Search engine for discovering works of Art, research articles, and books related to Art and Culture
ShareThis
Javascript must be enabled to continue!

AKIBAT HUKUM PEMBUBARAN BP MIGAS

View through CrossRef
This paper discusses the Constitutional Court Decision Number 36/PUU-X/2012 concerning judicial review of Law Number 22 Year 2001 on Oil and Gas, which contains the dissolution judgment Oil and Gas Executive Agency (BP Migas). This study focuses on meaning of the State Control over Oil and Natural as resources which is considered to be degraded by the presence of BP Migas and the legal consequences after the dissolution of BP Migas, the impact of the dissolution to institution of the above mentioned, BP Migas, the contract of cooperation and the status of their employees. Tulisan ini membahas tentang Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, putusan yang berisi pembubaran Badan Pelaksana Minyak dan Gas Bumi (BP Migas), kajian ini menitikberatkan pada makna Penguasaan Negara atas Sumber Daya Alam Migas yang dianggap telah terdegradasi oleh keberadaan BP Migas dan apa akibat hukum pasca pembubaran BP Migas terhadap kelembagaan, kontrak kerja sama, status pengawas BP Migas.
Title: AKIBAT HUKUM PEMBUBARAN BP MIGAS
Description:
This paper discusses the Constitutional Court Decision Number 36/PUU-X/2012 concerning judicial review of Law Number 22 Year 2001 on Oil and Gas, which contains the dissolution judgment Oil and Gas Executive Agency (BP Migas).
This study focuses on meaning of the State Control over Oil and Natural as resources which is considered to be degraded by the presence of BP Migas and the legal consequences after the dissolution of BP Migas, the impact of the dissolution to institution of the above mentioned, BP Migas, the contract of cooperation and the status of their employees.
 Tulisan ini membahas tentang Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, putusan yang berisi pembubaran Badan Pelaksana Minyak dan Gas Bumi (BP Migas), kajian ini menitikberatkan pada makna Penguasaan Negara atas Sumber Daya Alam Migas yang dianggap telah terdegradasi oleh keberadaan BP Migas dan apa akibat hukum pasca pembubaran BP Migas terhadap kelembagaan, kontrak kerja sama, status pengawas BP Migas.

Related Results

Problematika Akibat Hukum Pembubaran Partai Politik Oleh Mahkamah Konstusi
Problematika Akibat Hukum Pembubaran Partai Politik Oleh Mahkamah Konstusi
Perubahan transformatif pada Undang-Undang Dasar NRI 1945, membawa implikasi pada terbentuknya lembaga peradilan baru, yaitu Mahkamah Konstitusi yang memiliki kewenangan melakukan ...
AKIBAT HUKUM KARENA SUKSESI (Studi kasus Timor Leste)
AKIBAT HUKUM KARENA SUKSESI (Studi kasus Timor Leste)
Suksesi suatu negara merupakan momentum dimana peralihan kedulatan dari prosessor kepada suksessor yang menimbulkan adanya akibat hukum, bebarapa akibat hukum yang mungkin dapat te...
Urgensi Pengaturan Artificial Intelligence (AI) Dalam Bidang Hukum Hak Cipta Di Indonesia
Urgensi Pengaturan Artificial Intelligence (AI) Dalam Bidang Hukum Hak Cipta Di Indonesia
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta memahami urgensi pengaturan AI dalam UU Hak Cipta di Indonesia serta potensi AI sebagai subjek hukum dalam sistem hukum di Indonesia...
Edukasi Kesiapan Mental dan Budaya Kerja di Industri Migas untuk Siswa SMK Migas BMR Pekanbaru
Edukasi Kesiapan Mental dan Budaya Kerja di Industri Migas untuk Siswa SMK Migas BMR Pekanbaru
Industri migas merupakan sektor yang vital bagi perekonomian Indonesia, dan menuntut tenaga kerja yang tidak hanya terampil secara teknis, tetapi juga siap secara mental dan memili...
Menelisik Sisi Hukum Pembubaran Ormas Front Pembela Islam Dalam Perspektif Politik Hukum di Indonesia
Menelisik Sisi Hukum Pembubaran Ormas Front Pembela Islam Dalam Perspektif Politik Hukum di Indonesia
Artikel ini akan mengkaji mengenai sisi hukum pembubaran organisasi masyarakat Front Pembela Islam dalam perspektif politik hukum di Indonesia. Dalam artikel ini akan membahas tent...
Grand Design Reformasi Penelitian Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Negara Republik Indonesia
Grand Design Reformasi Penelitian Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Negara Republik Indonesia
Dillihat dari sisi penelitian hukum, pembangunan hukum nasional merupakan wujud sistem hukum nasional, harus didukung oleh perencanaan pembentukan materi hukum, penelitian hukum, p...
Strategi Pengembangan Desa Wisata Migas di Geopetroleum Teksas Wonocolo Kabupaten Bojonegoro
Strategi Pengembangan Desa Wisata Migas di Geopetroleum Teksas Wonocolo Kabupaten Bojonegoro
Desa wisata migas di Geopetroleum Teksas Wonocolo memiliki daya tarik dan keunikan tersendiri sebagai desa wisata migas pertama di indonesia. Bahkan, wisata migas ini mendapatkan p...
PEMBERIAN BANTUAN HUKUM BAGI ORANG MISKIN MENURUTUNDANG-UNDANG ADVOKAT DAN UNDANG-UNDANGBANTUAN HUKUM
PEMBERIAN BANTUAN HUKUM BAGI ORANG MISKIN MENURUTUNDANG-UNDANG ADVOKAT DAN UNDANG-UNDANGBANTUAN HUKUM
Postprint:Seringkali orang miskin tidak memperoleh pembelaan hukum dan diperlakukan tidak adil.Pemberlakuan UU Advokat dan UU Bantuan Hukum memperlihatkan sikap responsif Presiden ...

Back to Top