab...
PERANAN APARAT PENEGAK HUKUM DALAM PELANGGULANGAN TERORISME DI INDONESIA
PERANAN APARAT PENEGAK HUKUM DALAM PELANGGULANGAN TERORISME DI INDONESIA
Tujuan asli dari hukum adalah untuk mencapai keadilan. Untuk pencapaian keadilan di masyarakat, order terlebih dahulu harus dibuat. Gangguan dan kekacauan dapat dihasilkan dari ger...

