Javascript must be enabled to continue!
Peer To Peer Lending : Hubungan Hukum Para Pihak Dan Perlindungan Hukum Apabila Gagal Bayar
View through CrossRef
The aim of this publication is to clarify the legal relationship between parties involved in peer-to-peer lending as well as legal protection in the event of default. This research uses a method known as normative legal research or library law research, where secondary data or library materials are used as source material. In addition, this page explains in general the P2P lending model, rules, P2P lending arrangements in Indonesia, and consumer legal protection. Based on this research, it is known that the parties involved in P2P lending have power relations, loan agreements, and cooperation agreements. Depending on the cause of default, the lender or P2P Lending provider may be liable for default risk. Although illegal P2P lending is not subject to OJK regulations, legal P2P lending businesses are regulated by the Financial Services Authority (OJK) and must comply with OJK regulations. Subjective terms are violated by loan agreements signed through illegal P2P Lending, allowing requests for cancellation in court.
Fakultas Hukum, Universitas Katolik Widya Karya Malang
Title: Peer To Peer Lending : Hubungan Hukum Para Pihak Dan Perlindungan Hukum Apabila Gagal Bayar
Description:
The aim of this publication is to clarify the legal relationship between parties involved in peer-to-peer lending as well as legal protection in the event of default.
This research uses a method known as normative legal research or library law research, where secondary data or library materials are used as source material.
In addition, this page explains in general the P2P lending model, rules, P2P lending arrangements in Indonesia, and consumer legal protection.
Based on this research, it is known that the parties involved in P2P lending have power relations, loan agreements, and cooperation agreements.
Depending on the cause of default, the lender or P2P Lending provider may be liable for default risk.
Although illegal P2P lending is not subject to OJK regulations, legal P2P lending businesses are regulated by the Financial Services Authority (OJK) and must comply with OJK regulations.
Subjective terms are violated by loan agreements signed through illegal P2P Lending, allowing requests for cancellation in court.
.
Related Results
Potential New Fraud Model: Jockey Service in Online Lending in Indonesia
Potential New Fraud Model: Jockey Service in Online Lending in Indonesia
Abstract—The shift of the global finance model from traditional banking to modern banking has led the world into accessible economics more than ever before. With the fast-paced adv...
PREVENÇÃO DA TROMBOSE VENOSA PROFUNDA NA GRAVIDEZ PELA ENFERMAGEM NA APS
PREVENÇÃO DA TROMBOSE VENOSA PROFUNDA NA GRAVIDEZ PELA ENFERMAGEM NA APS
PREVENÇÃO DA TROMBOSE VENOSA PROFUNDA NA GRAVIDEZ PELA ENFERMAGEM NA APS
Danilo Hudson Vieira de Souza1
Priscilla Bárbara Campos
Daniel dos Santos Fernandes
RESUMO
A gravidez ...
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MORTALITAS PADA PASIEN DENGAN FRAKTUR COSTA: Literature Review
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MORTALITAS PADA PASIEN DENGAN FRAKTUR COSTA: Literature Review
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MORTALITAS PADA PASIEN DENGAN FRAKTUR COSTA: Literature Review Anna Tri Wahyuni1), Masfuri2), Liya Arista3)1,2,3 Fakultas Ilmu Keperawatan Univers...
Perlindungan Hukum Seniman Sukatani atas Lagu Bayar Bayar Bayar ditinjau dari Instrumen HAM Internasional dan Nasional
Perlindungan Hukum Seniman Sukatani atas Lagu Bayar Bayar Bayar ditinjau dari Instrumen HAM Internasional dan Nasional
Abstract. Songs are a medium of expression that falls under the right to freedom of opinion and expression, which is clearly recognized in various human rights legal instruments, b...
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN OBAT
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN OBAT
<p>Abstrak-Tindakan pidana pemalsuan obat semakin merajalela, disebabkan karena penanggulangan tindakan pemalsuan obat belum dikoordinasikan secara sistematis, sehingga penin...
Perlindungan Investor Terhadap Investasi Bodong di Indonesia
Perlindungan Investor Terhadap Investasi Bodong di Indonesia
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahhui bagaimana perlindungan hukum yang didapatkan Investor Terhadap investasi bodong, serta mengetahui bagaimana tahapan proses perlindungan y...
Urgensi Pengaturan Artificial Intelligence (AI) Dalam Bidang Hukum Hak Cipta Di Indonesia
Urgensi Pengaturan Artificial Intelligence (AI) Dalam Bidang Hukum Hak Cipta Di Indonesia
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta memahami urgensi pengaturan AI dalam UU Hak Cipta di Indonesia serta potensi AI sebagai subjek hukum dalam sistem hukum di Indonesia...
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMULIA DAN VARIETAS TANAMAN DALAM KERANGKA HUKUM PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN DI INDONESIA
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMULIA DAN VARIETAS TANAMAN DALAM KERANGKA HUKUM PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN DI INDONESIA
Undang-Undang Perlindungan Varietas Tanaman memberikan perlindungan hukum bagi pemulia tanaman atas karya mereka dalam mengembangkan varietas unggul. Namun keberadaan lembaga perli...

