Javascript must be enabled to continue!
Layanan Informasi Publik Dan Pengaduan Masyarakat Pemerintah Kota Kupang
View through CrossRef
Informasi semakin dibutuhkan oleh banyak orang untuk mengembangkan kepribadian pada lingkungan sosialnya. Layanan terhadap infpormasi publik dan pengaduan masyarakt menjadi hak pokok bagi warga negara. Amanat UU No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, terdapat beberapa jenis informasi sebagai berikut: informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan secara serta merta, informsi yang tersedia setiap saat. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada Pemerintah Kota Kupang belum sepenuhnya melaksanakan amanat UU tersebut diatas. Berdasarkan unit atau bagian yang menangani informasi publik, OPD pada Pemerintah Kota Kupang terdapat 35% (OPD) menyatakan sudah ada namun masih berada di salah satu bagian tertentu, dan belum secara spesifik pada salah satu unit. Sedangkan unit yang ditugaskan untuk menagani pengaduan masyarakat terdapat 32% (OPD) yang sudah ada unit/bagian namun berada pada bidang/bagian tertentu. Terkait dengan layanan informasi kepada masyarakat mayoritas OPD 48% menggunakan melalui sosial mediauntuk menyampaikan layanan informasi kepada masyarakat. Sedangkan menggunakan website hanya 2 OPD, hal ini disebabkan minimnya OPD yang memiliki website atau portal. Sementara media yang digunakan untuk memantau progress atau perkembangan layanan pengaduan masyarakat terdapat penggunaan media 38% OPD menggunakan email/telpon. Rata-rata layanan informasi publik dengan nilai 54,7% dengan kategori kriteria “Tidak Baik”. Untuk itu diperlukan adanya peningkatan kinerja OPD terkait hal tersebut. Berdasarkan hasil analisis gap terdapat nilai harapan lebih besar dari persepsi, terdapat kriteria kesenjangan adalah Tidak Puas dengan nilai antara 29 sampai 40. Hal ini menunjukan bahawa semua kondisi OPD terkait layanan informasi publik maupun pengaduan masyarakat tidak sesuai dengan yang diharapkan. Demikian halnya dengan media untuk akses informasi publik dan layanan pengaduan masih jauh dari harapan.
Title: Layanan Informasi Publik Dan Pengaduan Masyarakat Pemerintah Kota Kupang
Description:
Informasi semakin dibutuhkan oleh banyak orang untuk mengembangkan kepribadian pada lingkungan sosialnya.
Layanan terhadap infpormasi publik dan pengaduan masyarakt menjadi hak pokok bagi warga negara.
Amanat UU No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, terdapat beberapa jenis informasi sebagai berikut: informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan secara serta merta, informsi yang tersedia setiap saat.
Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada Pemerintah Kota Kupang belum sepenuhnya melaksanakan amanat UU tersebut diatas.
Berdasarkan unit atau bagian yang menangani informasi publik, OPD pada Pemerintah Kota Kupang terdapat 35% (OPD) menyatakan sudah ada namun masih berada di salah satu bagian tertentu, dan belum secara spesifik pada salah satu unit.
Sedangkan unit yang ditugaskan untuk menagani pengaduan masyarakat terdapat 32% (OPD) yang sudah ada unit/bagian namun berada pada bidang/bagian tertentu.
Terkait dengan layanan informasi kepada masyarakat mayoritas OPD 48% menggunakan melalui sosial mediauntuk menyampaikan layanan informasi kepada masyarakat.
Sedangkan menggunakan website hanya 2 OPD, hal ini disebabkan minimnya OPD yang memiliki website atau portal.
Sementara media yang digunakan untuk memantau progress atau perkembangan layanan pengaduan masyarakat terdapat penggunaan media 38% OPD menggunakan email/telpon.
Rata-rata layanan informasi publik dengan nilai 54,7% dengan kategori kriteria “Tidak Baik”.
Untuk itu diperlukan adanya peningkatan kinerja OPD terkait hal tersebut.
Berdasarkan hasil analisis gap terdapat nilai harapan lebih besar dari persepsi, terdapat kriteria kesenjangan adalah Tidak Puas dengan nilai antara 29 sampai 40.
Hal ini menunjukan bahawa semua kondisi OPD terkait layanan informasi publik maupun pengaduan masyarakat tidak sesuai dengan yang diharapkan.
Demikian halnya dengan media untuk akses informasi publik dan layanan pengaduan masih jauh dari harapan.
Related Results
PERANAN KOMISI INFORMASI DALAM MENSOSIALISASIKAN PERATURAN KOMISI INFORMASI UNTUK KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI PROVINSI BALI
PERANAN KOMISI INFORMASI DALAM MENSOSIALISASIKAN PERATURAN KOMISI INFORMASI UNTUK KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI PROVINSI BALI
Keterbukaan informasi ini harus dikawal secara serentak oleh publik dan badan publik, keterbukaan informasi mampu mensejahterakan masyarakat, menjadi alat menuju pada percepatan pe...
PENGELOLAAN PENGADUAN MASYARAKAT KOTA BEKASI (BEKASI CITY PUBLIC COMPLAINTS MANAGEMENT )
PENGELOLAAN PENGADUAN MASYARAKAT KOTA BEKASI (BEKASI CITY PUBLIC COMPLAINTS MANAGEMENT )
One manifestation of good governance is the availability of infrastructure that providing information and take into account of people's expectations, so that it can be used to impr...
DAMPAK TEKNOLOGI TERHADAP PROSES BELAJAR MENGAJAR
DAMPAK TEKNOLOGI TERHADAP PROSES BELAJAR MENGAJAR
DAFTAR PUSTAKAAditama, M. H. R., & Selfiardy, S. (2022). Kehidupan Mahasiswa Kuliah Sambil Bekerja di Masa Pandemi Covid-19. Kidspedia: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini, 3(...
Efektivitas Penggunaan Aplikasi Layanan Aspirasi dan Pengaduan Masyarakat (SIDUMAS) Dalam Menanggapi Layanan Pengaduan Masyarakat (Suatu Studi di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Badung)
Efektivitas Penggunaan Aplikasi Layanan Aspirasi dan Pengaduan Masyarakat (SIDUMAS) Dalam Menanggapi Layanan Pengaduan Masyarakat (Suatu Studi di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Badung)
Aplikasi layanan aspirasi dan pengaduan masyarakat (SIDUMAS) dikembangkan oleh Dinas Kominfo, yang digunakan untuk menampung pengaduan dan aspirasi masyarakat secara transparan. Ap...
EVALUASI KEBUTUHAN RUANG TERBUKA HIJAU TERHADAP PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA DI KOTA KUPANG
EVALUASI KEBUTUHAN RUANG TERBUKA HIJAU TERHADAP PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA DI KOTA KUPANG
Kota Kupang merupakan ibukota Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dengan luas wilayah sebesar 180,27 km². Letak Kota Kupang yang strategis, sebagai Ibukota Propinsi NTT menjadi daya...
WEBSITE PENGADUAN MASYARAKAT DESA SUKARAPIH MENGGUNAKAN METODE PROTOTYPE
WEBSITE PENGADUAN MASYARAKAT DESA SUKARAPIH MENGGUNAKAN METODE PROTOTYPE
Salah satu Peningkatan kualitas pelayanan public bagi masyarakat pedesaan adalah dapat dengan dilakukan melalui sebuah penyelesaian pengaduan yang mendapatkan respon yang cepat dar...
Implementasi Sistem Informasi Pengaduan Masyarakat Di Daerah Perbatasan Studi Kasus Desa Cipta Karya
Implementasi Sistem Informasi Pengaduan Masyarakat Di Daerah Perbatasan Studi Kasus Desa Cipta Karya
Sistem pengaduan masyarakat di Desa Cipta Karya saat ini masih dilakukan secara manual melalui mulut ke mulut, surat dan kotak saran. Sistem pengaduan secara manual ini juga menimb...

