Javascript must be enabled to continue!
ANOMALI PENGATURAN DIMENSI KENDARAAN BERMOTOR
View through CrossRef
Norm Conflict is a situation where a norm has been made but contradicts or is not in accordance with other legal norms. In the legal system, norm conflict is a situation where in one regulatory object there are two conflicting norms so that against the regulatory object, only one of the norms can be applied with the consequence that the other norm must be ruled out. The purpose of this research is to clearly know the legal consequences of the anomaly in the regulation of the dimensions of motorized vehicles and to clearly know the resolution of the anomaly in the regulation of the dimensions of motorized vehicles. The type of research used in this research is normative juridical research. As for the results of this study, anomalies in the regulation of the dimensions of motorized the provision of administrative sanctions and criminal sanctions, and the settlement of anomalies in the dimensions of motorized vehicles can be resolved using 3 principles, namely: The principle of lex superior derogat legi inferiori, the principle of lex posterior derogat legi priori, and the principle of lex specialis derogat legi generali, Of the three principles mentioned above, the most suitable for the problem is to solve it with the principle of lex superior derogate lex inferior because this principle means that higher rules override lower rules and are the authority of the Supreme Court.
Universitas Wiraraja
Title: ANOMALI PENGATURAN DIMENSI KENDARAAN BERMOTOR
Description:
Norm Conflict is a situation where a norm has been made but contradicts or is not in accordance with other legal norms.
In the legal system, norm conflict is a situation where in one regulatory object there are two conflicting norms so that against the regulatory object, only one of the norms can be applied with the consequence that the other norm must be ruled out.
The purpose of this research is to clearly know the legal consequences of the anomaly in the regulation of the dimensions of motorized vehicles and to clearly know the resolution of the anomaly in the regulation of the dimensions of motorized vehicles.
The type of research used in this research is normative juridical research.
As for the results of this study, anomalies in the regulation of the dimensions of motorized the provision of administrative sanctions and criminal sanctions, and the settlement of anomalies in the dimensions of motorized vehicles can be resolved using 3 principles, namely: The principle of lex superior derogat legi inferiori, the principle of lex posterior derogat legi priori, and the principle of lex specialis derogat legi generali, Of the three principles mentioned above, the most suitable for the problem is to solve it with the principle of lex superior derogate lex inferior because this principle means that higher rules override lower rules and are the authority of the Supreme Court.
Related Results
ANALISIS EFEKTIVITAS PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH SEBELUM DAN SESUDAH BERLAKUNYA SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 973 /154 2018
ANALISIS EFEKTIVITAS PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH SEBELUM DAN SESUDAH BERLAKUNYA SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 973 /154 2018
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar penerimaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor di Samsat Kabupaten Karawang dengan adanya surat ...
Evaluasi keselamatan kebakaran kendaraan bermotor
Evaluasi keselamatan kebakaran kendaraan bermotor
Risiko kebakaran kendaraan bermotor terus meningkat sejalan dengan meningkatnya populasi kendaraan bermotor serta mobilitas masyarakat. Kebakaran kendaraan bermotor dapat terjadi d...
PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR DITINJAU DARI ASPEK KRIMINOLOGI
PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR DITINJAU DARI ASPEK KRIMINOLOGI
AbstrakPencurian kendaraan bermotor dengan berbagai modus kejahatan yang kebetulan merupakan fenomena tersendiri di masyarakat, sehingga diperlukan kajian tentang pencurian kendara...
Determinasi Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor pada Kabupaten Sragen
Determinasi Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor pada Kabupaten Sragen
Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara. Salah satu jenis pajak yaitu pajak kendaraan bermotor. Penerimaan pajak kendaraan bermotor akan meningkatkan pendapatan daerah....
TELEOLOGI HUKUM PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN HARI BEBAS KENDARAAN BERMOTOR
TELEOLOGI HUKUM PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN HARI BEBAS KENDARAAN BERMOTOR
Paradigma hukum dalam suatu bidang memiliki definisi yang berbeda-beda. Pembagian ilmu hukum ini hanya terkait peminatan dari seseorang yang belajar ilmu hukum. paradigma dalam kon...
PENGARUH DENDA PAJAK KENDARAAN BERMOTOR TERHADAP PERILAKU TAAT PAJAK
PENGARUH DENDA PAJAK KENDARAAN BERMOTOR TERHADAP PERILAKU TAAT PAJAK
Penelitian dilakukan di Kabupaten Bengkayang terhadap wajib pajak kendaraan bermotor. Penelitian dilakukan karena data tunggakan pajak kendaraan bermotor yang cukup besar di Kalima...
STRATEGI PEMASARAN DALAM MEMPERTAHANKAN BISNIS COFFEE SHOP DI MASA PANDEMI COVID-19 (STUDI ANOMALI COFFEE MAKASSAR)
STRATEGI PEMASARAN DALAM MEMPERTAHANKAN BISNIS COFFEE SHOP DI MASA PANDEMI COVID-19 (STUDI ANOMALI COFFEE MAKASSAR)
Abstrak. “Strategi Pemasaran Dalam Mempertahankan Bisnis Coffee Shop di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Anomali Coffee Makassar).” Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui stra...
IMPLEMENTASI PELAYANAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR DALAM PEMENUHAN PERSYARATAN TEKNIS DI DINAS PERHUBUNGAN KOTA SEMARANG
IMPLEMENTASI PELAYANAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR DALAM PEMENUHAN PERSYARATAN TEKNIS DI DINAS PERHUBUNGAN KOTA SEMARANG
Tujuan peneltian untuk mendeskripsikan dan menganalisis proses implementasi, faktor pendukung dan penghambat pelayanan pengujian kendaraan bermotor di Dinas Perhubungan Kota Semara...

