SELUBUNG MAKNA BALIHO ELITE PARTAI POLITIK; PERSPEKTIF FILSAFAT BAHASA BIASA

Meskipun klimaks dari momentum politik masih akan berlangsung pada 2024 mendatang, namun di tahun kedua pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin atau tahun 2021, para elite politik telah memanaskan mesin dan suhu politik. Indikator yang paling nyata dari kecenderungan tersebut adalah maraknya pemasangan baliho elite partai politik di berbagai daerah di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis selubung makna atas teks-teks baliho elite parpol dari perspektif Filsafat Bahasa Biasa, serta mengungkap relasi antara baliho elite parpol dengan konsepsi ruang publik yang ideal. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus yaitu baliho-baliho politik yang beredar sepanjang tahun 2021 di Provinsi Banten, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Sulawesi Selatan. Dari hasil penelitian ditemukan beberapa hal. Pertama, dengan menggunakan pendekatan Filsafat Bahasa Biasa, meskipun mayoritas kalimat atau teks yang ada dalam baliho elite parpol tersebut tidak menyebut secara spesifik agenda kepentingan politiknya, namun keberadaan baliho elite parpol tersebut tetap merefleksikan suatu agenda atau kepentingan politik tertentu, yaitu kepentingan pemenangan pemilu 2024. Kedua, keberadaan baliho elite parpol di tahun pandemi merefleksikan etika kehidupan berbangsa dan bernegara. Perilaku elite parpol yang memasang baliho secara massif di musim pandemi covid-19, jelas merefleksikan perilaku elite yang tidak sensitif krisis karena lebih mengutamakan agenda-agenda politiknya daripada mencari terobosan penting terhadap upaya pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi covid-19. Ketiga, dengan menggunakan perspektif teori Habermas, korporasi-korporasi besar, pemerintah dan pemilik modal termasuk para elite parpol berkantong tebal cenderung menguasai ruang publik secara hegemonik. Kondisi ini tentu jauh dari prasyarat ruang publik ideal yang mampu menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat. Ruang publik yang otonom untuk civic-participation merupakan elemen fundamental demokrasi. Oleh karena itu, sudah selayaknya jika ruang publik yang tersedia bersifat netral dan tidak diskriminatif dalam rangka membangun partisipasi politik yang lebih luas. Kata Kunci: Baliho politik; Ruang Publik; Filsafat Bahasa Biasa