Search engine for discovering works of Art, research articles, and books related to Art and Culture
ShareThis
Javascript must be enabled to continue!

Analisis Hukum Islam Tentang Keabsahan Perceraian Dalam Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia

View through CrossRef
Prinsip peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah mempersukar terjadinya perceraian. Perceraian adalah pintu darurat dan pelaksanaannya harus berdasarkan alasan yang logis. Faktanya perceraian semakin meningkat setiap tahun, di samping itu, masyarakat masih banyak yang enggan mendaftarkan perceraian di pengadilan agama dan justru melakukan praktek perceraian di bawah tangan, faktor yang melatarbelakangi adalah agama, lokasi pengadilan yang jauh, prosedur pengadilan yang Panjang, ekonomi menengah ke bawah serta informasi yang tidak sampai kepada seluruh lapisan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menyebutkan data-data primer berupa peraturan perundang-undangan dengan kajian al-masÌ£lahÌ£ah dalam hukum Islam. Berdasarkan hasil penelitian, perceraian hanya dianggap sah apabila dilaksanakan sesuai prosedur pengadilan. Aturan keabsahan perceraian tidak bertentangan dengan prinsip hukum Islam. Aturan keabsahan perceraian memiliki kesesuaian dengan prinsip hukum Islam dalam ranah  al-masÌ£lahÌ£ah yang terkandung dalam aturan tersebut. Aturan tersebut semata-mata hanya untuk mempertahankan perlindungan hukum untuk masyarakat Indonesia. Pelaksanaan aturan hukum tentang keabsahan perceraian menempati tingkatan al-masÌ£lahÌ£ah adÌ£-dÌ£arûriyyâh, apabila aturan tersebut tidak dilaksanakan oleh masyarakat, maka lima unsur dasar manusia pada diri setiap masyarakat akan terancam eksistensinya
Institut Agama Islam Tribakti Kediri
Title: Analisis Hukum Islam Tentang Keabsahan Perceraian Dalam Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia
Description:
Prinsip peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah mempersukar terjadinya perceraian.
Perceraian adalah pintu darurat dan pelaksanaannya harus berdasarkan alasan yang logis.
Faktanya perceraian semakin meningkat setiap tahun, di samping itu, masyarakat masih banyak yang enggan mendaftarkan perceraian di pengadilan agama dan justru melakukan praktek perceraian di bawah tangan, faktor yang melatarbelakangi adalah agama, lokasi pengadilan yang jauh, prosedur pengadilan yang Panjang, ekonomi menengah ke bawah serta informasi yang tidak sampai kepada seluruh lapisan masyarakat.
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menyebutkan data-data primer berupa peraturan perundang-undangan dengan kajian al-maṣlaḥah dalam hukum Islam.
Berdasarkan hasil penelitian, perceraian hanya dianggap sah apabila dilaksanakan sesuai prosedur pengadilan.
Aturan keabsahan perceraian tidak bertentangan dengan prinsip hukum Islam.
Aturan keabsahan perceraian memiliki kesesuaian dengan prinsip hukum Islam dalam ranah  al-masÌ£lahÌ£ah yang terkandung dalam aturan tersebut.
Aturan tersebut semata-mata hanya untuk mempertahankan perlindungan hukum untuk masyarakat Indonesia.
Pelaksanaan aturan hukum tentang keabsahan perceraian menempati tingkatan al-maṣlaḥah aḍ-ḍarûriyyâh, apabila aturan tersebut tidak dilaksanakan oleh masyarakat, maka lima unsur dasar manusia pada diri setiap masyarakat akan terancam eksistensinya.

Related Results

ASAS-ASAS PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
ASAS-ASAS PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
Negara Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum, segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan termasuk pemerintahan harus berdasarkan a...
Urgensi Pembentukan Lembaga Pemerintahan Khusus di Bidang Pengelolaan Peraturan Perundang-Undangan
Urgensi Pembentukan Lembaga Pemerintahan Khusus di Bidang Pengelolaan Peraturan Perundang-Undangan
Legislation is a sub-system of national law that functions to actualise the implementation of national and state administration according to the ideals established by the national ...
ANALISIS EKSISTENSI SURAT EDARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
ANALISIS EKSISTENSI SURAT EDARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
Selain peraturan perundang-undangan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia dikenal juga peraturan-peraturan lainnya, salah satunya yaitu peraturan kebijakan (beleidsregels...
Urgensi Pengaturan Artificial Intelligence (AI) Dalam Bidang Hukum Hak Cipta Di Indonesia
Urgensi Pengaturan Artificial Intelligence (AI) Dalam Bidang Hukum Hak Cipta Di Indonesia
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta memahami urgensi pengaturan AI dalam UU Hak Cipta di Indonesia serta potensi AI sebagai subjek hukum dalam sistem hukum di Indonesia...
Studi Perbandingan Hukum Perkawinan Islam di Indonesia dan Thailand
Studi Perbandingan Hukum Perkawinan Islam di Indonesia dan Thailand
Penelitian ini bertujuan untuk (1) Memahami bagaimana sistem perkawinan nasional di Indonesia dan Thailand, (2) Latar belakang pemberlakuan hukum perkawinan Islam di Indonesia dan ...
KEABSAHAN TALAK DILUAR PENGADILAN BERDASARKAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA
KEABSAHAN TALAK DILUAR PENGADILAN BERDASARKAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA
ABSTRAK    Artikel ilmiah ini membahas membahas keabsahan   talak yang dilakukan di luar pengadilan yang ada   dalam dua pandangan antara hukum Islam dan hukum positif   di Indones...

Back to Top