Search engine for discovering works of Art, research articles, and books related to Art and Culture
Javascript must be enabled to continue!
Perlindungan Hukum terhadap Hak Pegawai Negeri Sipil dalam Sistem Kepegawaian Indonesia
View through CrossRef
Legal protection for Civil Servants in Indonesia is a crucial aspect of ensuring the professionalism and integrity of the state apparatus. The primary legal framework governing this protection is Law Number 20 of 2023 on the State Civil Apparatus, which underscores the principles of integrity, professionalism, neutrality, and freedom from political intervention within the State Civil Apparatus. Additionally, Government Regulation Number 11 of 2017 on Civil Servant Management outlines the rights and protections afforded to Civil Servants. The purpose of this research is to analyze the regulations governing legal protection for Civil Servants, identify challenges in the implementation of existing regulations, and propose recommendations to enhance policies for more effective legal protection of PNS. This study employs normative legal research methods to analyze the regulations governing legal protection, including legal assistance for Civil Servants facing legal issues related to their official duties. The findings indicate that while the legal framework provides for the rights and protection of Civil Servants, several challenges remain in its implementation. Strengthening policy enforcement and enhancing regulatory oversight are essential to ensuring effective legal protection for Civil Servants
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Title: Perlindungan Hukum terhadap Hak Pegawai Negeri Sipil dalam Sistem Kepegawaian Indonesia
Description:
Legal protection for Civil Servants in Indonesia is a crucial aspect of ensuring the professionalism and integrity of the state apparatus.
The primary legal framework governing this protection is Law Number 20 of 2023 on the State Civil Apparatus, which underscores the principles of integrity, professionalism, neutrality, and freedom from political intervention within the State Civil Apparatus.
Additionally, Government Regulation Number 11 of 2017 on Civil Servant Management outlines the rights and protections afforded to Civil Servants.
The purpose of this research is to analyze the regulations governing legal protection for Civil Servants, identify challenges in the implementation of existing regulations, and propose recommendations to enhance policies for more effective legal protection of PNS.
This study employs normative legal research methods to analyze the regulations governing legal protection, including legal assistance for Civil Servants facing legal issues related to their official duties.
The findings indicate that while the legal framework provides for the rights and protection of Civil Servants, several challenges remain in its implementation.
Strengthening policy enforcement and enhancing regulatory oversight are essential to ensuring effective legal protection for Civil Servants.
Related Results
Urgensi Pengaturan Artificial Intelligence (AI) Dalam Bidang Hukum Hak Cipta Di Indonesia
Urgensi Pengaturan Artificial Intelligence (AI) Dalam Bidang Hukum Hak Cipta Di Indonesia
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta memahami urgensi pengaturan AI dalam UU Hak Cipta di Indonesia serta potensi AI sebagai subjek hukum dalam sistem hukum di Indonesia...
PENGARUH KOMPETENSI, KOMITMEN TERHADAP KEPUASAN KERJA DAN KINERJA PEGAWAI (STUDI PADA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KOTA MALANG)
PENGARUH KOMPETENSI, KOMITMEN TERHADAP KEPUASAN KERJA DAN KINERJA PEGAWAI (STUDI PADA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KOTA MALANG)
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengatahui dan menganalisa pengaruh kompetensi terhadap kepuasan kerja, pengaruh komitmen terhadap kepuasan kerja, pengaruh kompetensi terha...
PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN STRUKTURAL
PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN STRUKTURAL
Kedudukan Pegawai Negeri Sipil dalam setiap organisasi pemerintahan mempunyai peranan yang sangat penting, sebab pegawai negeri merupakan tulang punggung pemerintah dalam melaksana...
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN OBAT
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN OBAT
<p>Abstrak-Tindakan pidana pemalsuan obat semakin merajalela, disebabkan karena penanggulangan tindakan pemalsuan obat belum dikoordinasikan secara sistematis, sehingga penin...
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK CIPTA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK CIPTA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA
ABSTRAKHak atas kekayaan intelektual (HAKI) adalah hak kebendaan, hak atas sesuatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak dan hasil kerja rasio manusia yang disebut juga dengan...
Pemenuhan Hak-hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua di Kecamatan Cikembar
Pemenuhan Hak-hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua di Kecamatan Cikembar
Perceraian di Kecamatan Cikembar kerapkali menimbulkan ekses-ekses masalah pemenuhan hak-hak anak pasca perceraian orang tua. Banyak hambatan utama yang menjadi penyebab terbengkal...
Hak Asuh Anak Di Luar Nikah Prespektif Hukum Islam Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
Hak Asuh Anak Di Luar Nikah Prespektif Hukum Islam Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
Masalah hak asuh anak di luar nikah merupakan isu hukum yang rumit di Indonesia, baik dari sudut pandang hukum positif maupun hukum Islam. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang...
Hak-Hak Terdakwaselama Proses Persidangan Di Mahkamah Pidana Internasional Berdasarkan Statuta Roma
Hak-Hak Terdakwaselama Proses Persidangan Di Mahkamah Pidana Internasional Berdasarkan Statuta Roma
Perlindungan HAM terhadap pelaku tindak pidana atau tersangka atau terdakwa sudah menjadi hal yang sangat penting. Terdapat beberapa ketentuan yang mengatur tentang jaminan dan per...