Search engine for discovering works of Art, research articles, and books related to Art and Culture
ShareThis
Javascript must be enabled to continue!

PENERAPAN E-GOVERNMENT PADA DESA ADAT DENPASAR MELALUI PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI DESA ADAT

View through CrossRef
ABSTRACTThe focus of this research is to apply E-Government in Traditional Village of Denpasar through the development and implementation of the Traditional Village Information System (SIDAT). This traditional village information system is a website-based information system designed to make it easier for traditional village administrators to manage and verify data on their villagers. In addition to verifying data, data collection regarding the status of these residents will also be carried out, whether they are Krama Wed (indigenous Hindus), Krama Tamiu (Hindu immigrants), or Tamiu (non-Hindu immigrants).The method used in this research is a qualitative approach with case studies. Data was collected through in-depth interviews, observation, and documentation studies. The data obtained will be used as a basis in developing the Traditional Village Information System service.This research resulted in a Traditional Village Information System platform. In addition to having features to manage and verify data, this traditional village information system also has a feature to produce information in the form of graphs and data summaries that make it easier for traditional village administrators to see the real conditions of their villagers.Keywords: Knowledge Repository, Information Technology, Digitalization.ABSTRAKFokus penelitian ini adalah penerapan E-Government pada Desa Adat Denpasar melalui pengembangan dan implementasi Sistem Informasi Desa Adat (SIDAT). Sistem informasi desa adat ini merupakan suatu sistem informasi berbasis website yang dirancang untuk mempermudah pengurus desa adat dalam mengelola serta melakukan verifikasi data krama adatnya. Selain untuk melakukan verifikasi data, juga akan dilakukan pendataan terkait status dari warga tersebut, apakah berstatus sebagai krama wed (warga asli yang beragama Hindu), krama tamiu (pendatang yang beragama Hindu), atau tamiu (pendatang non-Hindu). Status dari warga ini nantinya berkaitan dengan hak dan kewajiban yang melekat sebagai krama desa adat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Data yang didapat akan digunakan sebagai landasan dalam mengembangkan layanan Sistem Informasi Desa Adat. Penelitian ini menghasilkan sebuah platform Sistem Informasi Desa Adat. Selain memiliki fitur mengelola serta verifikasi data, sistem informasi desa adat ini juga memiliki fitur untuk menghasilkan informasi baik dalam bentuk grafik maupun ringkasan data yang mempermudah pengurus desa adat dalam melihat kondisi nyata krama adatnya.Kata Kunci : Desa Adat, Teknologi Informasi, E-Government.
Title: PENERAPAN E-GOVERNMENT PADA DESA ADAT DENPASAR MELALUI PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI DESA ADAT
Description:
ABSTRACTThe focus of this research is to apply E-Government in Traditional Village of Denpasar through the development and implementation of the Traditional Village Information System (SIDAT).
This traditional village information system is a website-based information system designed to make it easier for traditional village administrators to manage and verify data on their villagers.
In addition to verifying data, data collection regarding the status of these residents will also be carried out, whether they are Krama Wed (indigenous Hindus), Krama Tamiu (Hindu immigrants), or Tamiu (non-Hindu immigrants).
The method used in this research is a qualitative approach with case studies.
Data was collected through in-depth interviews, observation, and documentation studies.
The data obtained will be used as a basis in developing the Traditional Village Information System service.
This research resulted in a Traditional Village Information System platform.
In addition to having features to manage and verify data, this traditional village information system also has a feature to produce information in the form of graphs and data summaries that make it easier for traditional village administrators to see the real conditions of their villagers.
Keywords: Knowledge Repository, Information Technology, Digitalization.
ABSTRAKFokus penelitian ini adalah penerapan E-Government pada Desa Adat Denpasar melalui pengembangan dan implementasi Sistem Informasi Desa Adat (SIDAT).
Sistem informasi desa adat ini merupakan suatu sistem informasi berbasis website yang dirancang untuk mempermudah pengurus desa adat dalam mengelola serta melakukan verifikasi data krama adatnya.
Selain untuk melakukan verifikasi data, juga akan dilakukan pendataan terkait status dari warga tersebut, apakah berstatus sebagai krama wed (warga asli yang beragama Hindu), krama tamiu (pendatang yang beragama Hindu), atau tamiu (pendatang non-Hindu).
Status dari warga ini nantinya berkaitan dengan hak dan kewajiban yang melekat sebagai krama desa adat.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan studi kasus.
Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi.
Data yang didapat akan digunakan sebagai landasan dalam mengembangkan layanan Sistem Informasi Desa Adat.
Penelitian ini menghasilkan sebuah platform Sistem Informasi Desa Adat.
Selain memiliki fitur mengelola serta verifikasi data, sistem informasi desa adat ini juga memiliki fitur untuk menghasilkan informasi baik dalam bentuk grafik maupun ringkasan data yang mempermudah pengurus desa adat dalam melihat kondisi nyata krama adatnya.
Kata Kunci : Desa Adat, Teknologi Informasi, E-Government.

Related Results

Pendekatan Positivistik dalam Studi Hukum Adat
Pendekatan Positivistik dalam Studi Hukum Adat
AbstractAdat Positive Legal Science was initiated to simplify Western People (officer, legal enforcer, scholar) to understand adat or adat law. There are two important process to p...
POLA KOMUNIKASI DALAM SANGKEPAN DESA ADAT PENGLIPURAN KECAMATAN BANGLI KABUPATEN BANGLI
POLA KOMUNIKASI DALAM SANGKEPAN DESA ADAT PENGLIPURAN KECAMATAN BANGLI KABUPATEN BANGLI
Pemimpin desa adat dalam hal ini kelian desa merupakan pemegang otoritas utama dalam kepemerintahan desa adat di desa adat Penglipuran, Kelurahan Kubu, Kecamatan Bangli, Kabupaten ...
KONSISTENSI MASYARAKAT ADAT TERHADAP TATANAN FISIK SPASIAL KAMPUNG ADAT CIREUNDEU, CIMAHI SELATAN
KONSISTENSI MASYARAKAT ADAT TERHADAP TATANAN FISIK SPASIAL KAMPUNG ADAT CIREUNDEU, CIMAHI SELATAN
Abstrak - Kampung Adat Cireundeu merupakan salah satu Kampung Adat yang masih eksis hingga saat ini. Kampung Adat Cireundeu terletak di Kelurahan Leuwigajah, Kecamatan Cimahi Selat...
BIMBINGAN TEKNIS PEMBUATAN PERATURAN DESA DI DESA KAWUNGLARANG, KECAMATAN RANCAH, KABUPATEN CIAMIS
BIMBINGAN TEKNIS PEMBUATAN PERATURAN DESA DI DESA KAWUNGLARANG, KECAMATAN RANCAH, KABUPATEN CIAMIS
Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa merupakan kerangka hukum dan kebijakan dalam penyelenggaraan Pemerintah...
BIMBINGAN TEKNIS PEMBUATAN PERATURAN DESA DI DESA KALIMATI, KECAMATAN ADIWERNA, KABUPATEN TEGAL, JAWA TENGAH
BIMBINGAN TEKNIS PEMBUATAN PERATURAN DESA DI DESA KALIMATI, KECAMATAN ADIWERNA, KABUPATEN TEGAL, JAWA TENGAH
Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BadanPermusyawaratan Desa merupakan kerangka hukum dan kebijakan dalam penyelenggaraanPemerintahan...
Efektivitas Peruntukkan Dana Desa
Efektivitas Peruntukkan Dana Desa
Dalam rangka meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, pemerintahan Presiden Joko Widodo membuat terobosan melalui program menyalurkan Dana Desa. “Tahun 2015  Alok...
Eksistensi dan Penerapan Hukum Adat di Kota Jambi dan Sekitarnya
Eksistensi dan Penerapan Hukum Adat di Kota Jambi dan Sekitarnya
Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan data kualitatif melalui pendekatan ekstrinsik, yaitu pandangan dan penilaian peneliti dari kacamata netral guna mengetahui dan memahami ...
PERANAN KOMISI INFORMASI DALAM MENSOSIALISASIKAN PERATURAN KOMISI INFORMASI UNTUK KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI PROVINSI BALI
PERANAN KOMISI INFORMASI DALAM MENSOSIALISASIKAN PERATURAN KOMISI INFORMASI UNTUK KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI PROVINSI BALI
Keterbukaan informasi ini harus dikawal secara serentak oleh publik dan badan publik, keterbukaan informasi mampu mensejahterakan masyarakat, menjadi alat menuju pada percepatan pe...

Back to Top