Javascript must be enabled to continue!
Peraturan Hukum tentang Pemberian Hak Tanggungan Tanah
View through CrossRef
The bill governs the administration of liability-rights. The rights of the liquefied are not divided unless promised in the document the rights are given. If a lien was applied to a certain land right, then it could be agreed upon in the corresponding document of the lien grant, that the payment of secured debts could be made in installments of the same amount as the price of liens. It is part of the title of the load that will be separated from the rights of the load, so the rights of the load in turn weigh only the remainder of the load to secure the rest of the debt. Land rights that can be encumbered with a mortgage are property rights, commercial property rights, and building rights. In addition to the land rights, the land rights of the state that, according to the prevailing regulations of legislation, must be registered and depending on the property that can be deducted, can also be the property rights.
Fakultas Hukum, Universitas Katolik Widya Karya Malang
Title: Peraturan Hukum tentang Pemberian Hak Tanggungan Tanah
Description:
The bill governs the administration of liability-rights.
The rights of the liquefied are not divided unless promised in the document the rights are given.
If a lien was applied to a certain land right, then it could be agreed upon in the corresponding document of the lien grant, that the payment of secured debts could be made in installments of the same amount as the price of liens.
It is part of the title of the load that will be separated from the rights of the load, so the rights of the load in turn weigh only the remainder of the load to secure the rest of the debt.
Land rights that can be encumbered with a mortgage are property rights, commercial property rights, and building rights.
In addition to the land rights, the land rights of the state that, according to the prevailing regulations of legislation, must be registered and depending on the property that can be deducted, can also be the property rights.
Related Results
Peran PPAT Dalam Sistem Pendaftaran Tanah Adat di Bali
Peran PPAT Dalam Sistem Pendaftaran Tanah Adat di Bali
PTSL dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomar 35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap....
Eksekusi Hak Tanggungan Yang Dipailitkan
Eksekusi Hak Tanggungan Yang Dipailitkan
Abstract
The right of encumbrance is one kind of guarantees that the debtor can promise to the creditor. In fu...
TINJAUAN PELAKSANAAN ROYA PARTIAL TERHADAP OBJEK HAK TANGGUNGAN
TINJAUAN PELAKSANAAN ROYA PARTIAL TERHADAP OBJEK HAK TANGGUNGAN
The mortgage right giver who has paid off his obligations to the mortgage right holder, then cancels the mortgage rights on the object of the mortgage right that is charged. Articl...
KEPASTIAN HUKUM BAGI KREDITUR PEMEGANG HAK TANGGUNGAN ATAS JAMINAN HAK GUNA BANGUNAN YANG SUDAH BERAKHIR JANGKA WAKTUNYA
KEPASTIAN HUKUM BAGI KREDITUR PEMEGANG HAK TANGGUNGAN ATAS JAMINAN HAK GUNA BANGUNAN YANG SUDAH BERAKHIR JANGKA WAKTUNYA
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui status hukum jaminan Hak Guna Bangunan yang masa berlakunya telah berakhir ketika masih terikat dengan perjanjian kredit masih berjalan d...
KEPASTIAN HUKUM BAGI KREDITUR PEMEGANG HAK TANGGUNGAN ATAS JAMINAN HAK GUNA BANGUNAN YANG SUDAH BERAKHIR JANGKA WAKTUNYA
KEPASTIAN HUKUM BAGI KREDITUR PEMEGANG HAK TANGGUNGAN ATAS JAMINAN HAK GUNA BANGUNAN YANG SUDAH BERAKHIR JANGKA WAKTUNYA
Penelitian ini bertujuan untuk status hukum jaminan Hak Guna Bangunan yang jangka waktunya telah berakhir ketika perjanjian kredit masih berjalan dan upaya yang dapat dilakukan ole...
PERBANDINGAN HUKUM TANAH TERLANTAR DI INDONESIA DAN MALAYSIA
PERBANDINGAN HUKUM TANAH TERLANTAR DI INDONESIA DAN MALAYSIA
Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 dan National Land Code 1965 secara umum tanah terlantar merupakan tanah yang dengan sengaja tidak digunakan, diusahakan, dan dimanf...
Implikasi Hukum Agraria Terhadap Pengembangan Perdesaan
Implikasi Hukum Agraria Terhadap Pengembangan Perdesaan
Pengembangan perdesaan merupakan suatu aspek penting dalam mencapai pembangunan yang berkelanjutan. Hukum agraria, sebagai hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan tanah,...
PENINGKATAN STATUS HAK GUNA BANGUNAN MENJADI HAK MILIK
PENINGKATAN STATUS HAK GUNA BANGUNAN MENJADI HAK MILIK
Article 33 paragraph (3) of the 1945 Constitution which reads Earth, water and natural resources in it are controlled by the State and used for the greatest prosperity of the peopl...

