Search engine for discovering works of Art, research articles, and books related to Art and Culture
ShareThis
Javascript must be enabled to continue!

PENGARUH DESENTRALISASI FISKAL TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI KABUPATEN BUNGO

View through CrossRef
Penelitian ini berjudul Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi  di  Kabupaten  Bungo. tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisi Derajat Desentralisasi Fiskal dan Tingkat Kemandirian Daerah serta Pengaruh Desentralisasi Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Alat analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif dan kuantitatif dengan menggunakan instrument penelitian.  Hasil penelitian ini menujukan bahwa : (1) Nilai Derajat Desentralisasi Fiskal Kabupaten Bungo Periode 2003 – 2013 rata-rata 8,6 persen pertahunya, dengan perkembangan nilai terbesar pada tahun 2008 yaitu sebesar 11, 86 persen dan perkembanga  terkecil  terjadi  pada  tahun  2006  sebesar  6,98  persen.  (2)  Nilai tingkat kemandirian daerah Kabupaten Bungo periode 2003 – 2013 rata-rata sebesar 11,12 persen pertahunnya dengan tingkat kemandirian terbesar pada tahun 2013 sebesar 31,75 persen dan tingkat kemandirian terkecil terjadi pada tahun 2009   sebesar   7,07   persen.   (3)   Pengaruh   Desentralisasi   Fiskal   terhadap  pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bungo sebesar 7,6 persen dan sisanya sebesar 92,4 persen dipengaruhi variabel lain, angka ini menunjukan bahwa Desentralisasi Fiskal  sangat  berpengaruh  kuat  terhadap  Pertumbuhan  Ekonomi  Kabupaten Bungo.
Faculty of Education and Teacher Training, Jambi University
Title: PENGARUH DESENTRALISASI FISKAL TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI KABUPATEN BUNGO
Description:
Penelitian ini berjudul Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi  di  Kabupaten  Bungo.
tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisi Derajat Desentralisasi Fiskal dan Tingkat Kemandirian Daerah serta Pengaruh Desentralisasi Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi.
Alat analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif dan kuantitatif dengan menggunakan instrument penelitian.
  Hasil penelitian ini menujukan bahwa : (1) Nilai Derajat Desentralisasi Fiskal Kabupaten Bungo Periode 2003 – 2013 rata-rata 8,6 persen pertahunya, dengan perkembangan nilai terbesar pada tahun 2008 yaitu sebesar 11, 86 persen dan perkembanga  terkecil  terjadi  pada  tahun  2006  sebesar  6,98  persen.
 (2)  Nilai tingkat kemandirian daerah Kabupaten Bungo periode 2003 – 2013 rata-rata sebesar 11,12 persen pertahunnya dengan tingkat kemandirian terbesar pada tahun 2013 sebesar 31,75 persen dan tingkat kemandirian terkecil terjadi pada tahun 2009   sebesar   7,07   persen.
   (3)   Pengaruh   Desentralisasi   Fiskal   terhadap  pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bungo sebesar 7,6 persen dan sisanya sebesar 92,4 persen dipengaruhi variabel lain, angka ini menunjukan bahwa Desentralisasi Fiskal  sangat  berpengaruh  kuat  terhadap  Pertumbuhan  Ekonomi  Kabupaten Bungo.

Related Results

PENGARUH DESENTRALISASI FISKAL DAN TENAGA KERJA BERIJAZAH SMA TERHADAP PEREKONOMIAN KABUPATEN KOTA PROVINSI LAMPUNG
PENGARUH DESENTRALISASI FISKAL DAN TENAGA KERJA BERIJAZAH SMA TERHADAP PEREKONOMIAN KABUPATEN KOTA PROVINSI LAMPUNG
Abstrak   Desentralisasi fiskal dan pertumbuhan ekonomi merupakan dua bahasan utama yang terus menjadi pembahasan. Kedua topik ini seperti tidak habis diteliti menginga...
DAMPAK TEKNOLOGI TERHADAP PROSES BELAJAR MENGAJAR
DAMPAK TEKNOLOGI TERHADAP PROSES BELAJAR MENGAJAR
DAFTAR PUSTAKAAditama, M. H. R., & Selfiardy, S. (2022). Kehidupan Mahasiswa Kuliah Sambil Bekerja di Masa Pandemi Covid-19. Kidspedia: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini, 3(...
Analisis Kemandirian Fiskal Di Provinsi Papua 2012–2016
Analisis Kemandirian Fiskal Di Provinsi Papua 2012–2016
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Kemandirian Fiskal, Pertumbuhan Ekonomi, Dana Perimbangan, Investasi, dan Angkatan Kerja terhadap Kemandirian Fiskal Kabupaten/Kota di P...
KEBIJAKAN KRIMINALISASI DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM TINDAK PIDANA FISKAL
KEBIJAKAN KRIMINALISASI DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM TINDAK PIDANA FISKAL
Tindak pidana fiskal adalah perbuatan tertentu di bidang fiskal yang diberi sanksipidana. Peraturan perundang-undangan di bidang fiskal memuat tindak pidana fiskal yangmerupakan su...
ANALISIS DERAJAT DESENTRALISASI FISKAL DITINJAU DARI PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA PAREPARE
ANALISIS DERAJAT DESENTRALISASI FISKAL DITINJAU DARI PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA PAREPARE
Peralihan sistem pemerintahan sentralisasi menjadi desentralisasi diawali dengan dikeluarkannya Ketetapan MPR RI Nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pengatura...
DESENTRALISASI DI INDONESIA
DESENTRALISASI DI INDONESIA
Desentralisasi telah menjadi agenda penting dalam pembangunan di Indonesia sejak awal tahun 2000-an. Tujuan utama dari desentralisasi adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan p...

Back to Top