Search engine for discovering works of Art, research articles, and books related to Art and Culture
Javascript must be enabled to continue!
Ketidakpastian Hukum Penerapan Konsep Fiktif Positif
View through CrossRef
Terbitnya UU Cipta Kerja yang merubah Undang-Undang Administrasi pemerintahan, dengan hapus kewenangan mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara, memberi ketidakpastian hukum bagi pencari keadilan yang sudah melakukan upaya administasi keberatan dan upaya administrasi banding dalam keputusan fiktif positif. Metode yang digunakan normatif, dengan pendekatan perundang-undangan, dan konsep. UU AP menerapkan konsep fiktif positif, dengan ada perubahan UU Cipta Kerja, menunjukan kewenangan PTUN menerapkan konsep fiktif negatif, bukan konsep fiktif positif, sehingga merugikan bagi pencari keadilan.
Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi
Title: Ketidakpastian Hukum Penerapan Konsep Fiktif Positif
Description:
Terbitnya UU Cipta Kerja yang merubah Undang-Undang Administrasi pemerintahan, dengan hapus kewenangan mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara, memberi ketidakpastian hukum bagi pencari keadilan yang sudah melakukan upaya administasi keberatan dan upaya administrasi banding dalam keputusan fiktif positif.
Metode yang digunakan normatif, dengan pendekatan perundang-undangan, dan konsep.
UU AP menerapkan konsep fiktif positif, dengan ada perubahan UU Cipta Kerja, menunjukan kewenangan PTUN menerapkan konsep fiktif negatif, bukan konsep fiktif positif, sehingga merugikan bagi pencari keadilan.
Related Results
KEDUDUKAN HUKUM KEPUTUSAN FIKTIF POSITIF SEJAK PENGUNDANGAN UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA
KEDUDUKAN HUKUM KEPUTUSAN FIKTIF POSITIF SEJAK PENGUNDANGAN UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA
ABSTRAK
Ketentuan mengenai keputusan fiktif positif dalam Pasal 53 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan mengalami perubahan yang signifikan dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Peru...
Urgensi Pengaturan Artificial Intelligence (AI) Dalam Bidang Hukum Hak Cipta Di Indonesia
Urgensi Pengaturan Artificial Intelligence (AI) Dalam Bidang Hukum Hak Cipta Di Indonesia
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta memahami urgensi pengaturan AI dalam UU Hak Cipta di Indonesia serta potensi AI sebagai subjek hukum dalam sistem hukum di Indonesia...
Revitalisasi Konsep Hukum Pembangunan Mochtar Kusumaatmadja dalam Pembaruan Hukum Kontemporer
Revitalisasi Konsep Hukum Pembangunan Mochtar Kusumaatmadja dalam Pembaruan Hukum Kontemporer
Konsep Hukum Pembangunan yang digagas Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja merupakan teori hukum asli Indonesia yang menekankan hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat, di mana huku...
PERTIMBANGAN MAHKAMAH AGUNG DALAM PUTUSAN NOMOR 2628 K/Pid.Sus/2016 TENTANG FAKTUR PAJAK FIKTIF
PERTIMBANGAN MAHKAMAH AGUNG DALAM PUTUSAN NOMOR 2628 K/Pid.Sus/2016 TENTANG FAKTUR PAJAK FIKTIF
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya Kasasi Penuntut Umum terhadap kelalaian Majelis Hakim dalam menerapkan peraturan hukum berdasarkan undang-undang yang berlaku dalam ...
Grand Design Reformasi Penelitian Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Negara Republik Indonesia
Grand Design Reformasi Penelitian Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Negara Republik Indonesia
Dillihat dari sisi penelitian hukum, pembangunan hukum nasional merupakan wujud sistem hukum nasional, harus didukung oleh perencanaan pembentukan materi hukum, penelitian hukum, p...
Penalaran Hukum dan Penemuan Kebenaran
Penalaran Hukum dan Penemuan Kebenaran
Tulisan ini mengkaji korelasi antara penalaran hukum dengan penemuan kebenaran, masing-masing dipandang sebagai independent variable dan dependent variable. Dengan menggunakan pena...
Pendekatan Positivistik dalam Studi Hukum Adat
Pendekatan Positivistik dalam Studi Hukum Adat
AbstractAdat Positive Legal Science was initiated to simplify Western People (officer, legal enforcer, scholar) to understand adat or adat law. There are two important process to p...
PEMBERIAN BANTUAN HUKUM BAGI ORANG MISKIN MENURUTUNDANG-UNDANG ADVOKAT DAN UNDANG-UNDANGBANTUAN HUKUM
PEMBERIAN BANTUAN HUKUM BAGI ORANG MISKIN MENURUTUNDANG-UNDANG ADVOKAT DAN UNDANG-UNDANGBANTUAN HUKUM
Postprint:Seringkali orang miskin tidak memperoleh pembelaan hukum dan diperlakukan tidak adil.Pemberlakuan UU Advokat dan UU Bantuan Hukum memperlihatkan sikap responsif Presiden ...