Javascript must be enabled to continue!
Analisis Hukum Islam Tentang Keabsahan Perceraian Dalam Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia
View through CrossRef
Prinsip peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah mempersukar terjadinya perceraian. Perceraian adalah pintu darurat dan pelaksanaannya harus berdasarkan alasan yang logis. Faktanya perceraian semakin meningkat setiap tahun, di samping itu, masyarakat masih banyak yang enggan mendaftarkan perceraian di pengadilan agama dan justru melakukan praktek perceraian di bawah tangan, faktor yang melatarbelakangi adalah agama, lokasi pengadilan yang jauh, prosedur pengadilan yang Panjang, ekonomi menengah ke bawah serta informasi yang tidak sampai kepada seluruh lapisan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menyebutkan data-data primer berupa peraturan perundang-undangan dengan kajian al-maṣlaḥah dalam hukum Islam. Berdasarkan hasil penelitian, perceraian hanya dianggap sah apabila dilaksanakan sesuai prosedur pengadilan. Aturan keabsahan perceraian tidak bertentangan dengan prinsip hukum Islam. Aturan keabsahan perceraian memiliki kesesuaian dengan prinsip hukum Islam dalam ranah al-maṣlaḥah yang terkandung dalam aturan tersebut. Aturan tersebut semata-mata hanya untuk mempertahankan perlindungan hukum untuk masyarakat Indonesia. Pelaksanaan aturan hukum tentang keabsahan perceraian menempati tingkatan al-maṣlaḥah aḍ-ḍarûriyyâh, apabila aturan tersebut tidak dilaksanakan oleh masyarakat, maka lima unsur dasar manusia pada diri setiap masyarakat akan terancam eksistensinya
Title: Analisis Hukum Islam Tentang Keabsahan Perceraian Dalam Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia
Description:
Prinsip peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah mempersukar terjadinya perceraian.
Perceraian adalah pintu darurat dan pelaksanaannya harus berdasarkan alasan yang logis.
Faktanya perceraian semakin meningkat setiap tahun, di samping itu, masyarakat masih banyak yang enggan mendaftarkan perceraian di pengadilan agama dan justru melakukan praktek perceraian di bawah tangan, faktor yang melatarbelakangi adalah agama, lokasi pengadilan yang jauh, prosedur pengadilan yang Panjang, ekonomi menengah ke bawah serta informasi yang tidak sampai kepada seluruh lapisan masyarakat.
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menyebutkan data-data primer berupa peraturan perundang-undangan dengan kajian al-maṣlaḥah dalam hukum Islam.
Berdasarkan hasil penelitian, perceraian hanya dianggap sah apabila dilaksanakan sesuai prosedur pengadilan.
Aturan keabsahan perceraian tidak bertentangan dengan prinsip hukum Islam.
Aturan keabsahan perceraian memiliki kesesuaian dengan prinsip hukum Islam dalam ranah al-maṣlaḥah yang terkandung dalam aturan tersebut.
Aturan tersebut semata-mata hanya untuk mempertahankan perlindungan hukum untuk masyarakat Indonesia.
Pelaksanaan aturan hukum tentang keabsahan perceraian menempati tingkatan al-maṣlaḥah aḍ-ḍarûriyyâh, apabila aturan tersebut tidak dilaksanakan oleh masyarakat, maka lima unsur dasar manusia pada diri setiap masyarakat akan terancam eksistensinya.
Related Results
Policy Paper Urgensi Rancangan Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknik Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan
Policy Paper Urgensi Rancangan Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknik Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan
Dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan dan produk hukum lainnya baik dilingkungan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah diperlukan adanya pejabat fungsional Pera...
ASAS-ASAS PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
ASAS-ASAS PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
Negara Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum, segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan termasuk pemerintahan harus berdasarkan a...
Urgensi Pembentukan Lembaga Pemerintahan Khusus di Bidang Pengelolaan Peraturan Perundang-Undangan
Urgensi Pembentukan Lembaga Pemerintahan Khusus di Bidang Pengelolaan Peraturan Perundang-Undangan
Legislation is a sub-system of national law that functions to actualise the implementation of national and state administration according to the ideals established by the national ...
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasca Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasca Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
As a state of law, Indonesia certainly cannot be separated from legal politics in the formation of laws and regulations because legal politics has a very important role in the form...
ANALISIS EKSISTENSI SURAT EDARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
ANALISIS EKSISTENSI SURAT EDARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
Selain peraturan perundang-undangan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia dikenal juga peraturan-peraturan lainnya, salah satunya yaitu peraturan kebijakan (beleidsregels...
Urgensi Pengaturan Artificial Intelligence (AI) Dalam Bidang Hukum Hak Cipta Di Indonesia
Urgensi Pengaturan Artificial Intelligence (AI) Dalam Bidang Hukum Hak Cipta Di Indonesia
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta memahami urgensi pengaturan AI dalam UU Hak Cipta di Indonesia serta potensi AI sebagai subjek hukum dalam sistem hukum di Indonesia...
URGENSI PERENCANAAN PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH DALAM PENETAPAN PRODUK HUKUM DAERAH DI KABUPATEN CIAMIS
URGENSI PERENCANAAN PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH DALAM PENETAPAN PRODUK HUKUM DAERAH DI KABUPATEN CIAMIS
Untuk mengantisipasi agar produk hukum daerah tidak terjebak sebagai produk hukum yang cacat hukum dan dishasmonis, setiap pembentukan peraturan hukum daerah senantiasa harus mempe...
TINJAUAN YURIDIS KONSEP NEGARA HUKUM DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA
TINJAUAN YURIDIS KONSEP NEGARA HUKUM DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA
Pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan konsep negara hukum, karena dalam konsep negara hukum termuat beberapa konsep yan...

