Javascript must be enabled to continue!
ANOMALI PENGATURAN DIMENSI KENDARAAN BERMOTOR
View through CrossRef
Norm Conflict is a situation where a norm has been made but contradicts or is not in accordance with other legal norms. In the legal system, norm conflict is a situation where in one regulatory object there are two conflicting norms so that against the regulatory object, only one of the norms can be applied with the consequence that the other norm must be ruled out. The purpose of this research is to clearly know the legal consequences of the anomaly in the regulation of the dimensions of motorized vehicles and to clearly know the resolution of the anomaly in the regulation of the dimensions of motorized vehicles. The type of research used in this research is normative juridical research. As for the results of this study, anomalies in the regulation of the dimensions of motorized the provision of administrative sanctions and criminal sanctions, and the settlement of anomalies in the dimensions of motorized vehicles can be resolved using 3 principles, namely: The principle of lex superior derogat legi inferiori, the principle of lex posterior derogat legi priori, and the principle of lex specialis derogat legi generali, Of the three principles mentioned above, the most suitable for the problem is to solve it with the principle of lex superior derogate lex inferior because this principle means that higher rules override lower rules and are the authority of the Supreme Court.
Universitas Wiraraja
Title: ANOMALI PENGATURAN DIMENSI KENDARAAN BERMOTOR
Description:
Norm Conflict is a situation where a norm has been made but contradicts or is not in accordance with other legal norms.
In the legal system, norm conflict is a situation where in one regulatory object there are two conflicting norms so that against the regulatory object, only one of the norms can be applied with the consequence that the other norm must be ruled out.
The purpose of this research is to clearly know the legal consequences of the anomaly in the regulation of the dimensions of motorized vehicles and to clearly know the resolution of the anomaly in the regulation of the dimensions of motorized vehicles.
The type of research used in this research is normative juridical research.
As for the results of this study, anomalies in the regulation of the dimensions of motorized the provision of administrative sanctions and criminal sanctions, and the settlement of anomalies in the dimensions of motorized vehicles can be resolved using 3 principles, namely: The principle of lex superior derogat legi inferiori, the principle of lex posterior derogat legi priori, and the principle of lex specialis derogat legi generali, Of the three principles mentioned above, the most suitable for the problem is to solve it with the principle of lex superior derogate lex inferior because this principle means that higher rules override lower rules and are the authority of the Supreme Court.
Related Results
KEBERADAAN KENDARAAN RODA TIGA SEBAGAI ODONG-ODONG DI KABUPATEN SUMENEP MENURUT HUKUM POSITIF
KEBERADAAN KENDARAAN RODA TIGA SEBAGAI ODONG-ODONG DI KABUPATEN SUMENEP MENURUT HUKUM POSITIF
Kendaraan atau angkutan adalah wahana alat transportasi, baik yang digerakkan oleh mesin maupun oleh mahluk hidup. Kendaraan terdiri dari kendaraan bermotor dan kendaraan tidak ber...
ANALISIS EFEKTIVITAS PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH SEBELUM DAN SESUDAH BERLAKUNYA SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 973 /154 2018
ANALISIS EFEKTIVITAS PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH SEBELUM DAN SESUDAH BERLAKUNYA SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 973 /154 2018
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar penerimaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor di Samsat Kabupaten Karawang dengan adanya surat ...
Evaluasi keselamatan kebakaran kendaraan bermotor
Evaluasi keselamatan kebakaran kendaraan bermotor
Risiko kebakaran kendaraan bermotor terus meningkat sejalan dengan meningkatnya populasi kendaraan bermotor serta mobilitas masyarakat. Kebakaran kendaraan bermotor dapat terjadi d...
Analisis Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Samsat Medan Selatan
Analisis Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Samsat Medan Selatan
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kinerja penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dalam meningkatkan pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor, untuk mengetahui dan ...
Efektivitas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Kendaraan Dinas Dalam Meningkatkan Pajak Asli Daerah
Efektivitas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Kendaraan Dinas Dalam Meningkatkan Pajak Asli Daerah
Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah dan telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pembiayaan dan pembangunan pemerintah di ...
Penerapan Metode Waterfall pada Skema Sistem Pengaman Sepeda Motor dengan Arduino Nano
Penerapan Metode Waterfall pada Skema Sistem Pengaman Sepeda Motor dengan Arduino Nano
INTISASIDengan meningkatnya pertumbuhan kendaraan bermotor, khususnya kendaraan bermotor roda dua setiap tahun, juga menyebabkan peningkatan kejahatan yang terjadi di masyarakat. B...
Sistem Antrian Kendaraan Angkutan Barang pada Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor Kayumalue
Sistem Antrian Kendaraan Angkutan Barang pada Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor Kayumalue
Abstract. The high arrival flow of freight vehicles at Kayumalue Motor Vehicle Weighing Implementation Unit at certain times causes queues. The purpose of this study was to determi...
Efektivitas Kebijakan Pemutihan Dan Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Pada Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor
Efektivitas Kebijakan Pemutihan Dan Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Pada Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat efektivitas kebijakan pemutihan dan pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor pada penerimaan pajak kendaraan bermotor Provinsi...

