Javascript must be enabled to continue!
Peran Fatwa dalam Pembentukan Perundang-Undangan di Indonesia
View through CrossRef
Penelitian ini bertujuan mengetahui Peran Fatwa Dalam Pembentukan Perundang-Undangan di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan teologi normatif dan konseptual, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa fatwa ulama merupakan hasil dari konfigurasi formulasi hukum Islam, Fatwa tersebut merupakan hasil dari ijtihad seorang mufti yang bertalian dengan persoalan atau masalah yang diperhadapkan kepadanya. Fatwa ulama biasanya merupakan himbauan dari sekelompok ulama dan terkadang merupakan seruan ulama tertentu kepada masyarakat luas atau masyarakat tertentu. Hasil fatwa ulama di Indonesia, secara nasional dituangkan dalam bentuk fatwa MUI (Majelis Ulama Indonesia) sejarah sejak berdirinya MUI sampai dengan sekarang telah banyak fatwa dan nasihat MUI sebagai produk pemikiran hukum Islam yang terserap dalam berbagai peraturan perundang-undangan.
Sekolah Tinggi Agama Islam Darud Dakwah Wal Irsyad Makassar
Title: Peran Fatwa dalam Pembentukan Perundang-Undangan di Indonesia
Description:
Penelitian ini bertujuan mengetahui Peran Fatwa Dalam Pembentukan Perundang-Undangan di Indonesia.
Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan teologi normatif dan konseptual, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa fatwa ulama merupakan hasil dari konfigurasi formulasi hukum Islam, Fatwa tersebut merupakan hasil dari ijtihad seorang mufti yang bertalian dengan persoalan atau masalah yang diperhadapkan kepadanya.
Fatwa ulama biasanya merupakan himbauan dari sekelompok ulama dan terkadang merupakan seruan ulama tertentu kepada masyarakat luas atau masyarakat tertentu.
Hasil fatwa ulama di Indonesia, secara nasional dituangkan dalam bentuk fatwa MUI (Majelis Ulama Indonesia) sejarah sejak berdirinya MUI sampai dengan sekarang telah banyak fatwa dan nasihat MUI sebagai produk pemikiran hukum Islam yang terserap dalam berbagai peraturan perundang-undangan.
Related Results
Policy Paper Urgensi Rancangan Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknik Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan
Policy Paper Urgensi Rancangan Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknik Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan
Dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan dan produk hukum lainnya baik dilingkungan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah diperlukan adanya pejabat fungsional Pera...
Prosedur Istinbat dan Pewartaan Fatwa Ajaran Sesat di Negeri Kedah: Satu Tinjauan
Prosedur Istinbat dan Pewartaan Fatwa Ajaran Sesat di Negeri Kedah: Satu Tinjauan
The preservation and strengthening of the faith of Muslims can be solved through the legitimacy of the law and the preaching of the deviant teachings of fatwa in the attempt to cur...
PENERAPAN KAIDAH FIQH DALAM FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL (DSN) TENTANG PERBANKAN SYARIAH
PENERAPAN KAIDAH FIQH DALAM FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL (DSN) TENTANG PERBANKAN SYARIAH
Tulisan ini menjelaskan tentang subtansi kaidah-kaidah fiqh dalam fatwa Dewan Syariah Nasional dan penerapan kaidah-kaidah fiqh dalam fatwa Dewan Syariah Nasional. Maka ada 96 fatw...
Fatwa Perspektif Al-Shatibi
Fatwa Perspektif Al-Shatibi
The purpose of this research is to find out Al-Shatibi's fatwa perspective. This research uses a type of library research. The research carried out is descriptive in nature where t...
FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) TENTANG BERPEDOMAN DALAM BERMEDIA SOSIAL
FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) TENTANG BERPEDOMAN DALAM BERMEDIA SOSIAL
Fatwa MUI No. 24 Tahun 2017 sebagai pedoman dalam penggunaan media sosial bagi Masyarakat Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami secara mendalam eksistensi F...
Implementasi Asas Keterbukaan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik
Implementasi Asas Keterbukaan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik
A democratic country is represented by the creation of laws and regulations based on its historical context. It is clear from the elucidation of Article 5 Letter g that the princip...
KEBIJAKAN KRIMINALISASI DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM TINDAK PIDANA FISKAL
KEBIJAKAN KRIMINALISASI DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM TINDAK PIDANA FISKAL
Tindak pidana fiskal adalah perbuatan tertentu di bidang fiskal yang diberi sanksipidana. Peraturan perundang-undangan di bidang fiskal memuat tindak pidana fiskal yangmerupakan su...
Penyeragaman Fatwa Berhubung Isu-Isu Wakaf di Malaysia: Satu Sorotan Awal
Penyeragaman Fatwa Berhubung Isu-Isu Wakaf di Malaysia: Satu Sorotan Awal
Waqf is a part of the field in Islamic jurisprudence related to economic affairs of Muslims. It is derived from hadith of Ibn Umar that Prophet Muhammad (pbuh) ordered to invest t...

