Javascript must be enabled to continue!
Literasi Informasi Petugas KPPS Terhadap Keterpunuhan Hak-Hak Sebagai Pekerja Pada Pemilu 2019
View through CrossRef
Abstract
This study provides an explanation of how the information literacy of KPPS officers in Padang Pariaman Regency regarding their rights as workers and the fulfillment of these rights while carrying out their duties and responsibilities through a descriptive qualitative method. The analysis uses the standard information literacy model of the International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA) through 3 (three) basic components, namely access, evaluation and use. The results showed that in identifying information needs, KPPS officers did not have the ability, whereas in searching for the information needed, KPPS officers had the ability but did not do it optimally.
Abstrak
Penelitian ini memberi penjelasan bagaimana literasi informasi petugas KPPS di Kabupaten Padang Pariaman terhadap hak-haknya sebagai pekerja dan keterpenuhan hak-hak tersebut selama melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya melalui metode kualitatif deskriptif. Analisa menggunakan model standar literasi informasi International Federation of Library Assosiations and Institution (IFLA) melalui 3 (tiga) komponen dasarnya, yakni access, evaluation dan use. Hasil penelitian menunjukkan dalam mengidentifikasi kebutuhan informasi petugas KPPS tidak memiliki kemampuan, sedangkan dalam melakukan penelusuran informasi yang dibutuhkan, petugas KPPS memiliki kemampuan namun tidak dilakukan secara optimal.
Kata Kunci: Literasi Informasi, Pemilu 2019, KPPS, Hak Pekerja
Title: Literasi Informasi Petugas KPPS Terhadap Keterpunuhan Hak-Hak Sebagai Pekerja Pada Pemilu 2019
Description:
Abstract
This study provides an explanation of how the information literacy of KPPS officers in Padang Pariaman Regency regarding their rights as workers and the fulfillment of these rights while carrying out their duties and responsibilities through a descriptive qualitative method.
The analysis uses the standard information literacy model of the International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA) through 3 (three) basic components, namely access, evaluation and use.
The results showed that in identifying information needs, KPPS officers did not have the ability, whereas in searching for the information needed, KPPS officers had the ability but did not do it optimally.
Abstrak
Penelitian ini memberi penjelasan bagaimana literasi informasi petugas KPPS di Kabupaten Padang Pariaman terhadap hak-haknya sebagai pekerja dan keterpenuhan hak-hak tersebut selama melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya melalui metode kualitatif deskriptif.
Analisa menggunakan model standar literasi informasi International Federation of Library Assosiations and Institution (IFLA) melalui 3 (tiga) komponen dasarnya, yakni access, evaluation dan use.
Hasil penelitian menunjukkan dalam mengidentifikasi kebutuhan informasi petugas KPPS tidak memiliki kemampuan, sedangkan dalam melakukan penelusuran informasi yang dibutuhkan, petugas KPPS memiliki kemampuan namun tidak dilakukan secara optimal.
Kata Kunci: Literasi Informasi, Pemilu 2019, KPPS, Hak Pekerja.
Related Results
MENINGKATKAN KINERJA PROFESIONALISME PETUGAS KPPS MELALUI BIMBINGAN DAN PELATIHAN SECARA BERKALA
MENINGKATKAN KINERJA PROFESIONALISME PETUGAS KPPS MELALUI BIMBINGAN DAN PELATIHAN SECARA BERKALA
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara atau disingkat dengan KPPS adalah salah satu penyelenggara Pemilu pada tingkat paling bawah dan dipilih oleh PPS atau Panitia Pemungutan Sua...
Perlindungan Pekerja Rumah Tangga Dalam Sistem Hukum Nasional
Perlindungan Pekerja Rumah Tangga Dalam Sistem Hukum Nasional
The role of house worker is very important in our daily life. Developing of work frame fo house worker are more extend and complex as advance as the era. Kencana foundation is foun...
resume hukum tatanegara
resume hukum tatanegara
Resume partai politik dan pemilihan umum“Partai politik dan sistem pemilu” Partai politik dan sistem pemilu saling berkaitan satu sama lain. Partai politik tanpa sistem pemilu yang...
Analisis Proses Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Pemilu Tahun 2019 Di Kota Solok
Analisis Proses Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Pemilu Tahun 2019 Di Kota Solok
Penelitian ini berawal dari banyaknya kesalahan pengisian Formulir C1 yang dilakukan oleh KPPS sebagai Penyelenggara Pemilu di TPS dan juga untuk pertama kalinya terjadi PSU di Kot...
DAMPAK TEKNOLOGI TERHADAP PROSES BELAJAR MENGAJAR
DAMPAK TEKNOLOGI TERHADAP PROSES BELAJAR MENGAJAR
DAFTAR PUSTAKAAditama, M. H. R., & Selfiardy, S. (2022). Kehidupan Mahasiswa Kuliah Sambil Bekerja di Masa Pandemi Covid-19. Kidspedia: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini, 3(...
OPTIMALISASI PERAN PEMUDA SEBAGAI GENERASI SADAR PEMILU DALAM MENEKAN JUMLAH PELANGGARAN PEMILU
OPTIMALISASI PERAN PEMUDA SEBAGAI GENERASI SADAR PEMILU DALAM MENEKAN JUMLAH PELANGGARAN PEMILU
Pemilu merupakan hajat kolektif rakyat, sebagai sebuah hajatan yang suci, terhormat dan bermartabat untuk memilih pemimpinnya secara demokratis tidak mudah untuk diwujudkan. Fakta ...
EVALUASI PENYELENGGARAAN PEMILU SERENTAK 2019 KOTA MAKASSAR
EVALUASI PENYELENGGARAAN PEMILU SERENTAK 2019 KOTA MAKASSAR
Pemilu adalah prasyarat utama dalam membangun sistem politik yang demokratis, yang dapat dimulai dari proses penyelenggaraannya. Pasca Orde Baru, Indonesia sudah menyelenggarakan ...
URGENSI PENGATURAN TINDAK PIDANA PEMILU ELEKTRONIK PADA PELAKSANAAN PEMILU 2024
URGENSI PENGATURAN TINDAK PIDANA PEMILU ELEKTRONIK PADA PELAKSANAAN PEMILU 2024
Pemanfaatan teknologi pada pelaksanaan Pemilu 2024 perlu didukung pengaturan tindak pidana pemilu elektronik. Tindak pidana pemilu elektronik merupakan ancaman pidana terhadap tind...

