Search engine for discovering works of Art, research articles, and books related to Art and Culture
ShareThis
Javascript must be enabled to continue!

TINJAUAN HUKUM PEMBERIAN MAHAR BERUPA SURAT RINCIK TANAH KEC TANRALILI KABUPATEN MAROS

View through CrossRef
Pernikahan merupakan suatu ikatan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, dimana ikatan tersebut merupakan ikatan yang kuat. Dalam Hukum Islam sendiri saat melaksanakan perkawinan seorang laki-laki di wajibkan memberikan mahar kepada calon mempelai wanita . Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan pemberian mahar tanah dengan surat rincik dalam pernikahan menurut hukum pertahanan nasional, serta proses peralihan hukum kepemilikan hak atas tanah pemberian mahar dalam pernikahan di Kecamatan Tanralili Kabupaten Maros.Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Tanralili Kabupaten Maros dan di badan-badan pemerintahan daerah (Kantor BPN Kabupaten Maros, Kantor Kecamatan Tanralili Kabupaten Maros, Kantor KUA Kecamatan Tanralili Kabupaten Maros, dan Kantor Kelurahan Borong). Analisis data dilakukan dengan  menggunakan teknik analisis secara kualitatif dan normatif. Hasil penelitian ini bahwa pelaksanaan pemberian mahar dalam pernikahan hukum pertanahan nasional adalah sah atau boleh saja sepanjang kepastian hukum dalam hal sertifikat diserahkan pada saat akad nikah apabila dan menurut hukum pertanahan nasional apabila didaftarkan pada kantor pertanahan nasional dengan terlebih dahulu dibuktikan dengan akta hibah yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). selanjutnya saran Agar pemberian mahar tanah dalam pernikahan dapat diakui pelaksanaannya menurut hukum pertanahan nasional.  
Title: TINJAUAN HUKUM PEMBERIAN MAHAR BERUPA SURAT RINCIK TANAH KEC TANRALILI KABUPATEN MAROS
Description:
Pernikahan merupakan suatu ikatan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, dimana ikatan tersebut merupakan ikatan yang kuat.
Dalam Hukum Islam sendiri saat melaksanakan perkawinan seorang laki-laki di wajibkan memberikan mahar kepada calon mempelai wanita .
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan pemberian mahar tanah dengan surat rincik dalam pernikahan menurut hukum pertahanan nasional, serta proses peralihan hukum kepemilikan hak atas tanah pemberian mahar dalam pernikahan di Kecamatan Tanralili Kabupaten Maros.
Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Tanralili Kabupaten Maros dan di badan-badan pemerintahan daerah (Kantor BPN Kabupaten Maros, Kantor Kecamatan Tanralili Kabupaten Maros, Kantor KUA Kecamatan Tanralili Kabupaten Maros, dan Kantor Kelurahan Borong).
Analisis data dilakukan dengan  menggunakan teknik analisis secara kualitatif dan normatif.
Hasil penelitian ini bahwa pelaksanaan pemberian mahar dalam pernikahan hukum pertanahan nasional adalah sah atau boleh saja sepanjang kepastian hukum dalam hal sertifikat diserahkan pada saat akad nikah apabila dan menurut hukum pertanahan nasional apabila didaftarkan pada kantor pertanahan nasional dengan terlebih dahulu dibuktikan dengan akta hibah yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).
selanjutnya saran Agar pemberian mahar tanah dalam pernikahan dapat diakui pelaksanaannya menurut hukum pertanahan nasional.
 .

Related Results

DAMPAK TEKNOLOGI TERHADAP PROSES BELAJAR MENGAJAR
DAMPAK TEKNOLOGI TERHADAP PROSES BELAJAR MENGAJAR
DAFTAR PUSTAKAAditama, M. H. R., & Selfiardy, S. (2022). Kehidupan Mahasiswa Kuliah Sambil Bekerja di Masa Pandemi Covid-19. Kidspedia: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini, 3(...
Tradisi Pemberian Mahar Pada Masyarakat Batak Karo Sumatera Utara Perspektif Hukum Islam
Tradisi Pemberian Mahar Pada Masyarakat Batak Karo Sumatera Utara Perspektif Hukum Islam
This is a field research which focuses to answer two problems: first, how is the tradition of giving dowry by the people of Batak Karodi, Jaranguda-Merdeka Batak Karo? Second, how ...
POTENSI INDIKATIF CADANGAN AIR TANAH DI KABUPATEN BANGLI
POTENSI INDIKATIF CADANGAN AIR TANAH DI KABUPATEN BANGLI
Wilayah pada Kabupaten Bangli merupakan kawasan kabupaten yang tanpa memiliki kawasan pantai serta sebagian besar wilayahnya berada pada daratan tinggi dan hanya sebagian kecil wil...
PERBANDINGAN HUKUM TANAH TERLANTAR DI INDONESIA DAN MALAYSIA
PERBANDINGAN HUKUM TANAH TERLANTAR DI INDONESIA DAN MALAYSIA
Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 dan National Land Code 1965 secara umum tanah terlantar merupakan tanah yang dengan sengaja tidak digunakan, diusahakan, dan dimanf...
Aplikasi Pelayanan Surat Menyurat Desa Tanah Putih Berbasis Web
Aplikasi Pelayanan Surat Menyurat Desa Tanah Putih Berbasis Web
Desa Tanah Putih merupakan salah satu Desa yang berada di Kecamatan Botupinnge. Pelayanan yang  ada di Desa Tanah Putih  meliputi pembuatan Surat Keterangan Usaha, Surat Keterangan...
THE LEGAL PROTECTION FOR REAL LAND RIGHT HOLDER IN CASE OF FORGED RINCIK
THE LEGAL PROTECTION FOR REAL LAND RIGHT HOLDER IN CASE OF FORGED RINCIK
The legal Protection For Real Land Right Holder in Case of Forged Rincik. The research aimed to investigate (1) the legal protection for the land owner whose possession was based o...
Peran PPAT Dalam Sistem Pendaftaran Tanah Adat di Bali
Peran PPAT Dalam Sistem Pendaftaran Tanah Adat di Bali
PTSL dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomar 35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap....
Nur Puspita Sari
Nur Puspita Sari
Limbah masker yang sulit didaur ulang secara alami menjadikan masalah bagi lingkungan. Masker memiliki sifat terluar menolak air, bagian tengah bersifat menahan virus, dan paling d...

Back to Top