Javascript must be enabled to continue!
Implementasi Kebijakan Protokol Madrid di Indonesia
View through CrossRef
Kebijakan Protokol Madrid diimplementasikan di Indonesia sejak Perjanjian Madrid diaksesi pemerintah pada tahun 2018. Penelitian bertujuan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan Protokol Madrid di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan menggunakan data primer berupa wawancara dengan dukungan observasi dan data lainnya sebagai pendukung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi berjalan kurang optimal dikarenakan oleh penentuan ukuran/standar dan tujuan kebijakan yang kurang terperinci, kompetensi sumber daya manusia yang kurang merata, pelaksana yang kurang puas dengan fasilitasi pengembangan kompetensi, belum adanya evaluasi kegiatan, kurangnya transparansi layanan, kurangnya koordinasi dan kolaborasi dengan pemangku kepentingan lainnya, serta belum optimalnya peraturan perundang-undangan yang berorientasi terhadap ekosistem kekayaan intelektual. DJKI sebagai instansi utama yang bertugas melaksanakan layana Protokol Madrid perlu untuk merumuskan perencanaan program dan kegiatan yang lebih mendetil agar standar dan tujuan kebijakan, waktu, serta anggaran dapat dipahami dan dilaksanaknan dengan baik oleh pelaksana kebijakan, mengutamakan pemerataan kompetensi pegawai, meningkatkan pelibatan para stakeholders dalam perumusan dan pelaksaan kebijakan dengan kolaborasi, serta mendorong lahirnya kebijakan-kebijakan lainnya yang dapat berdampak positif pada optimalisasi pelaksanaan Protokol Madrid di Indonesia.
Kata kunci: implementasi kebijakan, merek, Protokol Madrid
Title: Implementasi Kebijakan Protokol Madrid di Indonesia
Description:
Kebijakan Protokol Madrid diimplementasikan di Indonesia sejak Perjanjian Madrid diaksesi pemerintah pada tahun 2018.
Penelitian bertujuan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan Protokol Madrid di Indonesia.
Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan menggunakan data primer berupa wawancara dengan dukungan observasi dan data lainnya sebagai pendukung.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi berjalan kurang optimal dikarenakan oleh penentuan ukuran/standar dan tujuan kebijakan yang kurang terperinci, kompetensi sumber daya manusia yang kurang merata, pelaksana yang kurang puas dengan fasilitasi pengembangan kompetensi, belum adanya evaluasi kegiatan, kurangnya transparansi layanan, kurangnya koordinasi dan kolaborasi dengan pemangku kepentingan lainnya, serta belum optimalnya peraturan perundang-undangan yang berorientasi terhadap ekosistem kekayaan intelektual.
DJKI sebagai instansi utama yang bertugas melaksanakan layana Protokol Madrid perlu untuk merumuskan perencanaan program dan kegiatan yang lebih mendetil agar standar dan tujuan kebijakan, waktu, serta anggaran dapat dipahami dan dilaksanaknan dengan baik oleh pelaksana kebijakan, mengutamakan pemerataan kompetensi pegawai, meningkatkan pelibatan para stakeholders dalam perumusan dan pelaksaan kebijakan dengan kolaborasi, serta mendorong lahirnya kebijakan-kebijakan lainnya yang dapat berdampak positif pada optimalisasi pelaksanaan Protokol Madrid di Indonesia.
Kata kunci: implementasi kebijakan, merek, Protokol Madrid
.
Related Results
KEBIJAKAN SOSIAL DALAM PEMBANGUNAN
KEBIJAKAN SOSIAL DALAM PEMBANGUNAN
Kebijakan sosial dan program pelayanan telah banyak dilakukan oleh pemerintah. Meskipun suatu kebijakan sosial telah dirancang dengan baik, tidak berarti pelaksanaannya akan sesuai...
Conference Committee
Conference Committee
Abstract
Advisory Committee
Prof. Dr. Dwia Ariestina Pulubuhu, MA. (Hasanuddin University, Indonesia) Prof. Dr. Ir....
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK DALAM PEMBANGUNAN DESA
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK DALAM PEMBANGUNAN DESA
Pembangunan desa merupakan bagian strategis dari kebijakan publik nasional yang bertujuan memperkuat kapasitas pemerintahan lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam p...
ANALISIS KEBIJAKAN LUAR NEGERI KANADA STUDI KASUS MUNDURNYA KANADA DARI PROTOKOL KYOTO TAHUN 2011
ANALISIS KEBIJAKAN LUAR NEGERI KANADA STUDI KASUS MUNDURNYA KANADA DARI PROTOKOL KYOTO TAHUN 2011
ABSTRACTThe withdrawal Canada from Kyoto Protocol on 2011 was one of Canada's foreign policy in dealing with environmental problems like climate change. This research aims to deter...
SATUKAN HATI CEGAH RANTAI PENYEBARAN VIRUS CORONA
SATUKAN HATI CEGAH RANTAI PENYEBARAN VIRUS CORONA
Situasi pandemi COVID-19 yang berlangsung sejak November 2019 berdampak besar bagi seluruh dunia. Di Indonesia sendiri, saat ini terdapat lebih dari 4 juta kasus COVID-19. Apalagi,...
Implementasi Kebijakan Bangga Papua (Bangun Generasi dan Keluarga Papua Sejahtera) di Kabupaten Asmat Provinsi Papua
Implementasi Kebijakan Bangga Papua (Bangun Generasi dan Keluarga Papua Sejahtera) di Kabupaten Asmat Provinsi Papua
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, menganalisis dan mendeskripsikan tentang implementasi kebijakan BANGGA Papua (Bangun Generasi dan Keluarga Papua Sejahtera) di Kabupaten ...
Glokalisasi dalam Implementasi Kebijakan Feminist International Assistance Policy (FIAP) Kanada
Glokalisasi dalam Implementasi Kebijakan Feminist International Assistance Policy (FIAP) Kanada
Penelitian ini secara garis besar menyoroti fenomena glokalisasi dalam implementasi kebijakan Feminist International Assistance Policy (FIAP). Penelitian ini adalah penelitian desk...
MANAJEMEN MONETER DALAM MASA KRISIS
MANAJEMEN MONETER DALAM MASA KRISIS
Krisis nilai tukar yang melanda Indonesia sejak pertengahan tahun 1997 telah berkembang menjadi krisis ekonomi akibat kerapuhan di sisi ekonomi mikro dan ketidaktepatan kombinasi k...

