Javascript must be enabled to continue!
KEDUDUKAN SITA PIDANA TERHADAP SITA UMUM KEPAILITAN
View through CrossRef
AbstractThe Court Ruling claim that a debt discharge a bankruptcy inflict a debtor will loose his right to dominate the wealth which include the bankruptcy property. The whole riches of a debt who’s discharge bankruptcy, automatically will be placed to the general confiscation. The general confiscation of the debt property has intend to protect the interest of the creditor of all the deeds of the debt which can disserve the property of a bankruptcy and stop the execution of the debt property with all the creditors to get the debt repayment. The general confiscation itself is a form of confiscation which known in civil law regime especially bankruptcy in legal perspective as a private law. Confiscation in a criminal case aim to prove criminal act. Article 38 of a Criminal Code Procedure regulate that the investigator can undertake the property of confiscation that placed in the general confiscation. However, Article 46 of a Bankruptcy and Suspension Of Obligation For payment Of Debt regulate that all confiscation become vanished when the property has confiscated in the general confiscation. When this two confiscation situated in the property, The confiscation in criminal case will precede the general confiscation. That matter is because of the confiscation in a criminal case is part of public law that aimed to protect our public interest.
Title: KEDUDUKAN SITA PIDANA TERHADAP SITA UMUM KEPAILITAN
Description:
AbstractThe Court Ruling claim that a debt discharge a bankruptcy inflict a debtor will loose his right to dominate the wealth which include the bankruptcy property.
The whole riches of a debt who’s discharge bankruptcy, automatically will be placed to the general confiscation.
The general confiscation of the debt property has intend to protect the interest of the creditor of all the deeds of the debt which can disserve the property of a bankruptcy and stop the execution of the debt property with all the creditors to get the debt repayment.
The general confiscation itself is a form of confiscation which known in civil law regime especially bankruptcy in legal perspective as a private law.
Confiscation in a criminal case aim to prove criminal act.
Article 38 of a Criminal Code Procedure regulate that the investigator can undertake the property of confiscation that placed in the general confiscation.
However, Article 46 of a Bankruptcy and Suspension Of Obligation For payment Of Debt regulate that all confiscation become vanished when the property has confiscated in the general confiscation.
When this two confiscation situated in the property, The confiscation in criminal case will precede the general confiscation.
That matter is because of the confiscation in a criminal case is part of public law that aimed to protect our public interest.
Related Results
Konflik Norma (Antinomy Normen) Sita Umum Dengan Sita Pidana Dalam Pemberesan Harta Pailit
Konflik Norma (Antinomy Normen) Sita Umum Dengan Sita Pidana Dalam Pemberesan Harta Pailit
This study aims to analyze the normative conflict between general seizure (sita umum) and criminal seizure (sita pidana) in the settlement of bankruptcy assets, as well as to exami...
KONSEP CORPORATE RESCUE DALAM KEPAILITAN DI INDONESIA
KONSEP CORPORATE RESCUE DALAM KEPAILITAN DI INDONESIA
Abstract Corporate Rescue Concept goal is to save company from bankruptcy so its business can be continued and the debts can be paid. This concept has been applied in other countri...
KEDUDUKAN DENDA KETERLAMBATAN PELAKSANAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI DALAM KEPAILITAN
KEDUDUKAN DENDA KETERLAMBATAN PELAKSANAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI DALAM KEPAILITAN
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan piutang denda keterlambatan dalam kepailitan penyedia jasa konstruksi di Indonesia. Fokus penelitian ini adalah pada situasi k...
ANALISIS CORPORATE GOVERNANCE DALAM MEMODERASI OPINI GOING CONCERN TERHADAP POTENSI KEPAILITAN
ANALISIS CORPORATE GOVERNANCE DALAM MEMODERASI OPINI GOING CONCERN TERHADAP POTENSI KEPAILITAN
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis secara empiris pengaruh opini going concern terhadap potensi kepailitan, serta pengaruh GCG dalam memoderasi hub...
Pidana Perubahan Pidana Mati Menjadi Pidana Penjara Melalui Pemidanaan Secara Alternatif Mati Sebagai Pidana Alternatif: Merubah Penjatuhan Pidana Mati Menjadi Pidana Penjara
Pidana Perubahan Pidana Mati Menjadi Pidana Penjara Melalui Pemidanaan Secara Alternatif Mati Sebagai Pidana Alternatif: Merubah Penjatuhan Pidana Mati Menjadi Pidana Penjara
Hukum pidana di Indonesia masih memberlakukan pidana mati. Politik hukum Pemeritah Indonesia berpengaruh pada penjatuhan dan/atau eksekusi pidana mati. Pemerintah Indonesia saat i...
KETURUTSERTAAN DALAM TINDAK PIDANA
KETURUTSERTAAN DALAM TINDAK PIDANA
Tindak pidana yang dalam Bahasa Belanda disebut strafbaar feit, terdiri atas tiga suku kata, yaitu straf yang diartikan sebagai pidana dan hukum, baar diartikan sebagai dapat dan b...
Kebijakan Hukum Pidana dalam Pertanggung Jawaban Korporasi yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi
Kebijakan Hukum Pidana dalam Pertanggung Jawaban Korporasi yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan hukum pidana dalam pertanggungjawaban pidana oleh korporasi di Indonesia, dan untuk menganalisis penerapan sanksi pidana terha...
KEBIJAKAN KRIMINALISASI DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM TINDAK PIDANA FISKAL
KEBIJAKAN KRIMINALISASI DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM TINDAK PIDANA FISKAL
Tindak pidana fiskal adalah perbuatan tertentu di bidang fiskal yang diberi sanksipidana. Peraturan perundang-undangan di bidang fiskal memuat tindak pidana fiskal yangmerupakan su...

