PEMBENTUKAN DAERAH DI INDONESIA

Asas otonomi daerah dengan menggunakan asas otonomi luas, dalam arti daerah diberikan kewenangan untuk mengelola dan mengatur segala urusan pemerintahan menjadi urusan pemerintah di luar yang ditentukan dalam undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah. Pemekaran wilayah dimaksudkan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat di daerah dan meningkatkan demokrasi lokal, dan meningkatkan efektifitas pelayanan publik ternyata melenceng dari tujuan. banyak masalah yang muncul di daerah pemekaran, mulai dari masalah yang terkait dengan peraturan perundang-undangan sampai pada implementasi seperti itu. Namun pemekaran wilayah terus mengalir dan sepertinya sulit dibendung baik oleh pemerintah daerah (induk) maupun pemerintah (dalam) kementerian) parlemen dan perwakilan dewan juga menunjukkan bahwa ruang wilayah daerah. Ini bukan hanya masalah pemerintah administrasi tetapi juga termasuk dengan ekonomi, politik, termasuk kuatnya dimensi politik di daerah pemekaran. Oleh karena itu penting untuk memiliki grand design penataan daerah, terkait dengan pemerintah pusat, berperan dalam mengendalikan pembentukan daerah-daerah outonomous baru di rangka mencapai tujuan pembentukan daerah baru, yang mewujudkan tujuan otonomi daerah baik tujuan politik, ekonomi, dan tujuan pemerintah pusat dan daerah.