Javascript must be enabled to continue!
Reformulasi Sistem Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum di Indonesia
View through CrossRef
The aim of this research is to determine and analyze the position of e-voting in current election laws and regulations and the reformulation of the voting system in elections in Indonesia. E-voting can be a solution to increase voter participation, especially among voters who live abroad or in remote areas. With the existence of an electronic voting system, voters can more easily cast their votes without having to come to a physical polling place. The type of legal research used is normative. Data analysis was carried out descriptively and qualitatively. The position of e-voting in election laws and regulations is currently not regulated. This has resulted in the absence of e-voting in voting in the election system in Indonesia. The reformulation that can be carried out is by including a new article in Law Number 7 of 2017 concerning General Elections which specifically regulates e-voting in voting in future elections. Which is then accompanied by General Election Commission Regulations regarding the e-voting system in voting in elections in Indonesia.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan e-voting dalam peraturan perundang-undangan pemilu saat ini dan reformulasi sitem pemungutansuara dalam pemilu di Indonesia. E-voting dapat menjadi solusi untuk meningkatkan partisipasi pemilih, terutama di kalangan pemilih yang tinggal di luar negeri atau daerah terpencil. Dengan adanya sistem pemungutan suara elektronik, pemilih dapat lebih mudah memberikan suara mereka tanpa harus datang ke tempat pemungutan suara fisik. Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah normatif. Analisa data dilakukan secara deskriptif kualitatif. Kedudukan e-voting dalam peraturan perundang-undangan pemilu saat ini belum diatur. Sehingga mengakibatkan belum adanya pelaksanaan e-voting dalam pemungutan suara pada sistem Pemilu di Indonesia. Adapun reformulasi yang dapat dilakukan ialah dengan memuat pasal baru di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang secara khusus mengatur perihal e-voting didalam pemnugutan suara di pemilu pada masa akan datang. Yang kemudian disertai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum terkait system e-voting dalam pemungutan suara pada pemilu di Indonesia.
Universitas Semarang
Title: Reformulasi Sistem Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum di Indonesia
Description:
The aim of this research is to determine and analyze the position of e-voting in current election laws and regulations and the reformulation of the voting system in elections in Indonesia.
E-voting can be a solution to increase voter participation, especially among voters who live abroad or in remote areas.
With the existence of an electronic voting system, voters can more easily cast their votes without having to come to a physical polling place.
The type of legal research used is normative.
Data analysis was carried out descriptively and qualitatively.
The position of e-voting in election laws and regulations is currently not regulated.
This has resulted in the absence of e-voting in voting in the election system in Indonesia.
The reformulation that can be carried out is by including a new article in Law Number 7 of 2017 concerning General Elections which specifically regulates e-voting in voting in future elections.
Which is then accompanied by General Election Commission Regulations regarding the e-voting system in voting in elections in Indonesia.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan e-voting dalam peraturan perundang-undangan pemilu saat ini dan reformulasi sitem pemungutansuara dalam pemilu di Indonesia.
E-voting dapat menjadi solusi untuk meningkatkan partisipasi pemilih, terutama di kalangan pemilih yang tinggal di luar negeri atau daerah terpencil.
Dengan adanya sistem pemungutan suara elektronik, pemilih dapat lebih mudah memberikan suara mereka tanpa harus datang ke tempat pemungutan suara fisik.
Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah normatif.
Analisa data dilakukan secara deskriptif kualitatif.
Kedudukan e-voting dalam peraturan perundang-undangan pemilu saat ini belum diatur.
Sehingga mengakibatkan belum adanya pelaksanaan e-voting dalam pemungutan suara pada sistem Pemilu di Indonesia.
Adapun reformulasi yang dapat dilakukan ialah dengan memuat pasal baru di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang secara khusus mengatur perihal e-voting didalam pemnugutan suara di pemilu pada masa akan datang.
Yang kemudian disertai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum terkait system e-voting dalam pemungutan suara pada pemilu di Indonesia.
Related Results
ONOMATOPE BAHASA DEVAYAN
ONOMATOPE BAHASA DEVAYAN
Onomatopoeia is the naming of objects or deeds by sound imitation. Imitation of sound does not only include animal, human, natural, or audible sounds, but also sounds that describe...
Sistem Pemilihan Ketua RW Menggunakan e-KTP Berbasis Aplikasi Android
Sistem Pemilihan Ketua RW Menggunakan e-KTP Berbasis Aplikasi Android
Negara Republik Indonesia menganut sistem demokrasi dalam menentukan pemimpinnya, baik itu Kepala Negara, Pemimpin Daerah, atau Ketua RW dengan aturan yang dituangkan dalam peratur...
Kesadaran Masyarakat Terhadap Hak Dan Kewajiban Warga Negara Untuk Mengikuti Pemilihan Umum
Kesadaran Masyarakat Terhadap Hak Dan Kewajiban Warga Negara Untuk Mengikuti Pemilihan Umum
Dalam kehidupan bernegara dibutuhkan adanya sistem yang dapatĀ mengatur keseluruhan kehidupan negara. Salah satu sistem yang berjalan di Indonesia yaitu pemilihan umum. Masyarakat ...
MENINGKATKAN KINERJA PROFESIONALISME PETUGAS KPPS MELALUI BIMBINGAN DAN PELATIHAN SECARA BERKALA
MENINGKATKAN KINERJA PROFESIONALISME PETUGAS KPPS MELALUI BIMBINGAN DAN PELATIHAN SECARA BERKALA
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara atau disingkat dengan KPPS adalah salah satu penyelenggara Pemilu pada tingkat paling bawah dan dipilih oleh PPS atau Panitia Pemungutan Sua...
Analisis Komparasi Terhadap Efektivitas Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Antara Indonesia Dan Brazil
Analisis Komparasi Terhadap Efektivitas Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Antara Indonesia Dan Brazil
Penelitian ini membahas tentang efektivitas penyelenggaraan pemilu serentak antara Indonesia dan Brazil. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan efektivitas penyelenggara...
Comparison of Dispute Resolution in General Elections in Indonesia and Thailand
Comparison of Dispute Resolution in General Elections in Indonesia and Thailand
The history of general elections in Indonesia began in 1955 with the implementation of a Proportional Representation system, allowing voters to directly elect candidates or parties...
resume hukum tatanegara
resume hukum tatanegara
Resume Tentang Pemilihan Umum dan Partai Politik1. Pemilihan UmumPeluang dan tantangan pemilu serentak 2019 dalam perspektif politikINTISARIPemilihan Umum 2019 adalah pemilihan leg...
Penataan Kewenangan KPU dan Bawaslu dalam Melakukan Pengawasan dan Menangani Sengketa Proses Pemilu
Penataan Kewenangan KPU dan Bawaslu dalam Melakukan Pengawasan dan Menangani Sengketa Proses Pemilu
Lembaga penyelenggara pemilihan umum merupakan lembaga yang didesain memiliki fungsi check and balances sehingga berorientasi mewujudkan proses demokrasi yang sesuai dengan konstit...

