HAK DAN KEWAJIBAN ATAS PELAYANAN PERAWAT KESEHATAN BAGI NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN

Setiap orang berhak atas kesehatan (Pasal 4 UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan). Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Kesehatan juga merupakan hak asasi manusia yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia dan merupakan salah satu faktor untuk mendapatkan generasi bangsa yang kuat. Peningkatan kesadaran, kemampuan, dan kemauan hidup sehat bagi masyarakat dapat diwujudkan dengan diselenggarakannya upaya kesehatan sehingga tercapai derajat kesehatan yang optimal. Kesehatan yang optimal bagi masyarakat dapat diwujudkan dengan diselenggarakannya upaya kesehatan dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang dilaksanakan secara terpadu, menyeluruh, dan berkesinambungan. Hal ini menunjukkan bahwa setiap orang tanpa memandang ras, agama, politik yang dianut, dan ekonomi, diberikan hak pelayanan kesehatan tidak terkecuali bagi warga binaan pemasyarakatan yang sedang menjalani masa pidananya di Lembaga. Perawat bertanggung jawab dalam memenuhi hak-hak pasien, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan sehingga jika terjadi suatu kesalahan atau kelalaian, maka perawat harus bertanggung jawab langsung kepada pasien dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan pada Pasal 14 salah satunya mengatur hak pelayanan kesehatan dan konsumsi di lembaga pemasyarakatan. Hal tersebut memberikan kepastian hukum terhadap kewajiban memberikan pelayanan seoptimal mungkin agar tujuan pemasyarakatan tercapai. Pelayanan kesehatan yang baik bagi narapidana tidak terlepas dari tersediannya sarana dan prasarana kesehatan. Sudah seharusnya bahwa pelaksanaan hak pelayanan kesehatan kepada narapidana dilakukan sesuai dengan tinjauan undang-undang. Hal ini dianggap sulit, karena kondisi yang diharapkan dalam undang-undang dirasa sulit untuk dilaksanakan apabila kita melihat kondisi Lapas realitanya. Dalam tinjuan undang-undang dirasa bahwa kondisi Lapas sudah memadai, sehingga dapat melaukan peraturan tersebut. Masalah yang dominan terjadi akibat kondisi yang demikian ini adalah adanya penurunan tingkat kesehatan bagi narapidana. Oleh karena itulah kiranya perlu dikaji kembali bagaimanakah proses pemenuhan hak-hak Narapidana atas pelayanan kesehatan dalam tinjauan undang-undang, dan apa saja kendala yang dihadapi dalam melaksanakan hak narapidana atas pelayanan kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan.