Search engine for discovering works of Art, research articles, and books related to Art and Culture
Javascript must be enabled to continue!
Asas Legalitas, Persamaan dan Pembuktian dalam Hukum Pidana Islam
View through CrossRef
This research is personal research and quotes a lot from relevant legal journals regarding the meaning of the principle of legality within the scope of Indonesian criminal law or Indonesian criminal law. The principle of legality in Indonesian Criminal Law aims to protect humans from the arbitrariness of those in power, while in Islamic criminal law the principle of legality aims to glorify humans by preserving offspring, property, reason, soul and religion. Basically, the meaning of the principle of legality in Indonesian criminal law and Islamic criminal law is not much different. However, in Islamic criminal law there is no prohibition on using analogies, whereas in Indonesian criminal law the use of analogies is not permitted.
Asosiasi Seni Desain dan Komunikasi Visual Indonesia
Title: Asas Legalitas, Persamaan dan Pembuktian dalam Hukum Pidana Islam
Description:
This research is personal research and quotes a lot from relevant legal journals regarding the meaning of the principle of legality within the scope of Indonesian criminal law or Indonesian criminal law.
The principle of legality in Indonesian Criminal Law aims to protect humans from the arbitrariness of those in power, while in Islamic criminal law the principle of legality aims to glorify humans by preserving offspring, property, reason, soul and religion.
Basically, the meaning of the principle of legality in Indonesian criminal law and Islamic criminal law is not much different.
However, in Islamic criminal law there is no prohibition on using analogies, whereas in Indonesian criminal law the use of analogies is not permitted.
Related Results
Makalah M.andhiko pratama
Makalah M.andhiko pratama
Asas-asas hukum Peradilan Tata Usaha Negara yang menjadi karakteristik hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara di antaranya sebagai berikut: Asas praduga rechtmatig (vermoden van r...
Posisi Hukum Adat dalam Hukum Kontrak Nasional Indonesia
Posisi Hukum Adat dalam Hukum Kontrak Nasional Indonesia
<p align="center"><strong><em>Abstract</em></strong></p><p><em>Sooner or later Indonesia will have its own law of contract. Reasons ...
POSISI HUKUM ADAT DALAM HUKUM KONTRAK NASIONAL INDONESIA
POSISI HUKUM ADAT DALAM HUKUM KONTRAK NASIONAL INDONESIA
<h2>Abstract</h2><p>Cepat atau lambat Indonesia akan memiliki hukum perjanjiannya sendiri. Alasan dari pernyataan ini adalah bahwa, pertama, hukum kontrak Indoens...
Studi Perbandingan Hukum Perkawinan Islam di Indonesia dan Thailand
Studi Perbandingan Hukum Perkawinan Islam di Indonesia dan Thailand
Penelitian ini bertujuan untuk (1) Memahami bagaimana sistem perkawinan nasional di Indonesia dan Thailand, (2) Latar belakang pemberlakuan hukum perkawinan Islam di Indonesia dan ...
Studi Komparatif Penggunaan Analogi dalam Hukum Pidana Indonesia dengan Sistem Hukum Common Law dan Syariah
Studi Komparatif Penggunaan Analogi dalam Hukum Pidana Indonesia dengan Sistem Hukum Common Law dan Syariah
Perbincangan mengenai penggunaan analogi dalam metode interpretasi hukum telah mengalami perkembangan yang beragam seiring waktu, perbedaan sistem hukum, dan variasi di antara nega...
Pidana Perubahan Pidana Mati Menjadi Pidana Penjara Melalui Pemidanaan Secara Alternatif Mati Sebagai Pidana Alternatif: Merubah Penjatuhan Pidana Mati Menjadi Pidana Penjara
Pidana Perubahan Pidana Mati Menjadi Pidana Penjara Melalui Pemidanaan Secara Alternatif Mati Sebagai Pidana Alternatif: Merubah Penjatuhan Pidana Mati Menjadi Pidana Penjara
Hukum pidana di Indonesia masih memberlakukan pidana mati. Politik hukum Pemeritah Indonesia berpengaruh pada penjatuhan dan/atau eksekusi pidana mati. Pemerintah Indonesia saat i...
KEBIJAKAN KRIMINALISASI DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM TINDAK PIDANA FISKAL
KEBIJAKAN KRIMINALISASI DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM TINDAK PIDANA FISKAL
Tindak pidana fiskal adalah perbuatan tertentu di bidang fiskal yang diberi sanksipidana. Peraturan perundang-undangan di bidang fiskal memuat tindak pidana fiskal yangmerupakan su...
RESTORATIVE JUSTICE PEMBAHARUAN HUKUM ACARA PIDANA
RESTORATIVE JUSTICE PEMBAHARUAN HUKUM ACARA PIDANA
Secara sejarah, upaya alternatif dalam menyelesaikan perkara pidana telah ada sejak zaman penjajahan Belanda, bahkan sebelum Indonesia merdeka. Contohnya terlihat dalam Pasal 82 Ki...