Javascript must be enabled to continue!
PENEGAKAN HUKUM PEMILU DI INDONESIA
View through CrossRef
The number of cases of violations that occurred in the process and implementation of elections, both administrative violations, election crimes, violations of the election organizers’ code of ethics, Disputes between Election Participants (PSAP), Election Contestant Disputes with Election Organizers (PSPP). This research was created to analyze election law enforcement in Indonesia, with a focus on disputes that occur between election contestants (PSAP), disputes between election contestants and election organizers (PSPP), which are based on constitutional law, associated with theories which is relevant. In this study, the authors used a normative juridical method by analyzing data through a review of literature or secondary data which included primary legal raw materials, secondary legal materials and tertiary legal materials, both in the form of documents and applicable laws and regulations related to normative juridical analysis. implementation. election and election law. The results of the study show that: Election law enforcement and settlement is carried out by Bawaslu, Provincial Bawaslu, and Regency/Municipal Bawaslu with the authority to settle election process disputes and processes according to their respective levels, with the process of receiving requests, reviewing requests through formal verification and material verification, conduct mediation between disputing parties, conduct adjudication between disputing parties and decide. Bawaslu accepts the PSPP request as a result of the issuance of a KPU decision in the form of a Decree and/or Minutes. So that the elections to be held in 2024 can run according to the applicable laws and regulations.
Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi
Title: PENEGAKAN HUKUM PEMILU DI INDONESIA
Description:
The number of cases of violations that occurred in the process and implementation of elections, both administrative violations, election crimes, violations of the election organizers’ code of ethics, Disputes between Election Participants (PSAP), Election Contestant Disputes with Election Organizers (PSPP).
This research was created to analyze election law enforcement in Indonesia, with a focus on disputes that occur between election contestants (PSAP), disputes between election contestants and election organizers (PSPP), which are based on constitutional law, associated with theories which is relevant.
In this study, the authors used a normative juridical method by analyzing data through a review of literature or secondary data which included primary legal raw materials, secondary legal materials and tertiary legal materials, both in the form of documents and applicable laws and regulations related to normative juridical analysis.
implementation.
election and election law.
The results of the study show that: Election law enforcement and settlement is carried out by Bawaslu, Provincial Bawaslu, and Regency/Municipal Bawaslu with the authority to settle election process disputes and processes according to their respective levels, with the process of receiving requests, reviewing requests through formal verification and material verification, conduct mediation between disputing parties, conduct adjudication between disputing parties and decide.
Bawaslu accepts the PSPP request as a result of the issuance of a KPU decision in the form of a Decree and/or Minutes.
So that the elections to be held in 2024 can run according to the applicable laws and regulations.
Related Results
resume hukum tatanegara
resume hukum tatanegara
Resume partai politik dan pemilihan umum“Partai politik dan sistem pemilu” Partai politik dan sistem pemilu saling berkaitan satu sama lain. Partai politik tanpa sistem pemilu yang...
OPTIMALISASI PERAN PEMUDA SEBAGAI GENERASI SADAR PEMILU DALAM MENEKAN JUMLAH PELANGGARAN PEMILU
OPTIMALISASI PERAN PEMUDA SEBAGAI GENERASI SADAR PEMILU DALAM MENEKAN JUMLAH PELANGGARAN PEMILU
Pemilu merupakan hajat kolektif rakyat, sebagai sebuah hajatan yang suci, terhormat dan bermartabat untuk memilih pemimpinnya secara demokratis tidak mudah untuk diwujudkan. Fakta ...
Urgensi Pengaturan Artificial Intelligence (AI) Dalam Bidang Hukum Hak Cipta Di Indonesia
Urgensi Pengaturan Artificial Intelligence (AI) Dalam Bidang Hukum Hak Cipta Di Indonesia
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta memahami urgensi pengaturan AI dalam UU Hak Cipta di Indonesia serta potensi AI sebagai subjek hukum dalam sistem hukum di Indonesia...
KEADILAN SEBAGAI TUJUAN PENEGAKAN HUKUM
KEADILAN SEBAGAI TUJUAN PENEGAKAN HUKUM
Pandangan masyarakat pada umumnyasepakat bahwa penegakan hukum hingga saat inibelum memuaskan, penegakan hukum masih jauhdari rasa keadilan, ada pula yang berpendapatbahwa penegaka...
URGENSI PENGATURAN TINDAK PIDANA PEMILU ELEKTRONIK PADA PELAKSANAAN PEMILU 2024
URGENSI PENGATURAN TINDAK PIDANA PEMILU ELEKTRONIK PADA PELAKSANAAN PEMILU 2024
Pemanfaatan teknologi pada pelaksanaan Pemilu 2024 perlu didukung pengaturan tindak pidana pemilu elektronik. Tindak pidana pemilu elektronik merupakan ancaman pidana terhadap tind...
Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilu Demi Terwujudnya Demokrasi di Indonesia
Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilu Demi Terwujudnya Demokrasi di Indonesia
Kejahatan pada pelaksanaan Pemilihan Umum (pemilu) di Indonesia sejak masa Orde Baru hingga Reformasi mengalami peningkatan di setiap penyelenggaraanya. Tujuan penelitian ini adala...
resume hukum tatanegara
resume hukum tatanegara
Resume Tentang Pemilihan Umum dan Partai Politik1. Pemilihan UmumPeluang dan tantangan pemilu serentak 2019 dalam perspektif politikINTISARIPemilihan Umum 2019 adalah pemilihan leg...
PERAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP PEMILU SERENTAK: STUDI HUKUM KOMPARATIF INDONESIA, KOREA SELATAN DAN TAIWAN
PERAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP PEMILU SERENTAK: STUDI HUKUM KOMPARATIF INDONESIA, KOREA SELATAN DAN TAIWAN
Pelaksanaan pemilu serentak di Indonesia merupakan konsekuensi dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 yang menegaskan pentingnya sinkronisasi antara pemilu legislati...

