Javascript must be enabled to continue!
ANALISIS PELAKSANAAN DESENTRALISASI FISKAL DI INDONESIA
View through CrossRef
Sejak berdirinya, Indonesia memilih menjalankan pemerintahan dengan sistem desentralisasi untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan perbaikan pelayanan publik. Pemerintah Pusat sudah banyak memberikan dana perimbangan kepada Pemerintah Daerah, dalam rangka desentralisasi fiskal, namun kesejahteraan masyarakat belum terwujud dan pelayanan publik banyak mengalami perbaikan. Penelitian ini bertujuan menganalisis pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia, dilihat dari aspek filosofi dan paradigma yang digunakan. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif. yang bertujuan untuk mendeskripsikan fenomena yang terjadi dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal. Kesimpulan penelitian memperlihatkan bahwa pelaksanaan desentralisasi fiskal dilaksanakan dengan desain sumber-sumber pendanaan pemerintahan daerah yang lebih adil untuk mengatasi ketegangan, gejolak politik antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Sumber dana operasional Pemda terdiri dari pajak dan retribusi daerah, dana perimbangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang bersumber dari APBN
Title: ANALISIS PELAKSANAAN DESENTRALISASI FISKAL DI INDONESIA
Description:
Sejak berdirinya, Indonesia memilih menjalankan pemerintahan dengan sistem desentralisasi untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan perbaikan pelayanan publik.
Pemerintah Pusat sudah banyak memberikan dana perimbangan kepada Pemerintah Daerah, dalam rangka desentralisasi fiskal, namun kesejahteraan masyarakat belum terwujud dan pelayanan publik banyak mengalami perbaikan.
Penelitian ini bertujuan menganalisis pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia, dilihat dari aspek filosofi dan paradigma yang digunakan.
Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif.
yang bertujuan untuk mendeskripsikan fenomena yang terjadi dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal.
Kesimpulan penelitian memperlihatkan bahwa pelaksanaan desentralisasi fiskal dilaksanakan dengan desain sumber-sumber pendanaan pemerintahan daerah yang lebih adil untuk mengatasi ketegangan, gejolak politik antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
Sumber dana operasional Pemda terdiri dari pajak dan retribusi daerah, dana perimbangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang bersumber dari APBN.
Related Results
PENGARUH DESENTRALISASI FISKAL DAN TENAGA KERJA BERIJAZAH SMA TERHADAP PEREKONOMIAN KABUPATEN KOTA PROVINSI LAMPUNG
PENGARUH DESENTRALISASI FISKAL DAN TENAGA KERJA BERIJAZAH SMA TERHADAP PEREKONOMIAN KABUPATEN KOTA PROVINSI LAMPUNG
Abstrak
Desentralisasi fiskal dan pertumbuhan ekonomi merupakan dua bahasan utama yang terus menjadi pembahasan. Kedua topik ini seperti tidak habis diteliti menginga...
PENGARUH DESENTRALISASI FISKAL TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI KABUPATEN BUNGO
PENGARUH DESENTRALISASI FISKAL TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI KABUPATEN BUNGO
Penelitian ini berjudul Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Bungo. tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisi Derajat Desentralisasi Fis...
ANALISIS DERAJAT DESENTRALISASI FISKAL DITINJAU DARI PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA PAREPARE
ANALISIS DERAJAT DESENTRALISASI FISKAL DITINJAU DARI PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA PAREPARE
Peralihan sistem pemerintahan sentralisasi menjadi desentralisasi diawali dengan dikeluarkannya Ketetapan MPR RI Nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pengatura...
DESENTRALISASI DI INDONESIA
DESENTRALISASI DI INDONESIA
Desentralisasi telah menjadi agenda penting dalam pembangunan di Indonesia sejak awal tahun 2000-an. Tujuan utama dari desentralisasi adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan p...
KEBIJAKAN KRIMINALISASI DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM TINDAK PIDANA FISKAL
KEBIJAKAN KRIMINALISASI DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM TINDAK PIDANA FISKAL
Tindak pidana fiskal adalah perbuatan tertentu di bidang fiskal yang diberi sanksipidana. Peraturan perundang-undangan di bidang fiskal memuat tindak pidana fiskal yangmerupakan su...
Dampak Desentralisasi Pendidikan Terhadap Mutu Sekolah: Analisis Perbandingan Indonesia dan Jepang
Dampak Desentralisasi Pendidikan Terhadap Mutu Sekolah: Analisis Perbandingan Indonesia dan Jepang
Abstract
Decentralization of education is an important policy to improve school quality by transferring authority, resources, and responsibilities from the central government to lo...
Analisis Kemandirian Fiskal Di Provinsi Papua 2012–2016
Analisis Kemandirian Fiskal Di Provinsi Papua 2012–2016
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Kemandirian Fiskal, Pertumbuhan Ekonomi, Dana Perimbangan, Investasi, dan Angkatan Kerja terhadap Kemandirian Fiskal Kabupaten/Kota di P...
Inovasi Kebijakan Fiskal: Menjawab Tantangan Manajemen Keuangan Publik di Sulawesi Utara pada Era Digitalisasi
Inovasi Kebijakan Fiskal: Menjawab Tantangan Manajemen Keuangan Publik di Sulawesi Utara pada Era Digitalisasi
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika inovasi kebijakan fiskal yang diterapkan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dalam menghadapi tantangan manajemen keuangan ...

