MEMBANGUN SATU PETA UNTUK PENATAAN RUANG

Diterbitkannya Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta dilatarbelakangi oleh banyaknya konflik pemanfaatan ruang atau tumpang-tindih penggunaan lahan antar sektor yang menghambat investasi pembangunan infrastruktur dan kawasan di daerah. Terjadinya konflik pemanfaatan ruang tersebut disebabkan oleh penyelenggaraan penyelenggaraan Informasi Geospasial Tematik (IGT) yang tidak mengacu pada Informasi Geospasial Dasar (IGD). Selain itu, konflik pemanfaatan ruang tersebut juga disebabkan oleh masih banyaknya peta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten/Kota yang tidak akurat, sebagai akibat belum tersedianya IGT pada skala yang memadai untuk penyusunan peta RTRW Kabupaten/Kota. Oleh karena itu, percepatan Kebijakan Satu Peta sangat diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan konflik pemenfaatan ruang tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk menyusun Satu Peta penataan ruang atau Satu Peta dataset IGT terintegrasi skala 1: 50.000 atau 1: 25.000 yang diperlukan untuk penyusunan peta RTRW Kabupaten/Kota. Dataset IGT yang disusun menjadi Satu Peta merupakan kumpulan layer IGT yang diproduksi oleh instansi terkait yang berperan sebagai walidata. Metode untuk mewujudkan Satu Peta penataan ruang tersebut menggunakan kriteria Kebijakan Satu Peta, yaitu satu referensi, satu standar, satu basisdata, dan satu geoportal. Penelitian ini menghasilkan Satu Peta dataset IGT terintegrasi skala 1: 50.000 atau 1:25.000 yang mengacu pada IGD dengan format geodatabase. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa peta-peta tematik (dataset IGT) yang diproduksi oleh instansi terkait dapat diintegrasikan menjadi Satu Peta, dengan mengacu pada IGD (Peta Rupabumi) dan standar spesifikasi basisdata. Selain untuk penyusunan peta RTRW Kabupaten/kota, Satu Peta dataset IGT terintegrasi yang dihasilkan dapat diberbagikan melalui Jaringan Informasi Geospasial Nasional (JIGN) untuk penyelesaian konflik pemanfaatan ruang.