Search engine for discovering works of Art, research articles, and books related to Art and Culture
ShareThis
Javascript must be enabled to continue!

SINERGITAS KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENANGANAN KEMISKINAN BERBASIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

View through CrossRef
Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan kelembagaan serta kebijakan yang mendukung program penanganan kemiskinan di tingkat kelurahan di Kota Padang serta menganalisis wujud dan bentuk sinergi pada implementasi program penanganan kemiskinan yang berbasis pemberdayaan masyarakat. Penelitian dilakukan dengan metode deksriptif kulialitatif. Hasil dari penelitian ini mengemukakan bahwa Untuk membangun sinergi dalam penanggulangan kemiskinan dikota padang, sudah ada dukungan berupa : 1) Program-program penanggulangan kemiskinan yang terdiri kluster bantuan sosial, kluster pemberdayaan masyarakat, 2) Kebijakan terkait kelembagaan dan strategi penanggulangan kemiskinan yang mengedepankan model kolaborasi. Di Kota Padang sudah terbentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Padang. 3) Mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbangkel-Musrenbangkot) yang dapat dimanfaatkan sebagai forum sinkronisasi dan sinergi kebijakan penanggulangan kemiskinan. Pada tataran praktis dikembangkan sinergi program, sinergi kegiatan antar program, dan sinergi pelaku (pelaksana program) yang diikuti sharing dan kombinasi sumber daya yang dimiliki. Program Pengembangan RTLH dan Program Pemberdayaan KUBE Model ini dapat dikembangkan sebagai Model Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat pada kelompok sasaran komunitas miskinKata Kunci: Sinergitas, Kemiskinan, Pemberdayaan Masyarakat
LPPM Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat
Title: SINERGITAS KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENANGANAN KEMISKINAN BERBASIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Description:
Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan kelembagaan serta kebijakan yang mendukung program penanganan kemiskinan di tingkat kelurahan di Kota Padang serta menganalisis wujud dan bentuk sinergi pada implementasi program penanganan kemiskinan yang berbasis pemberdayaan masyarakat.
Penelitian dilakukan dengan metode deksriptif kulialitatif.
Hasil dari penelitian ini mengemukakan bahwa Untuk membangun sinergi dalam penanggulangan kemiskinan dikota padang, sudah ada dukungan berupa : 1) Program-program penanggulangan kemiskinan yang terdiri kluster bantuan sosial, kluster pemberdayaan masyarakat, 2) Kebijakan terkait kelembagaan dan strategi penanggulangan kemiskinan yang mengedepankan model kolaborasi.
Di Kota Padang sudah terbentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Padang.
3) Mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbangkel-Musrenbangkot) yang dapat dimanfaatkan sebagai forum sinkronisasi dan sinergi kebijakan penanggulangan kemiskinan.
Pada tataran praktis dikembangkan sinergi program, sinergi kegiatan antar program, dan sinergi pelaku (pelaksana program) yang diikuti sharing dan kombinasi sumber daya yang dimiliki.
Program Pengembangan RTLH dan Program Pemberdayaan KUBE Model ini dapat dikembangkan sebagai Model Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat pada kelompok sasaran komunitas miskinKata Kunci: Sinergitas, Kemiskinan, Pemberdayaan Masyarakat.

Related Results

Inovasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Penanganan Covid-19 di Indonesia
Inovasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Penanganan Covid-19 di Indonesia
Kondisi darurat akibat Covid-19 dalam kerangka negara kesatuan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, namun perlu peran dan tanggungjawab pemerintah daerah. Hal inila...
Sinergitas Pemerintah Kota Surabaya dan Masyarakat dalam Mitigasi Pandemi Covid-19
Sinergitas Pemerintah Kota Surabaya dan Masyarakat dalam Mitigasi Pandemi Covid-19
Adanya patologi yaitu bahwa Kota Surabaya dibelakukan PSBB I dan PSBB II namun justru jumlah pasien positif corona naik dari 542 menjadi 2095 atau naik 386,5%. Keingintahuan peneli...
PEMETAAN EFEK SPASIAL KEMISKINAN SELURUH KABUPATEN DI INDONESIA
PEMETAAN EFEK SPASIAL KEMISKINAN SELURUH KABUPATEN DI INDONESIA
Kemiskinan menjadi salah satu penghambat sulitnya suatu daerah/negara untuk maju. Kemiskinan menyebabkan menurunnya kualitas sumberdaya manusia, akibat ketidakmampuan mengakses pen...
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM
Pemberdayaan masyarakat desa dilakukan bertujuan untuk membentuk individu dan masyarakat yang mandiri. Pemerintah desa sangat berperan dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat, se...
UPAYA PENINGKATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI SOSIALISASI PENGELOLAAN DANA DESA DALAM MENINGKATKAN DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT
UPAYA PENINGKATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI SOSIALISASI PENGELOLAAN DANA DESA DALAM MENINGKATKAN DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT
Abstrak UU No. 19 Tahun 2023 tentang APBN dan Permendes No. 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 mencakup Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 202...
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENUNTASAN KEMISKINAN DI KOTA BANJAR
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENUNTASAN KEMISKINAN DI KOTA BANJAR
Upaya pengentasan kemiskinan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, tetapi juga peran pemerintah daerah dalam percepatan pengentasan kemiskinan. Salah satu cara pemer...
Implementasi Kebijakan Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Nagari Andaleh Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar
Implementasi Kebijakan Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Nagari Andaleh Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar
Artikel ini berfokus pada pembahasan tentang Minimnya kesadaran, pengetahuan, pengalaman dan konsep diri masyarakat dalam kegiatan yang berkaitan dengan pemberdayaan. Tujuan Dalam ...

Back to Top