Javascript must be enabled to continue!
Hak Waris Anak yang Dilahirkan melalui Perjanjian Surogasi
View through CrossRef
The development of technology in the medical world has led to surrogation methods as an alternative for married couples who cannot have children due to medical indications. Surrogation is an agreement between a woman and the husband and wife to become pregnant by donating the embryo of the husband and wife into the woman's womb and the child born is handed over to the husband and wife who make this agreement. This raises legal issues, namely how the existence of a surrogation agreement according to the health law and the Civil Code and how the inheritance rights of children born as a result of the surrogation agreement. This study uses normative research with a statutory and conceptual approach using primary, secondary and tertiary legal materials. The results of this study indicate that the existence of a surrogation agreement does not exist specifically, but based on the logic of argumentum a contrario, article 127 paragraph (1) letter a of the Health Law, article 40 paragraph (2) and article 43 paragraph (3) letter b Government regulations concerning reproductive health prohibits the practice of surrogation in Indonesia and the surrogation agreement is declared invalid according to article 1320 of the Civil Code because it does not meet the objective requirements. If the child is born, according to the Marriage Law, the child has the right to inherit to the surrogate woman's legal husband or to the surrogate woman and her family. However, if the child is adopted by the biological parent, the civil relationship between the child and the biological parent will be cut off and the right to inherit from the adoptive parent, in this case the biological parent of the child.
Universitas Warmadewa
Title: Hak Waris Anak yang Dilahirkan melalui Perjanjian Surogasi
Description:
The development of technology in the medical world has led to surrogation methods as an alternative for married couples who cannot have children due to medical indications.
Surrogation is an agreement between a woman and the husband and wife to become pregnant by donating the embryo of the husband and wife into the woman's womb and the child born is handed over to the husband and wife who make this agreement.
This raises legal issues, namely how the existence of a surrogation agreement according to the health law and the Civil Code and how the inheritance rights of children born as a result of the surrogation agreement.
This study uses normative research with a statutory and conceptual approach using primary, secondary and tertiary legal materials.
The results of this study indicate that the existence of a surrogation agreement does not exist specifically, but based on the logic of argumentum a contrario, article 127 paragraph (1) letter a of the Health Law, article 40 paragraph (2) and article 43 paragraph (3) letter b Government regulations concerning reproductive health prohibits the practice of surrogation in Indonesia and the surrogation agreement is declared invalid according to article 1320 of the Civil Code because it does not meet the objective requirements.
If the child is born, according to the Marriage Law, the child has the right to inherit to the surrogate woman's legal husband or to the surrogate woman and her family.
However, if the child is adopted by the biological parent, the civil relationship between the child and the biological parent will be cut off and the right to inherit from the adoptive parent, in this case the biological parent of the child.
Related Results
HAK WARIS ANTARA PARA AHLI WARIS YANG BERBEDA AGAMA DENGAN PEWARIS MENURUT HUKUM WARIS ISLAM
HAK WARIS ANTARA PARA AHLI WARIS YANG BERBEDA AGAMA DENGAN PEWARIS MENURUT HUKUM WARIS ISLAM
AbstractMarriages that have different religions can cause the offspring born from the marriage to follow a different religion. The change of religion of one or more family members ...
Peran Notaris Dalam Pembagian Waris Berdasarkan Hak Waris Barat Dengan Peran Pengadilan Agama Dalam Pembagian Waris Berdasarkan Hak Waris Islam
Peran Notaris Dalam Pembagian Waris Berdasarkan Hak Waris Barat Dengan Peran Pengadilan Agama Dalam Pembagian Waris Berdasarkan Hak Waris Islam
ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peran Notaris dalam Pembagian Waris Barat dengan Peran Pengadilan Agama Dalam Pembagian Waris Islam. Untuk mengetahui kewenangan no...
Pemenuhan Hak-hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua di Kecamatan Cikembar
Pemenuhan Hak-hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua di Kecamatan Cikembar
Perceraian di Kecamatan Cikembar kerapkali menimbulkan ekses-ekses masalah pemenuhan hak-hak anak pasca perceraian orang tua. Banyak hambatan utama yang menjadi penyebab terbengkal...
Upaya Guru dalam Meningkatkan Minat Membaca Anak pada Masa Adaptasi Kebiasaan Baru di BMBA AIUEO Batujajar Bandung
Upaya Guru dalam Meningkatkan Minat Membaca Anak pada Masa Adaptasi Kebiasaan Baru di BMBA AIUEO Batujajar Bandung
Abstract. Based on the PISA report which was just released 2019, Indonesia's reading score is ranked 72 out of 77 countries (liputan6.com,2019). This condition shows the poor inter...
Realiasi Hukum Perjanjian Dalam Dinamika Hukum Di Indonesia
Realiasi Hukum Perjanjian Dalam Dinamika Hukum Di Indonesia
Perjanjian merupakan kebutuhan masyarakat dalam upaya meningkatkan kebutuhan di bidang ekonomi. Perjanjian termasuk salah satu hal yang sangat penting bagi masyarakat untuk melakuk...
PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM
PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM
Perlindungan anak terhadap anak yang bermasalah dengan hukum, sebagai bagian utama peningkatan kualitas hidup manusia Indonesia, karena anak adalah kelompok strategis berkelanjutan...
ANALISIS YURIDIS KEDUDUKAN AHLI WARIS PENGGANTI BERASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (KUHPerdata) (Studi Putusan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN.Skt)
ANALISIS YURIDIS KEDUDUKAN AHLI WARIS PENGGANTI BERASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (KUHPerdata) (Studi Putusan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN.Skt)
ABSTRAKSISetiap bentuk harta dan hak yang masih dimiliki oleh seseorang setelah ia wafatpada dasarnya merupakan bagian dari harta peninggalan yang dapat diwariskan.Kedudukan ahli w...
Legal Memorandum Tentang Hak Mewaris Anak Tiri Laki-Laki Pada Masyarakat Batak Toba Ditinjau Berdasarkan Hukum Adat Batak Toba Dan Hukum Positif Indonesia
Legal Memorandum Tentang Hak Mewaris Anak Tiri Laki-Laki Pada Masyarakat Batak Toba Ditinjau Berdasarkan Hukum Adat Batak Toba Dan Hukum Positif Indonesia
Hukum Adat mengatur mengenai perkawinan, kelahiran, kematian, dan pemberian waris. Masyarakat Adat Batak Toba menganut sistem patrilineal, dimana dalam sistem ini kedudukan anak la...

