Javascript must be enabled to continue!
Relevansi Hukum Kebijakan Foreign Direct Investment Dengan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan di Sumatera Utara
View through CrossRef
Kebijakan penanaman modal Provinsi Sumatera Utara melalui Rencana Strategis Penanaman Modal Tahun 2019-2023 diharapkan dapat menyelesaikan berbagai problematika seperti kesejahteraan masyarakat, kualitas pendidikan dan kesehatan serta lingkungan hidup. Penelitian ini menganalisis integrasi prinsip pembangunan berkelanjutan dalam kebijakan penanaman modal, menggunakan metode penelitian hukum normatif deskriptif analitis. Hasilnya menunjukkan bahwa kebijakan penanaman modal asing telah terintegrasi dengan Undang-Undang Penanaman Modal, serta mengatur prinsip pembangunan berkelanjutan. Relevansi kebijakan ini terlihat dalam Rencana Strategis Penanaman Modal 2019-2030, dengan fokus pada penurunan kemiskinan, peningkatan akses kesehatan, pertumbuhan ekonomi, dan penciptaan pekerjaan. Disarankan agar integrasi kebijakan ini diatur dalam peraturan daerah untuk memastikan implementasi yang terintegrasi.
Title: Relevansi Hukum Kebijakan Foreign Direct Investment Dengan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan di Sumatera Utara
Description:
Kebijakan penanaman modal Provinsi Sumatera Utara melalui Rencana Strategis Penanaman Modal Tahun 2019-2023 diharapkan dapat menyelesaikan berbagai problematika seperti kesejahteraan masyarakat, kualitas pendidikan dan kesehatan serta lingkungan hidup.
Penelitian ini menganalisis integrasi prinsip pembangunan berkelanjutan dalam kebijakan penanaman modal, menggunakan metode penelitian hukum normatif deskriptif analitis.
Hasilnya menunjukkan bahwa kebijakan penanaman modal asing telah terintegrasi dengan Undang-Undang Penanaman Modal, serta mengatur prinsip pembangunan berkelanjutan.
Relevansi kebijakan ini terlihat dalam Rencana Strategis Penanaman Modal 2019-2030, dengan fokus pada penurunan kemiskinan, peningkatan akses kesehatan, pertumbuhan ekonomi, dan penciptaan pekerjaan.
Disarankan agar integrasi kebijakan ini diatur dalam peraturan daerah untuk memastikan implementasi yang terintegrasi.
Related Results
PEMBANGUNAN HUKUM YANG BERKELANJUTAN: USAHA MENCAPAI PEMBANGUNAN NASIONAL YANG BERKELANJUTAN
PEMBANGUNAN HUKUM YANG BERKELANJUTAN: USAHA MENCAPAI PEMBANGUNAN NASIONAL YANG BERKELANJUTAN
Pembangunan merupakan usaha sadar dari masyarakat untuk mencapai kesejahteraannya adalah hal yang wajar dilakukan oleh masyarakat untuk mencapai kesejahteraannya sendiri. Sayangnya...
Revitalisasi Konsep Hukum Pembangunan Mochtar Kusumaatmadja dalam Pembaruan Hukum Kontemporer
Revitalisasi Konsep Hukum Pembangunan Mochtar Kusumaatmadja dalam Pembaruan Hukum Kontemporer
Konsep Hukum Pembangunan yang digagas Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja merupakan teori hukum asli Indonesia yang menekankan hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat, di mana huku...
Perencanaan Pembangunan Berkelanjutan Bagi Aparatur Desa
Perencanaan Pembangunan Berkelanjutan Bagi Aparatur Desa
Latar Belakang :
Keterbatasan Pemahaman Konsep Pembangunan Berkelanjutan, Banyak aparatur desa belum memiliki pemahaman yang memadai tentang konsep dan prinsip pembangunan berkel...
Urgensi Pengaturan Artificial Intelligence (AI) Dalam Bidang Hukum Hak Cipta Di Indonesia
Urgensi Pengaturan Artificial Intelligence (AI) Dalam Bidang Hukum Hak Cipta Di Indonesia
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta memahami urgensi pengaturan AI dalam UU Hak Cipta di Indonesia serta potensi AI sebagai subjek hukum dalam sistem hukum di Indonesia...
REPOSISI PENGAWAS KETENAGAKERJAAN BAGI PENEGAKAN UU NO.13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN DI PROVINSI SUMATERA UTARA
REPOSISI PENGAWAS KETENAGAKERJAAN BAGI PENEGAKAN UU NO.13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN DI PROVINSI SUMATERA UTARA
ABSTRAKPenelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dan bersifat deskriptif analitis menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), dengan memaparkan serta m...
ACTUAL ISSUES OF ASSESSMENT OF THE INVESTMENT ENVIRONMENT
ACTUAL ISSUES OF ASSESSMENT OF THE INVESTMENT ENVIRONMENT
One of the most important factors of the sustainable and safe development of the national economy is the availability of investment resources in the economy, the establishment of a...
Grand Design Reformasi Penelitian Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Negara Republik Indonesia
Grand Design Reformasi Penelitian Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Negara Republik Indonesia
Dillihat dari sisi penelitian hukum, pembangunan hukum nasional merupakan wujud sistem hukum nasional, harus didukung oleh perencanaan pembentukan materi hukum, penelitian hukum, p...
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENATAAN RUANG DALAM MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN YANG BERKESINAMBUNGAN
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENATAAN RUANG DALAM MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN YANG BERKESINAMBUNGAN
Mewujudkan pembangunan yang berkesinambungan atau berkelanjutan merupakan salah satu agenda yang terdapat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2025-2045,...

