Search engine for discovering works of Art, research articles, and books related to Art and Culture
Javascript must be enabled to continue!
penelitian administratif di pengadilan tata usaha negara
View through CrossRef
Proses pemeriksaan administratif di pengadilan tata usaha negara : 1. Penelitian awal surat gugatan. 2. Pemberitahuan Nomor Rekening dan Besarnya Panjar Biaya Perkara kepada Calon Penggugat. 3. Penyerahan Bukti Pembayaran Panjar Biaya Meja I Perkara oleh Penggugat . 4. Pembuatan SKUM. 5. Pemberian Nomor Perkara 6. Pencatatan ke Buku Register Induk Perkara 7. Petugas Meja II menyerahkan Berkas ke Meja II Panmud Perkara. 8. Menerima dan mencatat Surat Kuasa dari Kuasa Hukum pihak yang bersengketa dalam buku bantu pendaftaran Surat Kuasa. 15 Menit Kepaniteraan Hukum. 9. Mengagendakan Surat Kuasa ke dalam Buku Register Pendaftaran Surat Kuasa. 10. Menarik PNBP dari legalisasi surat kuasa 15 menit Bendahara Penerima. 11. Panmud Perkara membuat Daftar Periksa (check list) kelengkapan berkas perkara dan Formulir Penetapan Majelis 30 menit Panmud Perkara 12. Panmud Perkara menyerahkan berkas perkara ke Wakil Panitera (Wapan. 13. Wapan menyerahkan berkas perkara ke Panitera 15 menit Wapan. 14. Panitera melakukan penelitian berkas perkara untuk diserahkan kepada KPTUN. 15. Panitera menyerahkan berkas kepada KPTUN Panitera
Title: penelitian administratif di pengadilan tata usaha negara
Description:
Proses pemeriksaan administratif di pengadilan tata usaha negara : 1.
Penelitian awal surat gugatan.
2.
Pemberitahuan Nomor Rekening dan Besarnya Panjar Biaya Perkara kepada Calon Penggugat.
3.
Penyerahan Bukti Pembayaran Panjar Biaya Meja I Perkara oleh Penggugat .
4.
Pembuatan SKUM.
5.
Pemberian Nomor Perkara 6.
Pencatatan ke Buku Register Induk Perkara 7.
Petugas Meja II menyerahkan Berkas ke Meja II Panmud Perkara.
8.
Menerima dan mencatat Surat Kuasa dari Kuasa Hukum pihak yang bersengketa dalam buku bantu pendaftaran Surat Kuasa.
15 Menit Kepaniteraan Hukum.
9.
Mengagendakan Surat Kuasa ke dalam Buku Register Pendaftaran Surat Kuasa.
10.
Menarik PNBP dari legalisasi surat kuasa 15 menit Bendahara Penerima.
11.
Panmud Perkara membuat Daftar Periksa (check list) kelengkapan berkas perkara dan Formulir Penetapan Majelis 30 menit Panmud Perkara 12.
Panmud Perkara menyerahkan berkas perkara ke Wakil Panitera (Wapan.
13.
Wapan menyerahkan berkas perkara ke Panitera 15 menit Wapan.
14.
Panitera melakukan penelitian berkas perkara untuk diserahkan kepada KPTUN.
15.
Panitera menyerahkan berkas kepada KPTUN Panitera.
Related Results
Rio aditya sahputra(1910003600365)3H4
Rio aditya sahputra(1910003600365)3H4
Salah satu yang menyebabkan lemahnya pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara adalah karena tidak terdapatnya lembaga eksekutorial dan kekuatan memaksa sehingga pelaksanaan...
tugas resume hukum tata negara
tugas resume hukum tata negara
Hukum tata Negara dapar diartikan dalam arti sempit maupun dalam arti luas. Secara arti sempit hukum tata negara dapat diartikan hukum yang mengatur organisasi negra sedangkan dala...
tugas hukum tata negara
tugas hukum tata negara
Tujuan Hukum Tata Negara yang di simpulkan beberapa definisi di atas,bahwa hukum HTN mengkaji beberapa aspek krusial,yakni Negara/ organ Negara,hubungan antara organ/lembaga Negara...
ANISHA-HTN
ANISHA-HTN
NAMA:ANISHANIM :10200120233KELAS :HTN-FMATA KULIAH:HUKUM TATA NEGARAHUKUM TATA NEGARAA.Pengertian Hukum tata Negara pada dasarnya adalah hukum yang mengatur organisasi kek...
PENELITIAN ADMINISTRATIF DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
PENELITIAN ADMINISTRATIF DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :1. Apakah suatu sengketa Tata Usaha Negara harus diselesaikan melalui upaya administrasi atau ti...
PENELITIAN ADMINISTRATIF DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
PENELITIAN ADMINISTRATIF DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :1. Apakah suatu sengketa Tata Usaha Negara harus diselesaikan melalui upaya administrasi atau ti...
resume hukum tata negara
resume hukum tata negara
A.PENGERTIAN HUKUM TATA NEGARAHukum tata Negara adalah bentuk hukum yang mendefinisikan hubungan antara berbagai lembaga didalam suatu negara, yaitu eksekutif, legislatif dan yudik...
IMPLIKASI HUKUM KETIDAKPATUHAN PEJABAT PEMERINTAHAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
IMPLIKASI HUKUM KETIDAKPATUHAN PEJABAT PEMERINTAHAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
Ketidakpatuhan pejabat pemerintahan melaksanakan putusan pengadilan tata usaha negara sangat merugikan kepentingan penggugat sebagai pencari keadilan. Penelitian ini dilakukan untu...