DINAMIKA SISTEM POLITIK OTORITARIANISME ORDE BARU

Beragam studi yang pernah dilakukan mengenai Orde Baru, pada umumnya melahirkan beberapa label tentang politik Indonesia. Beberapa label tersebut mencakup antara lain; "state-qua-state" yang dipopulerkan Benedict Anderson, "bureaucratic poliity" oleh Karl D. Jackson, "bureaucratic pluralism" oleh Donald Emmerson, "bureaucratic authoritarianism" oleh Dwight King, dan "limited pluralism"-nya William Liddle (Maclntyre 1990). Meskipun terdapat perbedaan pendapat antar mereka dalam menggambarkan politik Orde Baru, namun umumnya mereka sependapat bahwa aparat negara mendominasi arena politik dan mengontrol masyarakat. Kajian ini ingin menelaah bagaimana dinamika sistem politik otoritarianisme yang telah dipraktikkan Orde Baru. Selain itu, kajian ini juga ingin menjawab pertanyaan penting mengapa pemerintahan Soeharto memilih jalan otoritarianisme sebagai sistem politiknya?. Kajian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Studi kasus yang diangkat adalah format sistem politik otoritarianisme Orde Baru. Analisis data dilakukan dengan pendekatan analisis deskriptif. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dan dokumentasi teks-teks yang berkaitan dengan objek penelitian. Dari hasil kajian ditemukan beberapa hal. Pertama, kekuasaan politik Orde Baru yang yang bercorak otoriter setidaknya berakar dari lima sumber utama, yaitu; represi; kekuasaan material yang terkonsentrasi; wacana politik partikularistik; subordinasi bisnis terhadap negara; dan pengendalian birokrasi sipil dan militer. Kedua, dari aspek stabilitas, Indonesia di bawah Orde Baru dapat dikatakan stabil karena gejolak politik, ekonomi, dan sosial tidak terjadi, atau setidaknya jarang terjadi sepanjang pemerintahan Orde Baru. Dengan demikian, stabilitas Indonesia di bawah Soeharto dapat dikategorikan ke dalam Sistem Otoritarianisme Terbuka. Ketiga, jalan otoritarianisme sengaja dipilih Soeharto dengan tujuan untuk mempermudah agenda-agenda pembangunan ekonomi. Dalam konteks ini, diperlukan stabilitas politik yang terkendali melalui format sentralisme politik untuk mempermudah alat kontrol bagi penyelenggaraan kekuasaan. Kata Kunci; Otoritarianisme; Orde Baru; Soeharto