Search engine for discovering works of Art, research articles, and books related to Art and Culture
ShareThis
Javascript must be enabled to continue!

PEMETAAN PARTISIPATIF DALAM PEMBUATAN BATAS RT

View through CrossRef
Informasi mengenai batas administrasi menjadi hal yang sangat penting terutama batas administrasi skala besar (batas RT). Peta skala besar memungkinkan informasi spasial yang diperoleh lebih jelas dan detail. Hal ini juga berkaitan dengan kondisi pandemi covid-19 yang saat ini terjadi. Pemetaan sebaran covid-19 dengan menggunakan acuan batas administrasi skala besar (batas RT) memungkinkan diperoleh hasil yang lebih akurat. Kebutuhan yang mendesak inilah yang melatarbelakangi kegiatan pemetaan partisipatif pembuatan batas RT di Provinsi DKI Jakarta. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah delineasi dan digitasi. Metode delineasi dilakukan pada peta RW indikatif tiap kelurahan. Selanjutnya peta RW berisi informasi delineasi batas RT akan diolah menggunakan ArcMap untuk proses digitasi batas RT. Melalui kegiatan pemetaan partisipatif ini, sekitar 160 dari total 261 kelurahan di Provinsi DKI Jakarta telah memiliki peta batas RT. Kegiatan pemetaan partisipatif dinilai efisien namun perlu dilakukan survei lapangan untuk keperluan verifikasi data.
Geospatial Information Agency of The Republic of Indonesia
Title: PEMETAAN PARTISIPATIF DALAM PEMBUATAN BATAS RT
Description:
Informasi mengenai batas administrasi menjadi hal yang sangat penting terutama batas administrasi skala besar (batas RT).
Peta skala besar memungkinkan informasi spasial yang diperoleh lebih jelas dan detail.
Hal ini juga berkaitan dengan kondisi pandemi covid-19 yang saat ini terjadi.
Pemetaan sebaran covid-19 dengan menggunakan acuan batas administrasi skala besar (batas RT) memungkinkan diperoleh hasil yang lebih akurat.
Kebutuhan yang mendesak inilah yang melatarbelakangi kegiatan pemetaan partisipatif pembuatan batas RT di Provinsi DKI Jakarta.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah delineasi dan digitasi.
Metode delineasi dilakukan pada peta RW indikatif tiap kelurahan.
Selanjutnya peta RW berisi informasi delineasi batas RT akan diolah menggunakan ArcMap untuk proses digitasi batas RT.
Melalui kegiatan pemetaan partisipatif ini, sekitar 160 dari total 261 kelurahan di Provinsi DKI Jakarta telah memiliki peta batas RT.
Kegiatan pemetaan partisipatif dinilai efisien namun perlu dilakukan survei lapangan untuk keperluan verifikasi data.

Related Results

PembuatanPeta Kerja Dalam Rangka Identifikasi Panjang Segmen Batas Kelurahan
PembuatanPeta Kerja Dalam Rangka Identifikasi Panjang Segmen Batas Kelurahan
Segmen batas adalah segmen berupa garis batas, biasanya antara dua blok tanah berdekatan. Garis segmen ini penting dalam menentukan batas properti dan menentukan kepemilikan tanah....
METODE PENYELESAIAN SENGKETA BATAS DESA UPT TAMBAK SARI KECAMATAN POTO TANO KABUPATEN SUMBAWA BARAT
METODE PENYELESAIAN SENGKETA BATAS DESA UPT TAMBAK SARI KECAMATAN POTO TANO KABUPATEN SUMBAWA BARAT
Riwayat Artikel:Diterima: …-…-…Disetujui: …-…-… Abstrak: Faktor pemerataan merupakan alasan kebutuhan adanya pemekaraan wilayah desa, tidak sedikit dari pemekaran wilayah desa memi...
Pemetaan Batas Desa Sebagai Model Perencanaan Partisipatif di Kabupaten Demak
Pemetaan Batas Desa Sebagai Model Perencanaan Partisipatif di Kabupaten Demak
Abstrak. Desa memiliki peran sentral dalam pembangunan nasional terutama setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Banyaknya permasalahan yang ditimbulkan ak...
Pemetaan Partisipatif Batas Administrasi Dusun di Desa Singajaya, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat
Pemetaan Partisipatif Batas Administrasi Dusun di Desa Singajaya, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat
Pemetaan batas desa (dusun) sangat penting untuk mengatasi masalah administrasi dan inventarisasi aset desa. Permasalahan yang sering dihadapi adalah ketidakjelasan batas administr...
DINAMIKA PEMETAAN BATAS DESA/KELURAHAN SECARA KARTOMETRIK TANPA KESEPAKATAN DI PROVINSI ACEH
DINAMIKA PEMETAAN BATAS DESA/KELURAHAN SECARA KARTOMETRIK TANPA KESEPAKATAN DI PROVINSI ACEH
Ketersediaan data spasial batas desa/kelurahan di Indonesia khususnya Provinsi Aceh yang secara geometri dan kualitas yang dapat dipertanggungjawabkan sangat minim. Kegiatan pemeta...
Penerapan Metode Kartometrik untuk Pemetaan Batas Wilayah Desa di Daerah Terpencil: Pengabdian kepada Masyarakat di Desa Ampa Kolak
Penerapan Metode Kartometrik untuk Pemetaan Batas Wilayah Desa di Daerah Terpencil: Pengabdian kepada Masyarakat di Desa Ampa Kolak
An administrative village boundary map is one of the essential elements needed for village development planning. However, many villages, especially those located in remote areas su...
PENERAPAN PRINSIP UTI POSSIDETIS JURIS DALAM PENETAPAN BATAS DARAT INDONESIA DAN TIMOR LESTE
PENERAPAN PRINSIP UTI POSSIDETIS JURIS DALAM PENETAPAN BATAS DARAT INDONESIA DAN TIMOR LESTE
Abstrak Indonesia dan Timor Leste menetapkan batas darat dalam Provisional Agreement on the Land Boundary, 2005 berdasarkan prinsip uti possidetis juris, yang dimaknai batas negar...
TATACARA PENETAPAN BATAS TANAH DIKALANGAN MASYARAKAT KECAMATAN BAKONGAN TIMUR DITINJAU MENURUT KONSEP MAL ‘UQAR
TATACARA PENETAPAN BATAS TANAH DIKALANGAN MASYARAKAT KECAMATAN BAKONGAN TIMUR DITINJAU MENURUT KONSEP MAL ‘UQAR
Permasalahan penetapan batas tanah merupakan penunjukan batas-batas bidang tanah yang ditetapkan oleh pribadi (pemilik tanah itu sendiri) sebelum dilaksanakan pengukuran atas bidan...

Back to Top