Javascript must be enabled to continue!
REVITALISASI FUNGSI CAMAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI KOTA MAKASSAR
View through CrossRef
Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) sejauhmana pentingnya revitalisasi fungsi camat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, dan (2) faktor-faktor yang menghambat revitalisasi fungsi camat. Desain: Penelitian dilaksanakan di Kota Makassar, yang menjadi unit analisis adalah instansi kantor camat. Data penelitian diperoleh melalui kuesioner, wawancara, dan observasi. Data yang terkumpul dianalisis dengan analisis deskriptif kualitatif dengan menggunakan tabel frekuensi. Hasil: penelitian menunjukkan bahwa ketiga fungsi camat dalam penyelenggaraan pemerintahan yaitu 1) fungsi camat dalam pengkoordinasian penyelenggaraan pemerintahan, 2) penyerahan kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintahan, dan 3) pembinaan penyelenggaraan pemerintahan pada tingkat kecamatan. Ketiga aspek tersebut perlu atau penting dilakukan revitalisasi. Namun, yang mendesak di revitalisasi adalah penyerahan kewenangan kepada camat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Orisinalitas: Faktor yang menjadi penghambat dalam melakukan revitalisasi fungsi camat terdiri atas faktor internal dan eksternal. Meliputi kuantitas dan kualitas sumber daya manusia, ketersediaan sarana dan prasarana, fasilitas komunikasi, dukungan anggaran, dan ketersediaan perangkat peraturan.
Perkumpulan Dosen Peneliti dan Penulis Indonesia (KODEPENA)
Title: REVITALISASI FUNGSI CAMAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI KOTA MAKASSAR
Description:
Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) sejauhmana pentingnya revitalisasi fungsi camat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, dan (2) faktor-faktor yang menghambat revitalisasi fungsi camat.
Desain: Penelitian dilaksanakan di Kota Makassar, yang menjadi unit analisis adalah instansi kantor camat.
Data penelitian diperoleh melalui kuesioner, wawancara, dan observasi.
Data yang terkumpul dianalisis dengan analisis deskriptif kualitatif dengan menggunakan tabel frekuensi.
Hasil: penelitian menunjukkan bahwa ketiga fungsi camat dalam penyelenggaraan pemerintahan yaitu 1) fungsi camat dalam pengkoordinasian penyelenggaraan pemerintahan, 2) penyerahan kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintahan, dan 3) pembinaan penyelenggaraan pemerintahan pada tingkat kecamatan.
Ketiga aspek tersebut perlu atau penting dilakukan revitalisasi.
Namun, yang mendesak di revitalisasi adalah penyerahan kewenangan kepada camat dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Orisinalitas: Faktor yang menjadi penghambat dalam melakukan revitalisasi fungsi camat terdiri atas faktor internal dan eksternal.
Meliputi kuantitas dan kualitas sumber daya manusia, ketersediaan sarana dan prasarana, fasilitas komunikasi, dukungan anggaran, dan ketersediaan perangkat peraturan.
.
Related Results
INTELIJEN PEMERINTAHAN SEBAGAI CABANG BARU DARI ILMU PEMERINTAHAN
INTELIJEN PEMERINTAHAN SEBAGAI CABANG BARU DARI ILMU PEMERINTAHAN
Pembahasan tentang pemerintahan tentunya tidaklah boleh lepas dari disiplin ilmu dan teori-teori tentang Ilmu Pemerintahan itu sendiri. Sejatinya, sejarah ilmu pemerintahan sudah d...
Disiplin Pegawai Pada Kantor Camat Patilanggio Kabupaten Pohuwato
Disiplin Pegawai Pada Kantor Camat Patilanggio Kabupaten Pohuwato
Tujuan Penelitian adalah untuk mengetahui dan memperoleh gambaran tentang disiplin pegawai di Kantor Camat Patilanggio Kabupaten Pohuwato. Obyek penelitian adalah pegawai pada ka...
TATA KELOLA ADMINISTRASI DESA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA RANTAU ASEM KECAMATAN KATINGAN KABUPATEN KATINGAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TATA KELOLA ADMINISTRASI DESA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA RANTAU ASEM KECAMATAN KATINGAN KABUPATEN KATINGAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
Sistem pemerintahan di Indonesia diselenggarakan secara bertingkat mulai dari pemerintahan pusat, provinsi, kabupaten/kota dan pemerintahan desa. Pada level pemerintahan desalah se...
Strategi Pengendalian Alih Fungsi Lahan Daerah Resapan Air Menjadi Lahan Terbangun di Kota Makassar
Strategi Pengendalian Alih Fungsi Lahan Daerah Resapan Air Menjadi Lahan Terbangun di Kota Makassar
Semakin bertambahnya perubahan fungsi lahan daerah resapan air menjadi kawasan terbangun di Kelurahan Kapasa Dan Kelurahan Parangloe, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar disebabkan...
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN REVITALISASI KOTA TANPA KUMUH NEIGBORHOOD UPGRADING AND SHELTER SECTOR PROJECT (NUSSP) DI KOTA BIMA
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN REVITALISASI KOTA TANPA KUMUH NEIGBORHOOD UPGRADING AND SHELTER SECTOR PROJECT (NUSSP) DI KOTA BIMA
Judul penelitian ini adalah : “Implementasi Kebijakan Revitalisasi Kota Tanpa Kumuh Neigborhood Upgrading And Shelter Sector Project (NUSSP) di Kota Bima. Dengan tujuan untuk m...
Perjanjian Jual Beli Tanah: Eksistensi Camat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara
Perjanjian Jual Beli Tanah: Eksistensi Camat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara
Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui tanggung jawab camat sebagai PPAT sementara dalam perjanjian jual beli tanah di kecamatan Kahayan Tengah dan Jabiren Raya, dan untuk menge...
Pengaruh Komunikasi, Lingkungan Kerja dan Pengembangan Pegawai Terhadap Motivasi Kerja Pegawai Dikantor Camat Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang
Pengaruh Komunikasi, Lingkungan Kerja dan Pengembangan Pegawai Terhadap Motivasi Kerja Pegawai Dikantor Camat Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang
The aims of this study are: (1) To determine the effect of communication on employee work motivation at the Kantor Camat Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang. (2) To determine the effe...
Efektivitas Penyelenggaraan Pemerintahan dalam Penyerapan Aspirasi Masyarakat di Kampung Tanama Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat
Efektivitas Penyelenggaraan Pemerintahan dalam Penyerapan Aspirasi Masyarakat di Kampung Tanama Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat
Desa menjadi bagian terkecil dari organisasi pemerintahan di daerah, pemerintahan desa memiliki fungsi politik menyalurkan pendapat dan aspirasi masyarakat yang berperan menetapkan...

