Javascript must be enabled to continue!
Relevansi Hukum Kebijakan Foreign Direct Investment Dengan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan di Sumatera Utara
View through CrossRef
Kebijakan penanaman modal Provinsi Sumatera Utara melalui Rencana Strategis Penanaman Modal Tahun 2019-2023 diharapkan dapat menyelesaikan berbagai problematika seperti kesejahteraan masyarakat, kualitas pendidikan dan kesehatan serta lingkungan hidup. Penelitian ini menganalisis integrasi prinsip pembangunan berkelanjutan dalam kebijakan penanaman modal, menggunakan metode penelitian hukum normatif deskriptif analitis. Hasilnya menunjukkan bahwa kebijakan penanaman modal asing telah terintegrasi dengan Undang-Undang Penanaman Modal, serta mengatur prinsip pembangunan berkelanjutan. Relevansi kebijakan ini terlihat dalam Rencana Strategis Penanaman Modal 2019-2030, dengan fokus pada penurunan kemiskinan, peningkatan akses kesehatan, pertumbuhan ekonomi, dan penciptaan pekerjaan. Disarankan agar integrasi kebijakan ini diatur dalam peraturan daerah untuk memastikan implementasi yang terintegrasi.
Title: Relevansi Hukum Kebijakan Foreign Direct Investment Dengan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan di Sumatera Utara
Description:
Kebijakan penanaman modal Provinsi Sumatera Utara melalui Rencana Strategis Penanaman Modal Tahun 2019-2023 diharapkan dapat menyelesaikan berbagai problematika seperti kesejahteraan masyarakat, kualitas pendidikan dan kesehatan serta lingkungan hidup.
Penelitian ini menganalisis integrasi prinsip pembangunan berkelanjutan dalam kebijakan penanaman modal, menggunakan metode penelitian hukum normatif deskriptif analitis.
Hasilnya menunjukkan bahwa kebijakan penanaman modal asing telah terintegrasi dengan Undang-Undang Penanaman Modal, serta mengatur prinsip pembangunan berkelanjutan.
Relevansi kebijakan ini terlihat dalam Rencana Strategis Penanaman Modal 2019-2030, dengan fokus pada penurunan kemiskinan, peningkatan akses kesehatan, pertumbuhan ekonomi, dan penciptaan pekerjaan.
Disarankan agar integrasi kebijakan ini diatur dalam peraturan daerah untuk memastikan implementasi yang terintegrasi.
Related Results
PEMBANGUNAN HUKUM YANG BERKELANJUTAN: USAHA MENCAPAI PEMBANGUNAN NASIONAL YANG BERKELANJUTAN
PEMBANGUNAN HUKUM YANG BERKELANJUTAN: USAHA MENCAPAI PEMBANGUNAN NASIONAL YANG BERKELANJUTAN
Pembangunan merupakan usaha sadar dari masyarakat untuk mencapai kesejahteraannya adalah hal yang wajar dilakukan oleh masyarakat untuk mencapai kesejahteraannya sendiri. Sayangnya...
Prinsip-prinsip Penggembalaan Yesus dalam Injil Matius
Prinsip-prinsip Penggembalaan Yesus dalam Injil Matius
Tujuan artikel ini adalah agar setiap gembala mengetahui tentang prinsip-prinsip penggembalaan Yesus dalam Injil Matius yang dapat diterapkan dalam pelayanan penggembalaan masa kin...
Revitalisasi Konsep Hukum Pembangunan Mochtar Kusumaatmadja dalam Pembaruan Hukum Kontemporer
Revitalisasi Konsep Hukum Pembangunan Mochtar Kusumaatmadja dalam Pembaruan Hukum Kontemporer
Konsep Hukum Pembangunan yang digagas Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja merupakan teori hukum asli Indonesia yang menekankan hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat, di mana huku...
Menuju Hukum Csr Yang Berkeadilan: Suatu Rekonstruksi Filosofis Dan Yuridis Bagi Pembangunan Berkelanjutan
Menuju Hukum Csr Yang Berkeadilan: Suatu Rekonstruksi Filosofis Dan Yuridis Bagi Pembangunan Berkelanjutan
Abstract: This study analyzes the disharmony in the regulation of Corporate Social Responsibility (CSR) within Indonesia’s legal system and its implications for legal certainty and...
Pengelompokan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara Berdasarkan Indikator Indeks Pembangunan Manusia Dengan Menggunakan Analisis Cluster Metode K-means
Pengelompokan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara Berdasarkan Indikator Indeks Pembangunan Manusia Dengan Menggunakan Analisis Cluster Metode K-means
Indeks Pembangunan Manusia merupakan pengukuran perbandingan dari harapan hidup, pendidikan, dan standar hidup untuk semua negara. Pengelompokkan wilayah kabupaten/kota di Sumatera...
Perencanaan Pembangunan Berkelanjutan Bagi Aparatur Desa
Perencanaan Pembangunan Berkelanjutan Bagi Aparatur Desa
Latar Belakang :
Keterbatasan Pemahaman Konsep Pembangunan Berkelanjutan, Banyak aparatur desa belum memiliki pemahaman yang memadai tentang konsep dan prinsip pembangunan berkel...
Urgensi Pengaturan Artificial Intelligence (AI) Dalam Bidang Hukum Hak Cipta Di Indonesia
Urgensi Pengaturan Artificial Intelligence (AI) Dalam Bidang Hukum Hak Cipta Di Indonesia
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta memahami urgensi pengaturan AI dalam UU Hak Cipta di Indonesia serta potensi AI sebagai subjek hukum dalam sistem hukum di Indonesia...
Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Tingkat Penganggruan di Provinsi Sumater Utara
Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Tingkat Penganggruan di Provinsi Sumater Utara
Aisyaturridho. Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Tingkat Pengangguran di Sumatera Utara. Tesis. Medan: Program Pascasarjan...

