Javascript must be enabled to continue!
Penyusunan Analisa Standar Belanja Kota Pekanbaru
View through CrossRef
Analisa Standar Belanja (ASB) berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 12/2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah adalah penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu Kegiatan. Selanjutnya, berdasarkan Peratutan Menteri Dalam Negeri No. 77/2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Analisis standar belanja merupakan penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu sub kegiatan, serta di tetapkan dengan Peraturan Daerah.
Pemerintah Kota Pekanbaru telah menyusun ASB namun pada level kegiatan dan nomenklatur kegiatan dan sebaran belanja masih berpedoman pada Permendagri No.13/2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sehingga menjadi permasalahan jika ASB tersebut diterapkan dalam penyusunan anggaran yang berdasarkan perturann yang terbaru yaitu menyebabkan ASB tidak sesuai lagi dalam struktur penganggaran atau Anggaran pendapatan Belanja Daerah (APBD).
Pada Penelitian ini bertujuan untuk pemutakhiran dan mengembangkan desain model ASB di Pemerintah Kota Pekanbaru yang sesuai dengan Peraturan yang terbaru sehingga nomenklatur dan sebaran belanja sesuai dengan stuktur anggaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Permendagri 77/2020 serta Permendagri Npo.90/2019. Selanjutnya, penelitian ini menggunakan motode penelitian dan pengembangan.
Berdasarkan rumusan permasalahann dan hasil penelahaan tersebut, penelitian ini mengembangkan 6 (enam) model ASB yang nomenklatur dan kodefikasi yang telah sesuai dengan Permendagri No.77 Tahun 2020 dan Permendagri No.90/2019. Keenam model ASB tersebut adalah Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi, Sosialisasi, Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan, Penyediaan Jasa Layanan Umum Kantor, Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Selanjutnya, Hasil Penelitian ini disimulasikan atas keenam model ASB tersebut yang telah disusun. Hasil perhitungan simulasi tersebut menunjukkan ASB enam subkegiatan yang telah disusun sesuai nomenklatur dan kodefikasi sudah sesuai dengan struktur dalam Penganggaran atau APBD tahun 2022 serta belanja dan sebaran jenis belanjanya sudah sesuai dengan nilai kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan.
Universitas Jenderal Achmad Yani
Title: Penyusunan Analisa Standar Belanja Kota Pekanbaru
Description:
Analisa Standar Belanja (ASB) berdasarkan Peraturan Pemerintah No.
12/2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah adalah penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu Kegiatan.
Selanjutnya, berdasarkan Peratutan Menteri Dalam Negeri No.
77/2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Analisis standar belanja merupakan penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu sub kegiatan, serta di tetapkan dengan Peraturan Daerah.
Pemerintah Kota Pekanbaru telah menyusun ASB namun pada level kegiatan dan nomenklatur kegiatan dan sebaran belanja masih berpedoman pada Permendagri No.
13/2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sehingga menjadi permasalahan jika ASB tersebut diterapkan dalam penyusunan anggaran yang berdasarkan perturann yang terbaru yaitu menyebabkan ASB tidak sesuai lagi dalam struktur penganggaran atau Anggaran pendapatan Belanja Daerah (APBD).
Pada Penelitian ini bertujuan untuk pemutakhiran dan mengembangkan desain model ASB di Pemerintah Kota Pekanbaru yang sesuai dengan Peraturan yang terbaru sehingga nomenklatur dan sebaran belanja sesuai dengan stuktur anggaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Permendagri 77/2020 serta Permendagri Npo.
90/2019.
Selanjutnya, penelitian ini menggunakan motode penelitian dan pengembangan.
Berdasarkan rumusan permasalahann dan hasil penelahaan tersebut, penelitian ini mengembangkan 6 (enam) model ASB yang nomenklatur dan kodefikasi yang telah sesuai dengan Permendagri No.
77 Tahun 2020 dan Permendagri No.
90/2019.
Keenam model ASB tersebut adalah Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi, Sosialisasi, Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan, Penyediaan Jasa Layanan Umum Kantor, Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Selanjutnya, Hasil Penelitian ini disimulasikan atas keenam model ASB tersebut yang telah disusun.
Hasil perhitungan simulasi tersebut menunjukkan ASB enam subkegiatan yang telah disusun sesuai nomenklatur dan kodefikasi sudah sesuai dengan struktur dalam Penganggaran atau APBD tahun 2022 serta belanja dan sebaran jenis belanjanya sudah sesuai dengan nilai kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan.
Related Results
BELANJA PEGAWAI, BELANJA BARANG DAN JASA, DAN BELANJA MODAL
BELANJA PEGAWAI, BELANJA BARANG DAN JASA, DAN BELANJA MODAL
Abstrak: Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh belanja pegawai dan belanja barang dan jasa terhadap belanja modal di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banja...
ANALISIS STANDAR BELANJA UNTUK PENYUSUNAN RKA-APBD KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM SKPD KOTA MAGELANG
ANALISIS STANDAR BELANJA UNTUK PENYUSUNAN RKA-APBD KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM SKPD KOTA MAGELANG
Pengelolaan dan penyusunan anggaran daerah harus lebih realistis dan transparan. Dalam era digital, diharapkan dapat meningkatkan transparansi, pengendalian, dan akuntabilitas dala...
Analisis Ketergantungan Kota Bangkinang sebagai Kota Kecil terhadap Kota Pekanbaru Sebagai Kota Induk di Kawasan Metropolitan Pekansikawan (Pekanbaru, Siak, Kampar, dan Pelalawan)
Analisis Ketergantungan Kota Bangkinang sebagai Kota Kecil terhadap Kota Pekanbaru Sebagai Kota Induk di Kawasan Metropolitan Pekansikawan (Pekanbaru, Siak, Kampar, dan Pelalawan)
<p><em><span lang="IN">Kawasan Pekansikawan sebagai kawasan metropolitan terdiri dari </span><span lang="EN-US">Kota </span><span lang="IN"&g...
Hubungan Kesesuaian Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur
Hubungan Kesesuaian Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur
Pengukuran kinerja belanja daerah dapat dijadikan sebagai tolak ukur pemerintah daerah dalam menjalankan roda pemerintahan,pembangunnan dan kemasyarakatan.Cara yang digunakan untu...
Analisis Kinerja Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur
Analisis Kinerja Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur
Pengukuran kinerja belanja daerah dapat dijadikan sebagai tolak ukur pemerintah daerah dalam menjalankan roda pemerintahan,pembangunnan dan kemasyarakatan.Cara yang digunakan untu...
ANALISIS PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH TERHADAP KEMISKINAN DI PROVINSI BENGKULU
ANALISIS PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH TERHADAP KEMISKINAN DI PROVINSI BENGKULU
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh belanja fungsi kesehatan, belanja fungsi pendidikan, dan belanja perlindungan social terhadap kemiskinan pada kabupaten/kota d...
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI INTENSITAS BELANJA ONLINE MAHASISWA STIKES AWAL BROS PEKANBARU SELAMA PANDEMI COVID-19
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI INTENSITAS BELANJA ONLINE MAHASISWA STIKES AWAL BROS PEKANBARU SELAMA PANDEMI COVID-19
Maraknya konsumsi melalui online shop oleh mahasiswa menjadi salah satu latar belakang masalah dalam penelitian ini.Umumnya mahasiswa melakukan belanja online bukan didasarkan pada...
Analisis Kinerja Belanja Langsung Kabupaten Morowali Utara Tahun 2017-2022
Analisis Kinerja Belanja Langsung Kabupaten Morowali Utara Tahun 2017-2022
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kinerja varians belanja, pertumbuhan belanja, keserasian belanja dan efisiensi belanja. Jenis penelitian adalah deskripti...

