Analisis Fatwa DSN No:11/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Akad Kafalah Terhadap Penggunaan Nama Orang Lain dalam Pinjaman Berbasis Digital

Abstract. This study analyzes the suitability of using other people's names in digital loan transactions, such as SPayLater, from the perspective of akad kafalah based on Fatwa DSN-MUI No:11/DSN-MUI/IV/2000. The phenomenon occurs when the owner of a digital loan facility lends access to another party, but legal responsibility remains with the account owner. This common practice is usually based on trust and occurs without a formal or syariah-compliant kafalah contract. Using a qualitative method—descriptive analysis, interviews with users and DSN-MUI experts, and analysis of the relevant fatwa and theory—the research reveals that such practices do not meet the legal pillars of a valid kafalah contract. They lack clarity of agreement, clear consent (ridha), and transparency among all parties. The use of someone else’s name introduces gharar (ambiguity), tadlis (fraud), and potentially causes dharar (loss) to the rightful account holder. From the muamalah fiqh perspective, this conduct is not justified and is contrary to syariah principles of honesty and justice. The study concludes that digital loan practices involving borrowed names violate the requirements of akad kafalah as set by Fatwa DSN-MUI No:11/DSN-MUI/IV/2000 and are not permitted by Islamic law. There is an urgent need for sharia literacy and consumer protection in fintech so that digital economy practices uphold Islamic values and legal security. Abstrak. Penelitian ini menganalisis kesesuaian penggunaan nama orang lain dalam transaksi pinjaman digital, seperti SPayLater, dari perspektif akad kafalah berdasarkan Fatwa DSN-MUI No:11/DSN-MUI/IV/2000. Fenomena ini terjadi ketika pemilik fasilitas pinjaman digital meminjamkan akses kepada pihak lain, tetapi tanggung jawab hukum tetap berada di tangan pemilik rekening. Praktik umum ini biasanya didasarkan pada kepercayaan dan terjadi tanpa kontrak kafalah formal atau sesuai syariah. Dengan menggunakan metode kualitatif—analisis deskriptif, wawancara dengan pengguna dan pakar DSN-MUI, dan analisis fatwa dan teori yang relevan—penelitian mengungkapkan bahwa praktik tersebut tidak memenuhi pilar hukum kontrak kafalah yang sah. Mereka kurang jelas kesepakatan, persetujuan yang jelas (ridha), dan transparansi di antara semua pihak. Penggunaan nama orang lain memperkenalkan gharar (ambiguitas), tadlis (penipuan), dan berpotensi menyebabkan dharar (kerugian) bagi pemegang rekening yang sah. Dari perspektif muamalah fiqh, perilaku ini tidak dibenarkan dan bertentangan dengan prinsip syariat kejujuran dan keadilan. Studi ini menyimpulkan bahwa praktik pinjaman digital yang melibatkan nama pinjaman melanggar persyaratan akad kafalah sebagaimana ditetapkan dalam Fatwa DSN-MUI No:11/DSN-MUI/IV/2000 dan tidak diizinkan oleh hukum Islam. Ada kebutuhan mendesak untuk literasi syariah dan perlindungan konsumen di fintech agar praktik ekonomi digital menjunjung tinggi nilai-nilai Islam dan keamanan hukum.