STANDAR PELAYANAN BALAI REHABILITASI SOSIAL PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

Social welfare institutions service sistem is a one of old model services. Now, new paradigm approach in social welfare services base on family and community, but institutions model still eksist on social welfare services because of some individuals still need on institution services. In otonomie’s era some of but all of institution services on responsibilities and helds by local government. So far some of social welfare institutions have spesific conditions and problems as the local area. This paper are study on sosial welfare institution, especially on institution conditions, services, standard of services, and some problems on services. This study showed that apecific name of social welfare institution services in Midle Java are “Social Rehabilitation Institution” (Balai Rehabilitasi Sosial) and “Social Rehabilitation Unit” (Unit Rehabilitasi Sosial). First problem on this institution is human resourses especially on kuantity and kuality of social workers. Some of them laks of skill and knowledge that need for klient services. Therefore, this study have solves ideas to the problem as, 1) The Ministry for Social Affair must be made that social worker get good carier sistem and good incentive; 2) Social worker need to upgrade on special skill and konwledge; 3) Some of institutions and some of social workes need to be standard and sertifications on social welfare services.Keywords: social welfare service institution, social rehabilitation institution, social worker, standard of services.Pelayanan kesejahteraan sosial berbasis panti merupakan salah satu model pelayanan yang cukup tua. Meskipun ada perkembangan paradigma baru yang berfokus pada pelayanan berbasis keluarga dan masyarakat, namun pelayanan berbasis panti ternyata tidak dapat ditinggalkan begitu saja. Masih banyak penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang membutuhkan pelayanan dalam bentuk panti. Berdasarkan informasi pada unit teknis di Kementerian Sosial, di era otonomi daerah hampir semua panti sosial dikelola oleh pemerintah daerah, hanya sebagian kecil yang masih dikelola oleh pusat. Masingmasing daerah mempunyai kebijakan yang berbeda dalam pengelolaan dan penyelenggaraan panti sosial. Oleh karena itu informasi tentang kondisi panti, jenis pelayanannya, permasalahan yang dihadapi menarik untuk dikaji. Secara deskriptif penelitian ini mencoba menggali dan memaparkan kondisi panti dan permasalahannya, termasuk standar pelayanan yang digunakan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa di Jawa Tengah nomenklatur panti berbeda dengan yang digunakan pusat, yakni panti milik pusat dengan  nomenklatur  “Panti  Sosial”,  sedangkan  Jawa  Tengah  menggunakan  nama  “Balai  Rehabilitasi Sosial”  dan  “Unit  Rehabilitasi  Sosial”.  Standar  pelayanan  ditetapkan  oleh  kebijakan  daerah  yakni berbadaskan Peraturan Gubernur dan Dinas Sosial Jawa Tengah. Masalah yang dihadapi panti utamanya terkait SDM, yakni masalah kuantias dan kualitas pekerja sosial yang kurang memadai. Terkait dengan hal itu, rekomendasi yang diajukan antara lain: 1) Kementerian Sosial perlu berupaya agar fungsional pekerja sosial diminati oleh pegawai. Untuk ini salah satunya dengan mengusahakan perbaikan karir dan tunjangan; 2) Perlunya peningkatan pengetahuan dan keterampilan melalui pendidikan dan pelatihan sesuai dengan bidang tugasnya.Kata Kunci: panti sosial, balai rehabilitasi sosial, pekerja sosial, standar pelayanan