Javascript must be enabled to continue!
DUALISME PEMAKNAAN ASAS LEX SPECIALIS DEROGAT LEGI GENERALI.
View through CrossRef
<p align="center"><strong>ABSTRAK </strong></p><p><em>Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana dualisme pemaknaan asas lex specialis derogat legi generali pada kasus pelecehan seksual sesama jenis. Penelitian ini merupakan penelitian normatif atau doktrinal dengan menggunakan bahan-bahan hukum primer maupun bahan-bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan yang kemudian langkah analisis menggunakan analisis deduktif dengan premis mayor dan premis minor yang kemudian ditarik konklusinya. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa ternyata asas lex specialis derogat legi generali ketika diterapkan dalam suatu kasus tertentu dalam hal ini kasus pelecehan seksual sesama jenis ternyata mengalami dualisme pemaknaan di satu sisi sesuai dengan teori wadah yang menekankan pada undang-undang mana yang lebih umum mana yang undang-undang yang lebih khusus, sedangkan di sisi yang lain sesuai dengan teori konten atau isi yang menitikberatkan pada kesesuaian tekstual dengan konteks kasus yang terjadi di realita.</em></p><p><strong>Kata Kunci : dualisme asas, <em>lex specialis derogat legi generali, </em>pelecehan seksual sesama jenis. </strong></p><p align="center"><strong> </strong></p><p align="center"><strong><em>ABSTRACT</em></strong></p><p><em>T</em><em>his study aims to determine the extent to the dualism of lex specialis derogat legi generali is understood in cases of same-sex sexual </em><em>harassment</em><em>. This research is a normative or doctrinal study using primary legal materials as well as secondary legal materials. Data collection techniques in this study used a literature study which then analyzed the steps using deductive analysis with a major premise and a minor premise which then withdrew its conclusions. Based on the results of this study it can be concluded that it turns out that the principle of lex specialis derogat legi generali when applied in a particular case</em><em>,</em><em> in this case</em><em>,</em><em> the case of same sex sexual </em><em>harrasment</em><em> turns out to have a dualism of meaning</em><em>.</em><em> </em><em>O</em><em>n the one hand according to the theory of the container which emphasizes which laws are more common which the law is more specific, while on the other hand it is in accordance with content theory or content which focuses on textual conformity with the context of the case that occurs in reality.</em></p><p><strong><em>Keywords:</em></strong><strong><em> dualism of the principle, lex specialis derogat legi generali, same-sex sexual harassment. </em></strong><strong><em> </em></strong><strong><em></em></strong></p>
Title: DUALISME PEMAKNAAN ASAS LEX SPECIALIS DEROGAT LEGI GENERALI.
Description:
<p align="center"><strong>ABSTRAK </strong></p><p><em>Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana dualisme pemaknaan asas lex specialis derogat legi generali pada kasus pelecehan seksual sesama jenis.
Penelitian ini merupakan penelitian normatif atau doktrinal dengan menggunakan bahan-bahan hukum primer maupun bahan-bahan hukum sekunder.
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan yang kemudian langkah analisis menggunakan analisis deduktif dengan premis mayor dan premis minor yang kemudian ditarik konklusinya.
Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa ternyata asas lex specialis derogat legi generali ketika diterapkan dalam suatu kasus tertentu dalam hal ini kasus pelecehan seksual sesama jenis ternyata mengalami dualisme pemaknaan di satu sisi sesuai dengan teori wadah yang menekankan pada undang-undang mana yang lebih umum mana yang undang-undang yang lebih khusus, sedangkan di sisi yang lain sesuai dengan teori konten atau isi yang menitikberatkan pada kesesuaian tekstual dengan konteks kasus yang terjadi di realita.
</em></p><p><strong>Kata Kunci : dualisme asas, <em>lex specialis derogat legi generali, </em>pelecehan seksual sesama jenis.
</strong></p><p align="center"><strong> </strong></p><p align="center"><strong><em>ABSTRACT</em></strong></p><p><em>T</em><em>his study aims to determine the extent to the dualism of lex specialis derogat legi generali is understood in cases of same-sex sexual </em><em>harassment</em><em>.
This research is a normative or doctrinal study using primary legal materials as well as secondary legal materials.
Data collection techniques in this study used a literature study which then analyzed the steps using deductive analysis with a major premise and a minor premise which then withdrew its conclusions.
Based on the results of this study it can be concluded that it turns out that the principle of lex specialis derogat legi generali when applied in a particular case</em><em>,</em><em> in this case</em><em>,</em><em> the case of same sex sexual </em><em>harrasment</em><em> turns out to have a dualism of meaning</em><em>.
</em><em> </em><em>O</em><em>n the one hand according to the theory of the container which emphasizes which laws are more common which the law is more specific, while on the other hand it is in accordance with content theory or content which focuses on textual conformity with the context of the case that occurs in reality.
</em></p><p><strong><em>Keywords:</em></strong><strong><em> dualism of the principle, lex specialis derogat legi generali, same-sex sexual harassment.
</em></strong><strong><em> </em></strong><strong><em></em></strong></p>.
Related Results
Makalah M.andhiko pratama
Makalah M.andhiko pratama
Asas-asas hukum Peradilan Tata Usaha Negara yang menjadi karakteristik hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara di antaranya sebagai berikut: Asas praduga rechtmatig (vermoden van r...
POSISI HUKUM ADAT DALAM HUKUM KONTRAK NASIONAL INDONESIA
POSISI HUKUM ADAT DALAM HUKUM KONTRAK NASIONAL INDONESIA
<h2>Abstract</h2><p>Cepat atau lambat Indonesia akan memiliki hukum perjanjiannya sendiri. Alasan dari pernyataan ini adalah bahwa, pertama, hukum kontrak Indoens...
Posisi Hukum Adat dalam Hukum Kontrak Nasional Indonesia
Posisi Hukum Adat dalam Hukum Kontrak Nasional Indonesia
<p align="center"><strong><em>Abstract</em></strong></p><p><em>Sooner or later Indonesia will have its own law of contract. Reasons ...
ANOMALI PENGATURAN DIMENSI KENDARAAN BERMOTOR
ANOMALI PENGATURAN DIMENSI KENDARAAN BERMOTOR
Norm Conflict is a situation where a norm has been made but contradicts or is not in accordance with other legal norms. In the legal system, norm conflict is a situation where in o...
Sengketa Kewenangan Penyidikan Dalam Rangka Pemberantasan Korupsi
Sengketa Kewenangan Penyidikan Dalam Rangka Pemberantasan Korupsi
Penelitian ini dilatarbelakangi seringkali terjadinya tumpang tindih kewenangan dalam penyidikan tindak korupsi antar Polri, Kejaksaan, dan KPK. Contoh kasus korupsi pimpinan anggo...
Muh.ikhsan azhari-uts htn
Muh.ikhsan azhari-uts htn
Asas-asas hukum tata negara Pengertian asas hukumPengertian asas hukum menurut H.J.Homes asas hukum tidak boleh dianggap sebagai normanorma hukum yang konkret,tetapi perlu di panda...
Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Pelayanan Publik
Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Pelayanan Publik
Abstract AAUPB (Asas asas umum pemerintahan yang Baik) has a long journey from the beginning of its birth in the Netherlands to its application in Indonesia today. AAUPB at first ...
Transformasi Bentuk Simbolik Arsitektur Candi Prambanan
Transformasi Bentuk Simbolik Arsitektur Candi Prambanan
Fenomena Arsitektur Candi Prambanan adalah unik karena memenuhi kriterium dimensi makna transendental sejak awal mula pembangunannya, masa kehidupan, masa kegelapan, penemuan kemba...


