Search engine for discovering works of Art, research articles, and books related to Art and Culture
ShareThis
Javascript must be enabled to continue!

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA (CRIMINAL LIABILITY) MALPRAKTIK APOTEKER DALAM PELAYANAN KEFARMASIAN

View through CrossRef
Profesi Apoteker tampaknya kurang mendapat perhatian bila kemungkinan Apoteker melakukan kesalahan dalam menjalankan pekerjaannya. Begitu banyak kasus-kasus dokter, seperti malpraktek yang berujung ke pengadilan yang tersebar di media massa dan elektronik, sedangkan Apoteker jarang sekali terjadi hal semacam ini. Akibatnya, sangat memungkinkan kesalahan yang dilakukan oleh Apoteker hanya dipandang sebagai suatu tindakan kelalaian yang biasa saja. Tujuan penelitian ini Untuk memahami dan menganalisis bentuk pertanggungjawaban pidana (criminal liability) malpraktik apoteker serta memahami dan menganalisis cara mengatasi malpraktik apoteker dalam pelayanan kefarmasian di apotek serta perlindungan hukum korban malpraktik apoteker. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis Normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Penegakan hukum dalam kasus malpraktik perselisihan yang timbul akibat kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan terhadap penerima pelayanan kesehatan harus diselesaikan terlebih dahulu melalui penyelesaian sengketa di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Serta Perlindungan hukum terhadap korban atas kelalaian apoteker bahwa korban berhak memperoleh perlindungan keamanan pribadi dan ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan, apabila korban sudah mati maka apoteker dapat melindungi keluarga dan harta bendanya dari segala ancaman yang telah diberikannya.
Perpustakaan Ubhara Surabaya, Universitas Bhayangkara Surabaya
Title: PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA (CRIMINAL LIABILITY) MALPRAKTIK APOTEKER DALAM PELAYANAN KEFARMASIAN
Description:
Profesi Apoteker tampaknya kurang mendapat perhatian bila kemungkinan Apoteker melakukan kesalahan dalam menjalankan pekerjaannya.
Begitu banyak kasus-kasus dokter, seperti malpraktek yang berujung ke pengadilan yang tersebar di media massa dan elektronik, sedangkan Apoteker jarang sekali terjadi hal semacam ini.
Akibatnya, sangat memungkinkan kesalahan yang dilakukan oleh Apoteker hanya dipandang sebagai suatu tindakan kelalaian yang biasa saja.
Tujuan penelitian ini Untuk memahami dan menganalisis bentuk pertanggungjawaban pidana (criminal liability) malpraktik apoteker serta memahami dan menganalisis cara mengatasi malpraktik apoteker dalam pelayanan kefarmasian di apotek serta perlindungan hukum korban malpraktik apoteker.
Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis Normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.
Penelitian ini menyimpulkan bahwa Penegakan hukum dalam kasus malpraktik perselisihan yang timbul akibat kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan terhadap penerima pelayanan kesehatan harus diselesaikan terlebih dahulu melalui penyelesaian sengketa di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
Serta Perlindungan hukum terhadap korban atas kelalaian apoteker bahwa korban berhak memperoleh perlindungan keamanan pribadi dan ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan, apabila korban sudah mati maka apoteker dapat melindungi keluarga dan harta bendanya dari segala ancaman yang telah diberikannya.

Related Results

ANALISIS SUBSTANSI PIDANA UANG PENGGANTI DALAM KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI
ANALISIS SUBSTANSI PIDANA UANG PENGGANTI DALAM KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI
Pasal 18  Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 menyebut...
Vicarious Liability Dalam KUHP Nasional Dikaji dari Perspektif Living Law di Yogyakarta
Vicarious Liability Dalam KUHP Nasional Dikaji dari Perspektif Living Law di Yogyakarta
The National Criminal Code as the brand-new Indonesian criminal law’s face provides several fundamental changes, including provisions on the principle of material legality and vica...
Keberadaan Tenaga Apoteker dan Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas Wilayah Kota Pontianak
Keberadaan Tenaga Apoteker dan Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas Wilayah Kota Pontianak
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia (Permenkes RI) Nomor 74 Tahun 2016 Pasal 4 (empat) mewajibkan adanya tenaga Apoteker di fasilitas kesehatan seperti Puskesmas untuk m...
‘A Hollywood Blockbuster’, or the Problems of Liability in Ukrainian Bankruptcy Proceedings
‘A Hollywood Blockbuster’, or the Problems of Liability in Ukrainian Bankruptcy Proceedings
Among the legal mechanisms directly involved in resolving the issue of debtors’ insolvency and the settlement of creditors’ monetary claims are the institutions of joint and severa...
PERSEPSI PASIEN TERHADAP PERAN APOTEKER DALAM PELAYANAN KIE DI RSUD BANGGAI LAUT 2025
PERSEPSI PASIEN TERHADAP PERAN APOTEKER DALAM PELAYANAN KIE DI RSUD BANGGAI LAUT 2025
Peran apoteker dalam pelayanan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) sangat penting dalam menjamin penggunaan obat yang aman dan efektif serta meningkatkan kepatuhan pasien terh...
ANALISIS KEBUTUHAN TENAGA KEFARMASIAN DI UNIT RAWAT JALAN DAN INAP RUMAH SAKIT X KOTA PEKANBARU
ANALISIS KEBUTUHAN TENAGA KEFARMASIAN DI UNIT RAWAT JALAN DAN INAP RUMAH SAKIT X KOTA PEKANBARU
Sumber daya manusia adalah hal yang terpenting dalam menjalankan dinamika organisasi untuk mencapai visi dan misi. Maka dari itu, perlu ditetapkan SDM yang diatur  optimal untuk da...
HUBUNGAN KUALITAS PELAYANAN KEFARMASIAN TERHADAP KEPUASAN PASIEN DI PUSKESMAS NGANTRU KABUPATEN TULUNGAGUNG TAHUN 2025
HUBUNGAN KUALITAS PELAYANAN KEFARMASIAN TERHADAP KEPUASAN PASIEN DI PUSKESMAS NGANTRU KABUPATEN TULUNGAGUNG TAHUN 2025
Pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat harus optimal dan bermutu baik. Standar pelayanan kefarmasian adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman bagi tenaga k...
Pembaruan Pilar Hukum Pidana Dalam RUU KUHP
Pembaruan Pilar Hukum Pidana Dalam RUU KUHP
The basic idea underlying the reform of  the Criminal Code Bill has an impact on reforming the pillars of criminal law. The purpose of this research is to find out the new directio...

Back to Top