Perlindungan Hukum Seniman Sukatani atas Lagu Bayar Bayar Bayar ditinjau dari Instrumen HAM Internasional dan Nasional

Abstract. Songs are a medium of expression that falls under the right to freedom of opinion and expression, which is clearly recognized in various human rights legal instruments, both international and national. Through songs, individuals can express ideas, opinions, and even critique the social conditions around them. As a meaningful art form, songs hold a crucial and legal position as a means of expressing opinions that must be respected and guaranteed by the state. An example of this is the song "Bayar Bayar Bayar" by Sukatani, which voices social criticism in a peaceful manner, without any elements of violence or provocation. This song reflects freedom of expression in the form of art, which should be protected by law. Unfortunately, in Sukatani's case, the state appears to have neglected to provide a safe space for artists to express their opinions. Not only did it fail to prevent pressure or intimidation, but it also failed to demonstrate adequate remedial measures. This situation reflects that protection of the right to expression in Indonesia is far from ideal, and its implementation has not been fully implemented fairly and consistently. Abstrak. Lagu merupakan salah satu medium ekspresi yang termasuk dalam hak kebebasan berpendapat dan berekspresi, yang secara jelas diakui dalam berbagai instrumen hukum hak asasi manusia, baik internasional maupun nasional. Melalui lagu, seseorang dapat menuangkan ide, opini, hingga kritik terhadap kondisi sosial di sekitarnya. Sebagai bentuk seni yang sarat makna, lagu memiliki posisi penting dan legal sebagai sarana penyampaian pendapat yang wajib dihormati dan dijamin oleh negara. Contohnya dapat dilihat pada lagu “Bayar Bayar Bayar” ciptaan Sukatani, yang menyuarakan kritik sosial dengan cara yang damai, tanpa mengandung unsur kekerasan maupun provokasi. Lagu ini mencerminkan kebebasan berekspresi dalam bentuk seni yang seharusnya mendapat perlindungan hukum. Sayangnya, dalam kasus yang menimpa Sukatani, negara terlihat abai dalam menyediakan ruang aman bagi para pelaku seni untuk menyampaikan ekspresi mereka. Tidak hanya gagal dalam mencegah adanya tekanan atau intimidasi, negara juga tidak menunjukkan upaya pemulihan yang memadai. Situasi ini menjadi cerminan bahwa perlindungan terhadap hak berekspresi di Indonesia masih jauh dari kata ideal, dan implementasinya belum sepenuhnya dijalankan secara adil dan konsisten.