Javascript must be enabled to continue!
PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM BARANG ASET KANTOR PENGHUBUNG KABUPATEN BUTON DI KOTA KENDARI
View through CrossRef
Tujuan penelitian yaitu Untuk mengetahui Pertanggungjawaban Barang Milik Daerah pada Kantor Penghubung Kabupaten Buton Di Kota Kendari dan juga mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi dalam Pertanggungjawaban terhadap Barang Milik Daerah Pada Kantor Penghubung Kabupaten Buton Di Kota Kendari. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum yuridis empiris yaitu secara yuridis melihat Peraturan tentang pengelolaan barang milik daerah untuk mendapatkan norma dari bentuk pertanggungjawaban dari pengelolaan barang milik daerah. Kemudian di lihat secara empiris yaitu melihat peroses pengelolaan barang milik daerah di kantor penghubung kabupaten buton di kendari. Adapun jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah berupa data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data melalui observasi dan wawancara yang di analisis secara deskriptif kualitatif untuk menelaah data-data yang dideskripsikan untuk menjawab permasalahan yang dirumuskan. Hasil penelitian menunjukan bahwa Pertanggungjawaban hukum atas pengelolaan barang milik pemerintah di kantor penghubung kabupaten buton di kendari sangat tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, salahsatunya karena barang milik daerah saat ini dapat sembarangan dipindahtangankan tanpa memenuhi persyaratan yang telah diatur dalam hukum yang mengatur tentang barang milik daerah
Title: PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM BARANG ASET KANTOR PENGHUBUNG KABUPATEN BUTON DI KOTA KENDARI
Description:
Tujuan penelitian yaitu Untuk mengetahui Pertanggungjawaban Barang Milik Daerah pada Kantor Penghubung Kabupaten Buton Di Kota Kendari dan juga mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi dalam Pertanggungjawaban terhadap Barang Milik Daerah Pada Kantor Penghubung Kabupaten Buton Di Kota Kendari.
Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum yuridis empiris yaitu secara yuridis melihat Peraturan tentang pengelolaan barang milik daerah untuk mendapatkan norma dari bentuk pertanggungjawaban dari pengelolaan barang milik daerah.
Kemudian di lihat secara empiris yaitu melihat peroses pengelolaan barang milik daerah di kantor penghubung kabupaten buton di kendari.
Adapun jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah berupa data primer dan data sekunder.
Teknik pengumpulan data melalui observasi dan wawancara yang di analisis secara deskriptif kualitatif untuk menelaah data-data yang dideskripsikan untuk menjawab permasalahan yang dirumuskan.
Hasil penelitian menunjukan bahwa Pertanggungjawaban hukum atas pengelolaan barang milik pemerintah di kantor penghubung kabupaten buton di kendari sangat tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, salahsatunya karena barang milik daerah saat ini dapat sembarangan dipindahtangankan tanpa memenuhi persyaratan yang telah diatur dalam hukum yang mengatur tentang barang milik daerah.
Related Results
DAMPAK TEKNOLOGI TERHADAP PROSES BELAJAR MENGAJAR
DAMPAK TEKNOLOGI TERHADAP PROSES BELAJAR MENGAJAR
DAFTAR PUSTAKAAditama, M. H. R., & Selfiardy, S. (2022). Kehidupan Mahasiswa Kuliah Sambil Bekerja di Masa Pandemi Covid-19. Kidspedia: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini, 3(...
Urgensi Pengaturan Artificial Intelligence (AI) Dalam Bidang Hukum Hak Cipta Di Indonesia
Urgensi Pengaturan Artificial Intelligence (AI) Dalam Bidang Hukum Hak Cipta Di Indonesia
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta memahami urgensi pengaturan AI dalam UU Hak Cipta di Indonesia serta potensi AI sebagai subjek hukum dalam sistem hukum di Indonesia...
Pola Spasial Kriminalitas Narkoba di Kota Kendari
Pola Spasial Kriminalitas Narkoba di Kota Kendari
The development of narcotics in Kendari City has spread to ten sub-districts. The purpose of this research is (1) for analyzing the spatial pattern of drug crime in Kendari City, ...
STRATEGI PENINGKATAN PENDAPATAN DAERAH MELALUI PEMBERDAYAAN ASET DAERAH DI PROVINSI JAWA TENGAH
STRATEGI PENINGKATAN PENDAPATAN DAERAH MELALUI PEMBERDAYAAN ASET DAERAH DI PROVINSI JAWA TENGAH
Proporsi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Tengah masih didominasi pajak daerah, yakni sebesar 83,36%. Sedangkan penerimaan bukan pajak sebesar 16,64% yang bera...
Identifikasi Permukiman Kumuh di Kampung Buton, Kota Waisai, Kabupaten Raja Ampat
Identifikasi Permukiman Kumuh di Kampung Buton, Kota Waisai, Kabupaten Raja Ampat
Abstract. Slums have a broad meaning not just a place to live, but a complex unit that involves various elements. These elements do not only show biological activities, but show so...
PKM PENERAPAN SISTEM INFORMASI INVENTARISASI ASET PADA SMK MIGAS INOVASI RIAU
PKM PENERAPAN SISTEM INFORMASI INVENTARISASI ASET PADA SMK MIGAS INOVASI RIAU
Manajemen aset dan inventarisasi aset adalah sebuah proses teknis dan penting dalam sebuah perusahaan atau institusi. Sistem ini yang berperan sebagai penyumbang sasaran organisasi...
KESADARAN HUKUM DALAM MEMBAYAR RETRIBUSI (Studi Kasus Di Pasar Mandonga Kota Kendari)
KESADARAN HUKUM DALAM MEMBAYAR RETRIBUSI (Studi Kasus Di Pasar Mandonga Kota Kendari)
Abstrak: Tujuan penelitian adalah: (1) mengkaji kesadaran hukum pedagang tentang retribusi di Pasar Mandonga Kota Kendari, (2) mengetahui faktor yang mempengaruhi kesadaran pedagan...
Perhitungan Penyusutan Aset Tetap CV. XYZ
Perhitungan Penyusutan Aset Tetap CV. XYZ
Abstract : CV. XYZ is one of the growing businesses in the food and beverage sector. CV. XYZ has checked the amount of fixed assets but has not calculated the depreciation of fixed...

