Search engine for discovering works of Art, research articles, and books related to Art and Culture
ShareThis
Javascript must be enabled to continue!

Metode Istinbath Qiyas Dalam Bidang Ekonomi

View through CrossRef
Artikel ini membahas penerapan metode istinbath qiyas dalam konteks ekonomi. Qiyas, sebagai salah satu metode ijtihad dalam Islam, memiliki peran penting dalam menetapkan hukum-hukum baru yang belum secara eksplisit tercantum dalam Al-Qur'an dan hadis. Dalam bidang ekonomi, qiyas dapat digunakan untuk merumuskan hukum-hukum terkait transaksi keuangan, distribusi kekayaan, dan berbagai aspek ekonomi lainnya yang terus berkembang. Artikel ini akan mengkaji landasan teoritis qiyas, syarat-syarat penerapannya, serta contoh-contoh konkret penerapan qiyas dalam berbagai isu ekonomi kontemporer. Selain itu, akan dibahas pula tantangan dan perdebatan yang muncul dalam penerapan qiyas dalam konteks ekonomi yang dinamis. Analisis kasus-kasus konkret (misalnya, zakat, riba, kontrak kerja), Perbandingan antara penerapan qiyas dengan solusi konvensional.
Title: Metode Istinbath Qiyas Dalam Bidang Ekonomi
Description:
Artikel ini membahas penerapan metode istinbath qiyas dalam konteks ekonomi.
Qiyas, sebagai salah satu metode ijtihad dalam Islam, memiliki peran penting dalam menetapkan hukum-hukum baru yang belum secara eksplisit tercantum dalam Al-Qur'an dan hadis.
Dalam bidang ekonomi, qiyas dapat digunakan untuk merumuskan hukum-hukum terkait transaksi keuangan, distribusi kekayaan, dan berbagai aspek ekonomi lainnya yang terus berkembang.
Artikel ini akan mengkaji landasan teoritis qiyas, syarat-syarat penerapannya, serta contoh-contoh konkret penerapan qiyas dalam berbagai isu ekonomi kontemporer.
Selain itu, akan dibahas pula tantangan dan perdebatan yang muncul dalam penerapan qiyas dalam konteks ekonomi yang dinamis.
Analisis kasus-kasus konkret (misalnya, zakat, riba, kontrak kerja), Perbandingan antara penerapan qiyas dengan solusi konvensional.

Related Results

METODE ISTINBATH HUKUM ABDUL QADIR HASSAN DALAM PERKARA SHALAT
METODE ISTINBATH HUKUM ABDUL QADIR HASSAN DALAM PERKARA SHALAT
Abstract: The Legal Istinbath Methodology has a very strong influence on the legal products issued. Not everyone is able to practice an Islamic law because that person is required ...
Arsyad al-Banjari's approaches to rationality : argumentation and sharia
Arsyad al-Banjari's approaches to rationality : argumentation and sharia
Les approches de la rationalité par Arsyad al-Banjari : argumentation et charia La thèse propose une étude épistémologique de certains travaux du grand savant islam...
KONTRADIKSI DUA SUMBER HUKUM UTAMA DIALEKTIKA HADITS AHAD DAN QIYAS
KONTRADIKSI DUA SUMBER HUKUM UTAMA DIALEKTIKA HADITS AHAD DAN QIYAS
This article shows that even though the Sunnah/Hadîts and qiyâs has been agreed by four priests schools (al-a’immat al-arba‘ah) as a source of Islamic law (mashâdir al-Ahkam), in a...
QIYAS DALAM SUMBER HUKUM ISLAM
QIYAS DALAM SUMBER HUKUM ISLAM
Sumber hukum Islam yang disepakati jumhur ulama adalah Al-Qur‟an, Hadits, Ijma’ dan Qiyas. Sedangkan sumber hukumIslam yang masih diperselisihkan di kalangan para ulama selainsumbe...
QIYAS VIS A VIS AD DALALAH (MENGUAK PENOLAKAN ABU MUHAMMAD TERHADAP QIYAS SEBAGAI SUMBER HUKUM ISLAM)
QIYAS VIS A VIS AD DALALAH (MENGUAK PENOLAKAN ABU MUHAMMAD TERHADAP QIYAS SEBAGAI SUMBER HUKUM ISLAM)
In legal Istinbath, Abu Muhammad was known as a scholar who strictly adheres to the outward texts. Therefore, he has been critical of the clergy who give the role of ratio in deter...
Indication of Istihsan Qiyas Khafi Al-Bazdawi in Contemporary Fatwa in Indonesia
Indication of Istihsan Qiyas Khafi Al-Bazdawi in Contemporary Fatwa in Indonesia
This research aims to analyze Istihsan qiyas Khafi al-Bazdawi as indicated in contemporary fatwas in Indonesia. What is the concept of Istihsan qiyas khafi al-Bazdawi, and how is i...
EVALUASI PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) PELAYANAN BIDANG SARANA DAN PRASARANA DASAR KABUPATEN KUTAI TIMUR
EVALUASI PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) PELAYANAN BIDANG SARANA DAN PRASARANA DASAR KABUPATEN KUTAI TIMUR
Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Salah ...

Back to Top