Search engine for discovering works of Art, research articles, and books related to Art and Culture
ShareThis
Javascript must be enabled to continue!

ANALISIS STANDAR BELANJA UNTUK PENYUSUNAN RKA-APBD KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM SKPD KOTA MAGELANG

View through CrossRef
Pengelolaan dan penyusunan anggaran daerah harus lebih realistis dan transparan. Dalam era digital, diharapkan dapat meningkatkan transparansi, pengendalian, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk menerapkan prinsip Good Governance di Kota Magelang. Pemerintah daerah harus menerapkan sistem Analisis Standar Belanja (ASB) sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk memastikan bahwa anggaran yang disusun menjadi lebih efektif dan efisien. Penelitian ini bertujuan untuk mengimplementasikan model Analisis Standar Belanja (ASB) di Pemerintah Kota Magelang. Analisis Standar Belanja digunakan sebagai alat untuk menilai kewajaran biaya yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah. Penelitian ini mengkaji perkembangan terbaru dalam Analisis Standar Belanja pemerintah, dengan fokus pada penerapan kebijakan belanja yang lebih transparan dan efisien. Melalui pendekatan yang berbasis data dan analisis tren belanja publik, penelitian ini juga berupaya mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan anggaran negara serta memberikan rekomendasi untuk peningkatan efektivitas pengeluaran pemerintah di masa depan. Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data sekunder yang bersumber dari DPA-SKPD Kota Magelang tahun 2023. Metode analisis data menggunakan analisis standar belanja dengan pendekatan regresi linear sederhana. Hasil penelitian diperoleh persamaan Analisis Standar Belanja untuk anggaran kegiatan penyediaan jasa pelayanan umum adalah Y = 207.880.619,31 - 1.915.565,97 X. Y adalah total anggaran dan X adalah jumlah laporan. Terdapat 15 SKPD dengan anggaran tidak wajar dan 9 SKPD dengan anggaran wajar.
Title: ANALISIS STANDAR BELANJA UNTUK PENYUSUNAN RKA-APBD KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM SKPD KOTA MAGELANG
Description:
Pengelolaan dan penyusunan anggaran daerah harus lebih realistis dan transparan.
Dalam era digital, diharapkan dapat meningkatkan transparansi, pengendalian, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk menerapkan prinsip Good Governance di Kota Magelang.
Pemerintah daerah harus menerapkan sistem Analisis Standar Belanja (ASB) sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk memastikan bahwa anggaran yang disusun menjadi lebih efektif dan efisien.
Penelitian ini bertujuan untuk mengimplementasikan model Analisis Standar Belanja (ASB) di Pemerintah Kota Magelang.
Analisis Standar Belanja digunakan sebagai alat untuk menilai kewajaran biaya yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah.
Penelitian ini mengkaji perkembangan terbaru dalam Analisis Standar Belanja pemerintah, dengan fokus pada penerapan kebijakan belanja yang lebih transparan dan efisien.
Melalui pendekatan yang berbasis data dan analisis tren belanja publik, penelitian ini juga berupaya mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan anggaran negara serta memberikan rekomendasi untuk peningkatan efektivitas pengeluaran pemerintah di masa depan.
Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data sekunder yang bersumber dari DPA-SKPD Kota Magelang tahun 2023.
Metode analisis data menggunakan analisis standar belanja dengan pendekatan regresi linear sederhana.
Hasil penelitian diperoleh persamaan Analisis Standar Belanja untuk anggaran kegiatan penyediaan jasa pelayanan umum adalah Y = 207.
880.
619,31 - 1.
915.
565,97 X.
Y adalah total anggaran dan X adalah jumlah laporan.
Terdapat 15 SKPD dengan anggaran tidak wajar dan 9 SKPD dengan anggaran wajar.

Related Results

Simulasi Perhitungan Analisis Standar Belanja Sebagai Dasar Penyusunan RKA-SKPD Pada Pemerintah Kabupaten Banyuasin
Simulasi Perhitungan Analisis Standar Belanja Sebagai Dasar Penyusunan RKA-SKPD Pada Pemerintah Kabupaten Banyuasin
Analisis Standar Belanja (ASB) merupakan pedoman yang digunakan untuk menganalisis kewajaran biaya dari anggaran belanja program atau kegiatan yang dilakukan oleh SKPD dalam satu t...
BELANJA PEGAWAI, BELANJA BARANG DAN JASA, DAN BELANJA MODAL
BELANJA PEGAWAI, BELANJA BARANG DAN JASA, DAN BELANJA MODAL
Abstrak: Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh belanja pegawai dan belanja barang dan jasa terhadap belanja modal di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banja...
Penyusunan Analisa Standar Belanja Kota Pekanbaru
Penyusunan Analisa Standar Belanja Kota Pekanbaru
Analisa Standar Belanja (ASB) berdasarkan  Peraturan Pemerintah No. 12/2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah adalah penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan...
PENYALAHGUNAAN APBD OLEH PARA PEJABAT PUBLIK SAAT PANDEMI COVID-19
PENYALAHGUNAAN APBD OLEH PARA PEJABAT PUBLIK SAAT PANDEMI COVID-19
The Covid-19 pandemic has had a broad impact, especially on the Indonesian economy. All aspects are affected, especially the declining local revenue (PAD). PAD is one of the elemen...
MENENTUKAN WAKTU STANDAR PADA AKTIVITAS KERJA PRODUKSI SABLON MANUAL DI CV. DWIPUTRA IHWA
MENENTUKAN WAKTU STANDAR PADA AKTIVITAS KERJA PRODUKSI SABLON MANUAL DI CV. DWIPUTRA IHWA
Analisis waktu standar produksi merupakan salah satu analisis metoda kuantitatif yang dilakukan untuk mengukur waktu produksi dan bertujuan agar dapat memiliki waktu standar sebaga...
Analisis Kinerja Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur
Analisis Kinerja Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur
Pengukuran kinerja belanja daerah dapat dijadikan sebagai tolak ukur pemerintah daerah dalam menjalankan roda pemerintahan,pembangunnan dan kemasyarakatan.Cara yang digunakan untu...
Hubungan Kesesuaian Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur
Hubungan Kesesuaian Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur
Pengukuran kinerja belanja daerah dapat dijadikan sebagai tolak ukur pemerintah daerah dalam menjalankan roda pemerintahan,pembangunnan dan kemasyarakatan.Cara yang digunakan untu...
ANALISIS PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH TERHADAP KEMISKINAN DI PROVINSI BENGKULU
ANALISIS PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH TERHADAP KEMISKINAN DI PROVINSI BENGKULU
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh belanja fungsi kesehatan, belanja fungsi pendidikan, dan belanja perlindungan social  terhadap kemiskinan pada kabupaten/kota d...

Back to Top