Pencemaran Lingkungan Akibat Dari Pelaku Usaha di Langsa Kota

Pencemaran lingkungan adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat energi, dan komponen lain kedalam lingkungan atau berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia atau oleh proses alam sehingga kualitas lingkungan turun sampai tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukkannya. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum yuridis empiris, Hasilnya menunjukkan bahwa pengaturan pencemaran lingkungan dapat dilihat daru undang undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Qanun Kota Langsa Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah. Kesimpulannya, Pertanggungjawaban hukum mengenai pelaku usaha yang mencemari lingkungan dapat dilihat dari  Penerapan asas Primum Remedium dalam Rangka Mencegah Tindak Pidana Lingkungan Hidup, Sanksi hukum bidang lingkungan hidup terdapat 3 (tiga) jenis yakni sanksi hukum Administrasi, Keperdataan, dan Kepidanaan. Dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup, maka dikedepankan sanksi administrasi. Sanksi Administrasi yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Pasal 76 sampai Pasal 83. Penerapan sanksi administrasi ini menyangkut pada perizinan, dan izin-izin lingkungan hidup dikeluarkan oleh pemerintah pusat, dan pemerintah daerah. Sesuai  menurut Qanun Kota Langsa Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah telah mengatur mengenai pengelolaan sampah.