PERLINDUNGAN HUKUM HAK PATEN ALAT STERILISASI UNTUK PENGOLAHAN TANDAN-TANDAN KELAPA SAWIT

Dalam Undang-Undang No 13 tahun 2016. Pemegang paten menurut pengertianya adalah pihak yang mendapat hak eksklusif tersebut, dan orang yang mendapatkan hak eksklusif tersebut dari inventor. Namun pada kasus antara FWT dengan PT.SKL dan PT.PKBR yang dimana dalam kasusnya FWT memiliki suatu paten untuk alat strelisasi kelapa sawit, PT.SKL dan PT.PKBR menggunakan paten tersebut tanpa izin, Dalam Putusan pengadilan 46/Pdt.Sus-Paten/2020/PNNiagaJkt.Pst. Hakim mengadili dengan Menolak eksepsi dari PT.SKL dan PT.PKBR dan dalam pokok perkara menolak gugatan FWT terhadap gugatan yang diajukan. Maka munculah pertanyaan bagaimanakah perlindungan hukum bagi pemegang paten invensi tersebut? Penelitian merupakan hukum normatif, penelitian deskriprif, sumber data sekunder, pengumpulan data studi kepustakaan, analisis data kualitatif, penarikan kesimpulan deduktif. Hasil penelitian di temukan Pada putusan Dalam pertimbangan hukum yang diberikan oleh hakim tidak sesuai dengan waktu kejadian,. Bahwa putusan hakim yang menyatakan gugatan penggugat konvensi ditolak dirasa tidak memberikan rasa perlindungan hukum terhadap Penggugat. Sehingga Perlindungan hukum terhadap paten alat sterilisasi untuk pengolahan tandan tandan kelapa sawit dan buah buah sejenisnya dalam putusan pengadilan tidak mencerminkan amanat dari Undang-Undang nomor 13 tahun 2016. Sebaiknya hakim dalam memutus sengketa paten diharapkan memperhatikan segala aspek dalam sengketa, dan menemukan fakta-fakta hukum secara menyeluruh yang terdapat dalam sengketa agar terciptanya perlindungan paten