Search engine for discovering works of Art, research articles, and books related to Art and Culture
ShareThis
Javascript must be enabled to continue!

Implementasi Kinerja Operator Aset Dengan Prinsip Manajemen Publik pada Bagian Barang Milik Negara

View through CrossRef
Sekretariat Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan menyebutkan dalam inventarisasi dilakukan klasifikasi atau pengkodean barang inventaris yang pada dasarnya maksud dan tujuan mengadakan penggolongan barang tersebut ialah agar terdapat cara yang cukup mudah dan efisien untuk mencatat dan sekaligus untuk mencari dan menemukan kembali barang tertentu, baik secara fisik maupun melalui daftar catatan ataupun di dalam ingatan orang. Tujuan melakukan kodifikasi terhadap barang inventaris adalah untuk memudahkan mengenali jenis barang tertentu dengan melakukan penyeragaman penyusunan urutan barang pada daftar laporan barang inventaris. Manajemen Barang Milik Negara (BMN) adalah pengelolaan aset yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN. Di lingkup Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, pengelolaan aset vital seperti gedung sekolah dan laboratorium wajib berpedoman pada asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai untuk mendukung kelancaran layanan pendidikan. Masalah kinerja operator aset (pengelola Barang Milik Negara/BMN) di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah umumnya dilatarbelakangi oleh beban kerja ganda, minimnya kompetensi teknis, dan lambatnya proses penghapusan aset rusak. Hal ini diperparah oleh sistem pelaporan yang kompleks dan sering berubah. Metode penelitian ini  merupakan penelitian kualitatif dengan desain studi kasus deskriptif. Instrumen penelitian dengan melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan serta verifikasi.  Kinerja operator aset atau pengelola Barang Milik Negara (BMN) di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menunjukkan tingkat akuntabilitas dan tata kelola yang membaik, meski masih dihadapkan pada kendala klasik seperti beban pemutakhiran data ganda dan keterbatasan anggaran operasional. Pengorganisasian tugas operator aset di Sekretariat Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) dilakukan secara hierarkis dan fungsional, berjenjang dari tingkat pusat hingga satuan pendidikan. Pengorganisasian ini diatur melalui tata kelola Barang Milik Negara (BMN) untuk memastikan digitalisasi dan akuntabilitas aset.
Title: Implementasi Kinerja Operator Aset Dengan Prinsip Manajemen Publik pada Bagian Barang Milik Negara
Description:
Sekretariat Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan menyebutkan dalam inventarisasi dilakukan klasifikasi atau pengkodean barang inventaris yang pada dasarnya maksud dan tujuan mengadakan penggolongan barang tersebut ialah agar terdapat cara yang cukup mudah dan efisien untuk mencatat dan sekaligus untuk mencari dan menemukan kembali barang tertentu, baik secara fisik maupun melalui daftar catatan ataupun di dalam ingatan orang.
Tujuan melakukan kodifikasi terhadap barang inventaris adalah untuk memudahkan mengenali jenis barang tertentu dengan melakukan penyeragaman penyusunan urutan barang pada daftar laporan barang inventaris.
Manajemen Barang Milik Negara (BMN) adalah pengelolaan aset yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN.
Di lingkup Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, pengelolaan aset vital seperti gedung sekolah dan laboratorium wajib berpedoman pada asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai untuk mendukung kelancaran layanan pendidikan.
Masalah kinerja operator aset (pengelola Barang Milik Negara/BMN) di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah umumnya dilatarbelakangi oleh beban kerja ganda, minimnya kompetensi teknis, dan lambatnya proses penghapusan aset rusak.
Hal ini diperparah oleh sistem pelaporan yang kompleks dan sering berubah.
Metode penelitian ini  merupakan penelitian kualitatif dengan desain studi kasus deskriptif.
Instrumen penelitian dengan melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi.
Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan serta verifikasi.
  Kinerja operator aset atau pengelola Barang Milik Negara (BMN) di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menunjukkan tingkat akuntabilitas dan tata kelola yang membaik, meski masih dihadapkan pada kendala klasik seperti beban pemutakhiran data ganda dan keterbatasan anggaran operasional.
Pengorganisasian tugas operator aset di Sekretariat Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) dilakukan secara hierarkis dan fungsional, berjenjang dari tingkat pusat hingga satuan pendidikan.
Pengorganisasian ini diatur melalui tata kelola Barang Milik Negara (BMN) untuk memastikan digitalisasi dan akuntabilitas aset.

Related Results

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MORTALITAS PADA PASIEN DENGAN FRAKTUR COSTA: Literature Review
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MORTALITAS PADA PASIEN DENGAN FRAKTUR COSTA: Literature Review
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MORTALITAS PADA PASIEN DENGAN FRAKTUR COSTA: Literature  Review Anna Tri Wahyuni1), Masfuri2),  Liya Arista3)1,2,3 Fakultas Ilmu Keperawatan Univers...
PENGARUH PENATAUSAHAAN DAN PENERTIBAN BARANG MILIK DAERAH TERHADAP PENGAMANAN BARANG MILIK DAERAH
PENGARUH PENATAUSAHAAN DAN PENERTIBAN BARANG MILIK DAERAH TERHADAP PENGAMANAN BARANG MILIK DAERAH
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penatausahaan dan penertiban barang milik daerah terhadap pengamanan barang milik daerah secara parsial dan simultan di Pemerinta...
PERAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM MENJAGA ASET NEGARA SEBAGAI KEADILAN ADMINISTRASI
PERAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM MENJAGA ASET NEGARA SEBAGAI KEADILAN ADMINISTRASI
Aset Negara dalam bentuk Barang Milik Negara diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang...
tugas resume hukum tata negara
tugas resume hukum tata negara
Hukum tata Negara dapar diartikan dalam arti sempit maupun dalam arti luas. Secara arti sempit hukum tata negara dapat diartikan hukum yang mengatur organisasi negra sedangkan dala...
tugas hukum tata negara
tugas hukum tata negara
Tujuan Hukum Tata Negara yang di simpulkan beberapa definisi di atas,bahwa hukum HTN mengkaji beberapa aspek krusial,yakni Negara/ organ Negara,hubungan antara organ/lembaga Negara...
STRATEGI PENINGKATAN PENDAPATAN DAERAH MELALUI PEMBERDAYAAN ASET DAERAH DI PROVINSI JAWA TENGAH
STRATEGI PENINGKATAN PENDAPATAN DAERAH MELALUI PEMBERDAYAAN ASET DAERAH DI PROVINSI JAWA TENGAH
Proporsi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Tengah masih didominasi pajak daerah, yakni sebesar 83,36%. Sedangkan penerimaan bukan pajak sebesar 16,64% yang bera...
KECEMASAN SAAT PANDEMI COVID 19: LITERATUR REVIEW Hardiyati, Efri Widianti, Taty Hernawaty Departemen Keperawatan Jiwa Poltekkes Kemenkes Mamuju Sulbar, Universitas Pad...

Back to Top