Javascript must be enabled to continue!
Penegakan Hukum Terhadap Praktik Pungutan Liar (Pungli) Dalam Penerbitan Kendaraan Bermotor
View through CrossRef
Introduction: Illegal levies (extortion) is an illegal practice in which officers collect money or other rewards illegally or violate the rules for an interest. This shows that extortion is a detrimental crime and must be eradicated to maintain justice and public trust. The aim of this research is to analyze and discuss law enforcement against police or traffic officers who practice illegal levies and analyze and discuss the obstacles to the practice of illegal levies.PurposesoftheResearch: The aim of this research is to analyze and discuss law enforcement against police or traffic officers who practice illegal levies and to analyze and discuss the obstacles to the practice of illegal levies.Methods of the Research: Research method with normative juridical research type. The problem approach used is a statutory approach, a conceptual analysis approach. Legal materials consist of primary, secondary and tertiary. Techniques for collecting legal materials through library research and qualitative analysis of legal materials.Results of the Research: The results of the research show that law enforcement against individual traffic police officers who practice illegal levies is still difficult to realize, this is because there are many obstacles encountered in the law enforcement process. Starting from the difficulty of proving the practice of illegal levies, the existence of witnesses and statements from victims of extortion, there is no law that regulates it explicitly. The results of further research are the obstacles in the practice of illegal levies, namely: The absence of a law that specifically regulates illegal levies, lack of community participation in reporting illegal levies, proof in the field which is very difficult, inadequate facilities and infrastructure, and lack of support. there are criminal sanctions imposed on the perpetrator.
Fakultas Hukum Universitas Pattimura
Title: Penegakan Hukum Terhadap Praktik Pungutan Liar (Pungli) Dalam Penerbitan Kendaraan Bermotor
Description:
Introduction: Illegal levies (extortion) is an illegal practice in which officers collect money or other rewards illegally or violate the rules for an interest.
This shows that extortion is a detrimental crime and must be eradicated to maintain justice and public trust.
The aim of this research is to analyze and discuss law enforcement against police or traffic officers who practice illegal levies and analyze and discuss the obstacles to the practice of illegal levies.
PurposesoftheResearch: The aim of this research is to analyze and discuss law enforcement against police or traffic officers who practice illegal levies and to analyze and discuss the obstacles to the practice of illegal levies.
Methods of the Research: Research method with normative juridical research type.
The problem approach used is a statutory approach, a conceptual analysis approach.
Legal materials consist of primary, secondary and tertiary.
Techniques for collecting legal materials through library research and qualitative analysis of legal materials.
Results of the Research: The results of the research show that law enforcement against individual traffic police officers who practice illegal levies is still difficult to realize, this is because there are many obstacles encountered in the law enforcement process.
Starting from the difficulty of proving the practice of illegal levies, the existence of witnesses and statements from victims of extortion, there is no law that regulates it explicitly.
The results of further research are the obstacles in the practice of illegal levies, namely: The absence of a law that specifically regulates illegal levies, lack of community participation in reporting illegal levies, proof in the field which is very difficult, inadequate facilities and infrastructure, and lack of support.
there are criminal sanctions imposed on the perpetrator.
Related Results
ANALISIS EFEKTIVITAS PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH SEBELUM DAN SESUDAH BERLAKUNYA SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 973 /154 2018
ANALISIS EFEKTIVITAS PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH SEBELUM DAN SESUDAH BERLAKUNYA SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 973 /154 2018
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar penerimaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor di Samsat Kabupaten Karawang dengan adanya surat ...
Evaluasi keselamatan kebakaran kendaraan bermotor
Evaluasi keselamatan kebakaran kendaraan bermotor
Risiko kebakaran kendaraan bermotor terus meningkat sejalan dengan meningkatnya populasi kendaraan bermotor serta mobilitas masyarakat. Kebakaran kendaraan bermotor dapat terjadi d...
Peran Kepolisian dalam Meminimalisasi Pemungutan Liar di Masjid Raya Al-Jabbar Bandung dan Pengaruh terhadap Kunjungan Wisata
Peran Kepolisian dalam Meminimalisasi Pemungutan Liar di Masjid Raya Al-Jabbar Bandung dan Pengaruh terhadap Kunjungan Wisata
Abstract. Bandung City is known as one of the centers of illegal levies (pungli) that disturb the public, notably at the Al-Jabbar Grand Mosque. Although punishable under the Crimi...
TELEOLOGI HUKUM PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN HARI BEBAS KENDARAAN BERMOTOR
TELEOLOGI HUKUM PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN HARI BEBAS KENDARAAN BERMOTOR
Paradigma hukum dalam suatu bidang memiliki definisi yang berbeda-beda. Pembagian ilmu hukum ini hanya terkait peminatan dari seseorang yang belajar ilmu hukum. paradigma dalam kon...
KEADILAN SEBAGAI TUJUAN PENEGAKAN HUKUM
KEADILAN SEBAGAI TUJUAN PENEGAKAN HUKUM
Pandangan masyarakat pada umumnyasepakat bahwa penegakan hukum hingga saat inibelum memuaskan, penegakan hukum masih jauhdari rasa keadilan, ada pula yang berpendapatbahwa penegaka...
Urgensi Pengaturan Artificial Intelligence (AI) Dalam Bidang Hukum Hak Cipta Di Indonesia
Urgensi Pengaturan Artificial Intelligence (AI) Dalam Bidang Hukum Hak Cipta Di Indonesia
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta memahami urgensi pengaturan AI dalam UU Hak Cipta di Indonesia serta potensi AI sebagai subjek hukum dalam sistem hukum di Indonesia...
PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR DITINJAU DARI ASPEK KRIMINOLOGI
PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR DITINJAU DARI ASPEK KRIMINOLOGI
AbstrakPencurian kendaraan bermotor dengan berbagai modus kejahatan yang kebetulan merupakan fenomena tersendiri di masyarakat, sehingga diperlukan kajian tentang pencurian kendara...
TELEOLOGI HUKUM PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN HARI BEBAS KENDARAAN BERMOTOR
TELEOLOGI HUKUM PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN HARI BEBAS KENDARAAN BERMOTOR
Paradigma hukum dalam suatu bidang memiliki definisi yang berbeda-beda. Pembagian ilmu hukum ini hanya terkait peminatan dari seseorang yang belajar ilmu hukum. paradigma dalam kon...

