Javascript must be enabled to continue!
PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA BAGI PELAKU PEMALSUAN MATA UANG DENGAN SENGAJA ( STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SINGARAJA No: 015/PID.B/2012/PN.SGR )
View through CrossRef
Kajian dilangsungkan atas tujuan (1) untuk memahami implementasi tanggung jawab hukum terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan mata uang secara sengaja, serta (2) menganalisis hambatan dalam pelaksanaannya, penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empiris dengan sifat penelitian deskriptif. Data yang digunakan mencakup data primer dan sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Metode pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen, observasi, dan wawancara. Penentuan sampel dilakukan menggunakan teknik non-probability sampling, dengan subjek yang dipilih secara purposive sampling. Data yang terkumpul kemudian diolah dan dianalisis secara kualitatif. Dapatan kajian menggambarkan (1) mayoritas kasus pemalsuan dan peredaran mata uang palsu bertujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi. Bank Indonesia, sebagai bank sentral, memiliki peran penting dalam mengawasi peredaran mata uang Rupiah. Keberadaan uang palsu dalam jumlah besar di masyarakat dapat memberikan dampak signifikan terhadap stabilitas perekonomian negara; (2) Dalam kasus pemalsuan mata uang dengan sengaja (Studi Kasus Pengadilan Negeri Singaraja No: 015/PID.B/2021/PN SGR) diproses secara hukum mulai dari penyidikan, penyelidikan hingga proses sidang peradilan dilakukan oleh lembaga hukum wilayah Kabupaten Buleleng. Proses hukum dalam penjatuhan hukuman kepada pelaku pemalsuan mata uang dengan sengaja ini juga dipengaruhi oleh kerjasama antar lembaga hukum di wilayah Kabupaten Buleleng.
Universitas Pendidikan Ganesha
Title: PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA BAGI PELAKU PEMALSUAN MATA UANG DENGAN SENGAJA ( STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SINGARAJA No: 015/PID.B/2012/PN.SGR )
Description:
Kajian dilangsungkan atas tujuan (1) untuk memahami implementasi tanggung jawab hukum terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan mata uang secara sengaja, serta (2) menganalisis hambatan dalam pelaksanaannya, penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empiris dengan sifat penelitian deskriptif.
Data yang digunakan mencakup data primer dan sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.
Metode pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen, observasi, dan wawancara.
Penentuan sampel dilakukan menggunakan teknik non-probability sampling, dengan subjek yang dipilih secara purposive sampling.
Data yang terkumpul kemudian diolah dan dianalisis secara kualitatif.
Dapatan kajian menggambarkan (1) mayoritas kasus pemalsuan dan peredaran mata uang palsu bertujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi.
Bank Indonesia, sebagai bank sentral, memiliki peran penting dalam mengawasi peredaran mata uang Rupiah.
Keberadaan uang palsu dalam jumlah besar di masyarakat dapat memberikan dampak signifikan terhadap stabilitas perekonomian negara; (2) Dalam kasus pemalsuan mata uang dengan sengaja (Studi Kasus Pengadilan Negeri Singaraja No: 015/PID.
B/2021/PN SGR) diproses secara hukum mulai dari penyidikan, penyelidikan hingga proses sidang peradilan dilakukan oleh lembaga hukum wilayah Kabupaten Buleleng.
Proses hukum dalam penjatuhan hukuman kepada pelaku pemalsuan mata uang dengan sengaja ini juga dipengaruhi oleh kerjasama antar lembaga hukum di wilayah Kabupaten Buleleng.
Related Results
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SINGARAJA NOMOR 197/PID.SUS/2021/PN.SGR
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SINGARAJA NOMOR 197/PID.SUS/2021/PN.SGR
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penegakan hukum serta pertimbangan hakim terhadap pelaku tindak pidana narkotika berdasarkan Putusan nomor 197/Pid.Sus/20...
Menelaah prinsip keadilan, kemanfaatan, dan kepastian terhadap perkara pidana anak : tinjauan terhadap putusan pengadilan nomor 2/pid.sus-anak/2016/pn mtr
Menelaah prinsip keadilan, kemanfaatan, dan kepastian terhadap perkara pidana anak : tinjauan terhadap putusan pengadilan nomor 2/pid.sus-anak/2016/pn mtr
Nemo Punitur Sine Injuria Facto Seu Defalta yang artinya tidak ada seorang pun yang dihukum kecuali ia berbuat salah. Setiap orang yang melakukan perbuatan pidana belum tentu dijat...
Analisis Putusan Nomor : 1/Pid/2023/Pt Mtr Terkait Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Bersumber Dari Penipuan
Analisis Putusan Nomor : 1/Pid/2023/Pt Mtr Terkait Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Bersumber Dari Penipuan
Tindak pidana pencucian uang atau yang lebih dikenal dengan Money laundering merupakan suatu aspek perbuatan kriminal karena sifat kriminalitasnya adalah berkaitan dengan latar bel...
Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Atas Tindak Pidana Peredaran Uang Palsu (Studi Kasus Nomor 347/Pid.B/2021/PN Smg)
Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Atas Tindak Pidana Peredaran Uang Palsu (Studi Kasus Nomor 347/Pid.B/2021/PN Smg)
The judge's considerations in imposing a criminal decision on the crime of circulation of counterfeit money (Case Study Number 347/Pid.B/2021/PN Smg) The crime of circulation of co...
Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Kepemilikan Serbuk Ampo sebagai Bahan Peledak (Studi Putusan Nomor: 488/Pid.Sus/2021/PN Tjk)
Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Kepemilikan Serbuk Ampo sebagai Bahan Peledak (Studi Putusan Nomor: 488/Pid.Sus/2021/PN Tjk)
One of the cases regarding possession of explosives is in Decision Number: 488/Pid.Sus/2021/PN Tjk which states that the defendant Kurniawan Azhar Amran Bin M. Rosyid is guilty of ...
Frase ‘Antara Lain’ Sebagai Awal Alasan Yang Lain Dalam Pembatalan Putusan Arbitrase
Frase ‘Antara Lain’ Sebagai Awal Alasan Yang Lain Dalam Pembatalan Putusan Arbitrase
Manusia adalah makhluk sosial yang selalu membutuhkan manusia lainnya untuk bertahan hidup.Oleh sebab itulah Aristoteles menyebut manusia dengan “zoon politicon.” Memang menjadi se...
DISPARITAS SANKSI PIDANA PADA TINDAK PIDANA PENYALAHGUNA NARKOTIKA DI PENGADILAN NEGERI SINGARAJA
DISPARITAS SANKSI PIDANA PADA TINDAK PIDANA PENYALAHGUNA NARKOTIKA DI PENGADILAN NEGERI SINGARAJA
Penelitian ini bertujuan untuk (1) menganalisis pertimbangan hakim yang menyebabkan adanya disparitas putusan No. 105/Pid.Sus/2022/PN Sgr dan No. 168/Pid.Sus/2022/PN Sgr, serta (2)...
SISTEM INFORMASI LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN MUTLAK (LSPJM ) BERBASIS WEBSITE
SISTEM INFORMASI LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN MUTLAK (LSPJM ) BERBASIS WEBSITE
Laporan pertanggung jawaban adalah laporan dalam bentuk dokumen tertulis yang disusun untuk melaporkan pelaksanaan kegiatan dari suatu unit organisasi kepada unit organisasi lainny...

