Search engine for discovering works of Art, research articles, and books related to Art and Culture
ShareThis
Javascript must be enabled to continue!

REVITALISASI FUNGSI CAMAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI KOTA MAKASSAR

View through CrossRef
Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) sejauhmana pentingnya revitalisasi fungsi camat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, dan (2) faktor-faktor yang menghambat revitalisasi fungsi camat. Desain: Penelitian dilaksanakan di Kota Makassar, yang menjadi unit analisis adalah instansi kantor camat. Data penelitian diperoleh melalui kuesioner, wawancara, dan observasi. Data yang terkumpul dianalisis dengan analisis deskriptif kualitatif dengan menggunakan tabel frekuensi. Hasil: penelitian menunjukkan bahwa ketiga fungsi camat dalam penyelenggaraan pemerintahan yaitu 1) fungsi camat dalam pengkoordinasian penyelenggaraan pemerintahan, 2) penyerahan kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintahan, dan 3) pembinaan penyelenggaraan pemerintahan pada tingkat kecamatan. Ketiga aspek tersebut perlu atau penting dilakukan revitalisasi. Namun, yang mendesak di revitalisasi adalah penyerahan kewenangan kepada camat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Orisinalitas: Faktor yang menjadi penghambat dalam melakukan revitalisasi fungsi camat terdiri atas faktor internal dan eksternal. Meliputi kuantitas dan kualitas sumber daya manusia, ketersediaan sarana dan prasarana, fasilitas komunikasi, dukungan anggaran, dan ketersediaan perangkat peraturan.  
Perkumpulan Dosen Peneliti dan Penulis Indonesia (KODEPENA)
Title: REVITALISASI FUNGSI CAMAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI KOTA MAKASSAR
Description:
Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) sejauhmana pentingnya revitalisasi fungsi camat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, dan (2) faktor-faktor yang menghambat revitalisasi fungsi camat.
Desain: Penelitian dilaksanakan di Kota Makassar, yang menjadi unit analisis adalah instansi kantor camat.
Data penelitian diperoleh melalui kuesioner, wawancara, dan observasi.
Data yang terkumpul dianalisis dengan analisis deskriptif kualitatif dengan menggunakan tabel frekuensi.
Hasil: penelitian menunjukkan bahwa ketiga fungsi camat dalam penyelenggaraan pemerintahan yaitu 1) fungsi camat dalam pengkoordinasian penyelenggaraan pemerintahan, 2) penyerahan kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintahan, dan 3) pembinaan penyelenggaraan pemerintahan pada tingkat kecamatan.
Ketiga aspek tersebut perlu atau penting dilakukan revitalisasi.
Namun, yang mendesak di revitalisasi adalah penyerahan kewenangan kepada camat dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Orisinalitas: Faktor yang menjadi penghambat dalam melakukan revitalisasi fungsi camat terdiri atas faktor internal dan eksternal.
Meliputi kuantitas dan kualitas sumber daya manusia, ketersediaan sarana dan prasarana, fasilitas komunikasi, dukungan anggaran, dan ketersediaan perangkat peraturan.
 .

Related Results

INTELIJEN PEMERINTAHAN SEBAGAI CABANG BARU DARI ILMU PEMERINTAHAN
INTELIJEN PEMERINTAHAN SEBAGAI CABANG BARU DARI ILMU PEMERINTAHAN
Pembahasan tentang pemerintahan tentunya tidaklah boleh lepas dari disiplin ilmu dan teori-teori tentang Ilmu Pemerintahan itu sendiri. Sejatinya, sejarah ilmu pemerintahan sudah d...
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN REVITALISASI KOTA TANPA KUMUH NEIGBORHOOD UPGRADING AND SHELTER SECTOR PROJECT (NUSSP) DI KOTA BIMA
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN REVITALISASI KOTA TANPA KUMUH NEIGBORHOOD UPGRADING AND SHELTER SECTOR PROJECT (NUSSP) DI KOTA BIMA
Judul penelitian ini adalah : “Implementasi Kebijakan Revitalisasi Kota Tanpa Kumuh Neigborhood Upgrading And Shelter Sector Project (NUSSP) di   Kota Bima. Dengan tujuan   untuk m...
Perjanjian Jual Beli Tanah: Eksistensi Camat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara
Perjanjian Jual Beli Tanah: Eksistensi Camat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara
Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui tanggung jawab camat sebagai PPAT sementara dalam perjanjian jual beli tanah di kecamatan Kahayan Tengah dan Jabiren Raya, dan untuk menge...
Efektivitas Penyelenggaraan Pemerintahan dalam Penyerapan Aspirasi Masyarakat di Kampung Tanama Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat
Efektivitas Penyelenggaraan Pemerintahan dalam Penyerapan Aspirasi Masyarakat di Kampung Tanama Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat
Desa menjadi bagian terkecil dari organisasi pemerintahan di daerah, pemerintahan desa memiliki fungsi politik menyalurkan pendapat dan aspirasi masyarakat yang berperan menetapkan...
Strategi Pemerintah Kota Makassar Dalam Pemulihan Ekonomi Melalui Program Makassar Recover
Strategi Pemerintah Kota Makassar Dalam Pemulihan Ekonomi Melalui Program Makassar Recover
Strategi Pemerintah Kota Makassar Dalam Pemulihan Ekonomi Melalui Program Makassar Recover. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui strategi pemerintah Kota Makassar dalam pemuli...
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN MAKASSAR TIDAK RANTASA PEMERINTAH KOTA MAKASSAR (Studi Analisa Teori Isikawa)
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN MAKASSAR TIDAK RANTASA PEMERINTAH KOTA MAKASSAR (Studi Analisa Teori Isikawa)
Abstract: Cleanliness a reflection for every individual in maintaining the health that is so important in everyday life. As we know that hygiene is a condition free of all impuriti...
KEDUDUKAN DAN FUNGSI REKOMENDASI DPRD DALAM PENYELENGGARAAN KEWENANGAN PERIZINAN
KEDUDUKAN DAN FUNGSI REKOMENDASI DPRD DALAM PENYELENGGARAAN KEWENANGAN PERIZINAN
Dalam buku ini akan membahas kedudukan hukum dan fungsi DPRD dalam penyelenggaraan perizinan oleh Pemerintah Daerah Ditinjau dari Undang Undang Nomor 9 TAHUN 2015 tentang Pemerinta...
Pokok Penting Study Pemerintahan Daerah
Pokok Penting Study Pemerintahan Daerah
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pokok penting studi pemerintahan daerah yang mencakup pengertian dan dan definisi pemerintahan daerah, konsep dasarpemerintahan pemerintahan ...

Back to Top