ANALISIS PROSPEK PEMBERLAKUKAN SISTEM PENDAFTARAN TANAH PUBLIKASI POSITIF DAN ASPEK KEPASTIAN HUKUM PEMEGANG HAK ATAS TANAH

Mengingat pentingnya arti tanah bagi masyarakat dan masih tingginya kasus pertanahan, pemerintah berusaha mengatasi masalah yang timbul mengenai hak atas tanah dengan cara mempertegas kepastian hukum bagi pemegang hak melalui pendaftaran tanah sebagaimana di tegaskan Pasal 19 UUPA. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif yaitu pendekatan pada norma hukum dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Hasil penelitian Pertama, syarat yang diperlukan dalam pengaturan pendaftaran tanah dengan sistem publikasi positif agar kepastian hukum pemegang hak atas tanah adalah terpenuhinya 4 (empat) prasyarat/prakondisi (pre-requisite condition) yaitu tersedianya Cakupan Peta Dasar Pertanahan 80%, Cakupan bidang tanah bersertipikat 80%, terpenuhinya tata batas kawasan hutan dan non hutan mencapai 50% dan terpenuhinya pemetaan tanah adat/ulayat. Yang tak kalah penting adalah ketercukupan SDM BPN yang berkualitas dan kuantitas yang seimbang guna mendukung kebijakan serta kegiatan pelayanan publik serta tersedianya payung hukum dalam sistem hukum positif atas perubahan sistem publikasi positif dalam pendaftaran tanah. Kedua, potensi masalah yang timbul dalam pengaturan pendaftaran tanah dengan sistem publikasi positif adalah jika terdapat kesalahan/kepalsuan data dalam register maka akan ditanggung oleh negara, berupa pembayaran kompensasi ganti rugi (indemnity). Dengan dipenuhinya prakondisi sebelum menuju pemberlakuan sistem publikasi positif, tingkat kesalahan pada data dalam register yang mengakibatkan beban keuangan negara dalam menyediakan ganti rugi, akan mencapai tingkat resiko yang dapat dikelola dengan baik.