Javascript must be enabled to continue!
The Strategic Role of DSN-MUI in Developing Islamic Economic Law
View through CrossRef
••• English ••• This research aims to demonstrate the various strategic roles that can be implemented by DSN-MUI in developing Islamic economic law. The research method used is a descriptive qualitative analysis of written references, such as jurisprudence books, journals, and documents (also known as literature studies or literature research). The results showed that DSN-MUI has a strategic role as a supervisor, advisor, catalyst, supporter, marketer, and player in developing Islamic economic law in Indonesia theoretically-normatively and practically-applicatively. The role of DSN-MUI is very strategic to support and develop Islamic economic law in Indonesia to fulfill the public's need for legal fatwa’s for economic activities in product innovation that continues to develop in global competition. DSN-MUI fatwa’s are a reference and guideline for Islamic financial institutions, Islamic tourism, Islamic hospitals, and other Islamic industries to carry out economic activities with appropriate Islamic principles and Islamic law regulations. BI, as a national institution with authority in the banking sector, has given legitimacy to the DSN-MUI and its legal products. The committee oversees Islamic banks, LKS, insurance, venture capital, mutual funds, and others. In Indonesia, DSN-MUI catalyzes economic development and the Islamic financial industry, returning society to its original, especially in trade, investment, agriculture, and other economic activities following Islamic law regulations. ••• Indonesian ••• Penelitian ini bertujuan untuk menunjukkan berbagai peran strategis yang dapat dilakukan oleh DSN-MUI dalam mengembangkan hukum ekonomi syariah. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis kualitatif deskriptif terhadap referensi tertulis, seperti buku-buku fiqh, jurnal, dan dokumen (disebut juga studi literatur atau penelitian kepustakaan). Hasil penelitian menunjukkan bahwa DSN-MUI memiliki peran strategis sebagai pengawas, penasihat, katalisator, pendukung, pemasar, dan pemain dalam mengembangkan hukum ekonomi syariah di Indonesia secara teoritis-normatif dan praktis-aplikatif. Peran DSN-MUI sangat strategis untuk mendukung dan mengembangkan hukum ekonomi syariah di Indonesia untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan fatwa hukum kegiatan ekonomi dalam inovasi produk yang terus berkembang dalam persaingan global. Fatwa DSN-MUI menjadi acuan dan pedoman bagi lembaga keuangan syariah, pariwisata syariah, rumah sakit syariah, dan industri syariah lainnya untuk menjalankan kegiatan ekonomi dengan prinsip syariah yang sesuai dan aturan hukum Islam. BI, sebuah lembaga nasional yang memiliki otoritas di bidang perbankan, telah memberikan legitimasi terhadap DSN-MUI dan produk hukumnya. Komite tersebut membawahi bank syariah, LKS, asuransi, modal ventura, reksadana, dan lain-lain. Di Indonesia, DSN-MUI mengkatalisasi perkembangan ekonomi dan industri keuangan syariah, mengembalikan masyarakat ke kondisi semula, terutama dalam perdagangan, investasi, pertanian, dan kegiatan ekonomi lainnya sesuai dengan aturan hukum Islam.
Universitas Darussalam Gontor
Title: The Strategic Role of DSN-MUI in Developing Islamic Economic Law
Description:
••• English ••• This research aims to demonstrate the various strategic roles that can be implemented by DSN-MUI in developing Islamic economic law.
The research method used is a descriptive qualitative analysis of written references, such as jurisprudence books, journals, and documents (also known as literature studies or literature research).
The results showed that DSN-MUI has a strategic role as a supervisor, advisor, catalyst, supporter, marketer, and player in developing Islamic economic law in Indonesia theoretically-normatively and practically-applicatively.
The role of DSN-MUI is very strategic to support and develop Islamic economic law in Indonesia to fulfill the public's need for legal fatwa’s for economic activities in product innovation that continues to develop in global competition.
DSN-MUI fatwa’s are a reference and guideline for Islamic financial institutions, Islamic tourism, Islamic hospitals, and other Islamic industries to carry out economic activities with appropriate Islamic principles and Islamic law regulations.
BI, as a national institution with authority in the banking sector, has given legitimacy to the DSN-MUI and its legal products.
The committee oversees Islamic banks, LKS, insurance, venture capital, mutual funds, and others.
In Indonesia, DSN-MUI catalyzes economic development and the Islamic financial industry, returning society to its original, especially in trade, investment, agriculture, and other economic activities following Islamic law regulations.
••• Indonesian ••• Penelitian ini bertujuan untuk menunjukkan berbagai peran strategis yang dapat dilakukan oleh DSN-MUI dalam mengembangkan hukum ekonomi syariah.
Metode penelitian yang digunakan adalah analisis kualitatif deskriptif terhadap referensi tertulis, seperti buku-buku fiqh, jurnal, dan dokumen (disebut juga studi literatur atau penelitian kepustakaan).
Hasil penelitian menunjukkan bahwa DSN-MUI memiliki peran strategis sebagai pengawas, penasihat, katalisator, pendukung, pemasar, dan pemain dalam mengembangkan hukum ekonomi syariah di Indonesia secara teoritis-normatif dan praktis-aplikatif.
Peran DSN-MUI sangat strategis untuk mendukung dan mengembangkan hukum ekonomi syariah di Indonesia untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan fatwa hukum kegiatan ekonomi dalam inovasi produk yang terus berkembang dalam persaingan global.
Fatwa DSN-MUI menjadi acuan dan pedoman bagi lembaga keuangan syariah, pariwisata syariah, rumah sakit syariah, dan industri syariah lainnya untuk menjalankan kegiatan ekonomi dengan prinsip syariah yang sesuai dan aturan hukum Islam.
BI, sebuah lembaga nasional yang memiliki otoritas di bidang perbankan, telah memberikan legitimasi terhadap DSN-MUI dan produk hukumnya.
Komite tersebut membawahi bank syariah, LKS, asuransi, modal ventura, reksadana, dan lain-lain.
Di Indonesia, DSN-MUI mengkatalisasi perkembangan ekonomi dan industri keuangan syariah, mengembalikan masyarakat ke kondisi semula, terutama dalam perdagangan, investasi, pertanian, dan kegiatan ekonomi lainnya sesuai dengan aturan hukum Islam.
Related Results
PEMBERLAKUAN TA’WIDH PADA PEMBIAYAAN BERMASALAH DI KSPPS BINA MITRA WAHANA AR-RAHMAH JATIM DITINJAU DARI FATWA DSN-MUI NO 17/DSN-MUI/IX/2000 DAN FATWA DSN-MUI NO 43/DSN-MUI/VIII/2004”
PEMBERLAKUAN TA’WIDH PADA PEMBIAYAAN BERMASALAH DI KSPPS BINA MITRA WAHANA AR-RAHMAH JATIM DITINJAU DARI FATWA DSN-MUI NO 17/DSN-MUI/IX/2000 DAN FATWA DSN-MUI NO 43/DSN-MUI/VIII/2004”
Penelitian ini bertujuan guna menjelaskan bagaimana pemberlakuan ta’widh pada pembiayaan bermasalah di KSPPS BMW Ar-Rahmah Jatim dan bagaimana pemberlakuan ta’widh pada pembiayaan ...
Analisis Fatwa DSN No:11/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Akad Kafalah Terhadap Penggunaan Nama Orang Lain dalam Pinjaman Berbasis Digital
Analisis Fatwa DSN No:11/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Akad Kafalah Terhadap Penggunaan Nama Orang Lain dalam Pinjaman Berbasis Digital
Abstract. This study analyzes the suitability of using other people's names in digital loan transactions, such as SPayLater, from the perspective of akad kafalah based on Fatwa DSN...
Tinjauan Fatwa DSN-MUI Nomor 106/DSN-MUI/X/2016 dan Pedoman Implementasi Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IX/2021 terhadap Wakaf Manfaat Asuransi Jiwa Syariah
Tinjauan Fatwa DSN-MUI Nomor 106/DSN-MUI/X/2016 dan Pedoman Implementasi Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IX/2021 terhadap Wakaf Manfaat Asuransi Jiwa Syariah
Penelitian ini menganalisa Praktik Wakaf Manfaat Asuransi pada Asuransi Jiwa Syariah di Prudential Syariah. Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian kualitatif berupa studi...
Tinjauan Fatwa DSN-MUI NO.28/DSN-MUI/III/2002 Terhadap Penukaran Uang Rusak Di Alun-Alun Kota Bandung
Tinjauan Fatwa DSN-MUI NO.28/DSN-MUI/III/2002 Terhadap Penukaran Uang Rusak Di Alun-Alun Kota Bandung
Abstract. The phenomenon of exchange of damaged money that has occurred in Bandung City Square has been going on for a long time. This transaction is carried out by reducing the va...
Analisis Terhadap Kontrak Ijarah dalam Praktik Perbankan Syariah
Analisis Terhadap Kontrak Ijarah dalam Praktik Perbankan Syariah
AbstractPeople who need funds can use financing services provided by Islamic financial institutions, one of which is ijarah financing. The provisions of ijarah have certainly been ...
Accounting treatment analysis of rahn tasjily financing
Accounting treatment analysis of rahn tasjily financing
<p><strong>Purpose</strong> - The purpose of this study was to describe the accounting treatment of rahn tasjily financing transactions carried out by BMT UGT Sid...
PRAKTIK PENGELOLAAN PRINSIP SYARIAH DI HOTEL ANDITA SYARIAH SURABAYA BERDASARKAN FATWA DSN-MUI NOMOR 108/DSN-MUI/X/2016 (Sharia Principles Management Practices at Andita Syariah Hotel Surabaya Based On DSN-MUI Fatwa Number 108/DSN-MUI/X/2016)
PRAKTIK PENGELOLAAN PRINSIP SYARIAH DI HOTEL ANDITA SYARIAH SURABAYA BERDASARKAN FATWA DSN-MUI NOMOR 108/DSN-MUI/X/2016 (Sharia Principles Management Practices at Andita Syariah Hotel Surabaya Based On DSN-MUI Fatwa Number 108/DSN-MUI/X/2016)
Penelitian ini didasarkan pada fenomena banyak bermunculan hotel berlabel syariah yang ada di Indonesia, tetapi diindikasikasikan hanya sedikit yang memenuhi kriteria hotel syariah...
Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor 112 Tahun 2017 Tentang Akad Ijarah Terhadap Praktik Jasa Endorsement Pada Akun Instagram @naryarahma
Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor 112 Tahun 2017 Tentang Akad Ijarah Terhadap Praktik Jasa Endorsement Pada Akun Instagram @naryarahma
Abstract. The practice of leasing (ijârah) in endorsement services on the Instagram account @naryarahma has problems related to the contract/agreement which can cause losses and is...

